Wali Kota Surabaya: Tidak Betul Mahasiswa Papua Diusir

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menjelaskan, yang terjadi di asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Sabtu (17/8/2019), adalah tindakan aparat keamanan karena ada penurunan bendera Merah Putih di asrama tersebut.

KOMPAS/SHARON PATRICIA

Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri saat melantik Tri Rismaharini sebagai Ketua DPP PDI-P Bidang Kebudayaan, di Jakarta, Senin (19/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS — Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini membantah kabar adanya pengusiran mahasiswa asal Papua dari asrama mahasiswa Papua di Surabaya. Meski demikian, Risma meminta maaf jika memang ada kesalahan Pemerintah Kota Surabaya dalam insiden di asrama Papua, Sabtu (17/8/2019).

Risma menyampaikan hal ini usai pelantikan dirinya sebagai Ketua DPP PDI-P, di Jakarta, Senin (19/8/2019).

Risma menjawab pertanyaan wartawan atas insiden di asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Sabtu (17/8/2019). Seperti diketahui, insiden kemudian ”dibalas” dengan tindakan anarkistis di sejumlah daerah di Papua dan Papua Barat hari ini. Aksi anarkistis disebut sebagai balasan atas aksi pengusiran mahasiswa di Surabaya.

”Kalau disampaikan bahwa anak-anak Papua diusir dari Surabaya itu tidak betul. Kabag Humas saya ini dari Papua, dia ada di bawah, jadi itu dari Papua, dan beberapa camat dan pejabat saya dari Papua, jadi (pengusiran) itu tidak betul,” kata Risma.

”Kalau (pengusiran) itu terjadi mestinya pejabat saya yang duluan tetapi pejabat saya masih bekerja dan seluruh mahasiswa yang ada dari Papua juga masih normal (beraktivitas),” tambahnya.

ANTARA FOTO/TOYIBAN

Asap membubung dari kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Barat di Manokwari, yang dibakar massa, Senin (19/8/2019). Aksi masyarakat Papua ini merupakan buntut dari kemarahan mereka atas peristiwa yang dialami mahasiswa asal Papua di Surabaya, Malang, dan Semarang.

Apalagi, dia menceritakan bahwa dirinya telah diangkat warga Papua menjadi mama Papua.

”Saya juga diangkat oleh warga Papua menjadi mama Papua. Mari sekali lagi kita jaga, kita akan rugi semua, sayang sekali selama ini sudah kita bangun semuanya dengan susah payah kemudian hancur begitu saja hanya karena emosi kita,” ujar Risma.

Menurut dia, insiden di asrama mahasiswa Papua disebabkan adanya penurunan bendera Merah Putih di asrama tersebut. Kemudian, ada organisasi masyarakat yang meminta kepolisian untuk bertindak. ”Jadi, tidak benar ada pengusiran,” ucapnya menegaskan.

Untuk meluruskan insiden di asrama mahasiswa Papua tersebut, sekaligus mendinginkan suasana, Risma berencana berkunjung dan bertemu anak-anak Papua di asrama tersebut, besok (20/8/2019).

KOMPAS/SHARON PATRICIA

Acara pelantikan Tri Rismaharini sebagai Ketua DPP PDI-P Bidang Kebudayaan oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, di Jakarta, Senin (19/8/2019).

Dalam kesempatan itu, Risma juga mengimbau agar masyarakat tidak melupakan arti kemerdekaan yang dibangun oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini tercermin dari Sumpah Pemuda tahun 1928 yang telah jelas menyatukan tekad masyarakat dari berbagai latar belakang untuk menjadi satu bangsa, satu negara, dan satu bahasa.

Baca juga: Soal Papua, Malang Hargai Kebinekaan

”Kemerdekaan itu dibangun juga oleh para pahlawan dari Papua. Jangan kemudian kita merasa diri kita lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Di mata Tuhan semua sama, siapa pun kita dari mana pun asal kita,” kata Risma.

Sikap PDI-P

Di sela-sela pelantikan Risma, PDI-P turut memberikan perhatian atas kerusuhan yang terjadi di Papua dan Papua Barat, juga insiden di Surabaya dan Malang.

PDI-P menyesalkan berbagai tindakan rasisme, intoleransi, dan diskriminasi yang terjadi terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang. PDI-P juga menolak keras gerakan separatisme yang dapat memecah soliditas bangsa.

KOMPAS/NINO CITRA ANUGRAHANTO

Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI-P Djarot Syaiful Hidayat saat menjumpai para kader PDI-Perjuangan dari Kabupaten Sleman dalam Safari Kebangsaan Ke-2, di Kantor Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Sleman, di Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (26/11/2018).

”NKRI sudah final membentang dari Sabang sampai Merauke, dari Mianggas sampai Rote. Persatuan dan kesatuan bangsa berdiri di atas prinsip kebangsaan bahwa setiap warga negara Indonesia sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjalannya tanpa kecuali,” kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI-P Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat.

Hadir pula acara itu, antara lain, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto, Wakil Sekjen PDI-P Arif Wibowo, Kepala Pusat Analisa dan Pengendali Situasi PDI-P Prananda Prabowo, dan Ketua DPP PDI-P Bidang Politik dan Keamanan Puan Maharani.

Baca juga: Pemerintah Instruksikan Aparat Keamanan Persuasif

PDI-P menurut Djarot, mendukung aparat keamanan untuk bertindak tegas, termasuk di dalamnya menindak tegas para provokator dan perusuh.

”Papua adalah bagian integral Republik Indonesia. PDI Perjuangan berdiri bersama warga Papua yang mendambakan kesejahteraan dan keadilan di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tuturnya.