Buntut Konflik Internal PKB, Dua Mantan Sekjen Tak Diundang Muktamar
Oleh
KURNIA YUNITA RAHAYU/AGNES THEODORA
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS – Ragam konflik internal Partai Kebangkitan Bangsa berujung pada kehadiran kader pada Muktamar V PKB di Bali yang dibuka Selasa (20/8/2019). Dua mantan sekretaris jenderal partai itu tidak diundang untuk menghadiri ajang lima tahunan tersebut.
Kedua mantan sekretaris jenderal (sekjen) itu adalah Abdul Kadir Karding dan Lukman Edy. Saat ini, Lukman Edy juga masih menjabat sebagai Ketua DPP PKB. Keduanya tak terlihat pada gelaran pembukaan Muktamar V PKB.
“Ya seperti itu (tidak diundang ke muktamar),” kata Lukman Edy saat dihubungi dari Jakarta. Tidak ada penjelasan resmi mengenai alasan tidak mengikutsertakan dirinya pada ajang tersebut.
Lukman menambahkan, berdasarkan informasi yang berkembang di tingkat dewan pimpinan wilayah (DPW), ketiadaan undangan tersebut merupakan dampak dari friksi yang berlangsung di tubuh partai. Para kader berbeda pandangan sepanjang Pemilu 2019. Hal itu juga berdampak pada pemecatan Karding sebagai sekjen sebelum masa jabatannya habis.
Ia pun menduga, hal itu disebabkan sejumlah rekomendasi yang hendak ia sampaikan selama muktamar. Usulan yang sudah disampaikan sebelumnya itu salah satunya agar panitia mengundang sejumlah kader potensial PKB, di antaranya Yenny Wahid, Khofifah Indar Parawansyah, Saifullah Yusuf, dan Marwan Jafar.
Sebelumnya, konflik internal memang kerap mendera partai yang didirikan Presiden Keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Pecat memecat pengurus kerap dilakukan karena perbedaan sikap terhadap pemerintah. Keluarga Gus Dur, misalnya, tak pernah dilibatkan dalam Muktamar PKB.
“Sebelumnya saya mengusulkan, agar sejumlah kader PKB diundang juga, sebagai bentuk rekonsiliasi,” kata Lukman.
Sementara itu, Karding menolak berkomentar mengenai kasus yang menimpanya. Ia menyerahkan seluruh penjelasan kepada Lukman.
Dalam rekomendasinya, Lukman juga menyatakan agar dewan pimpinan pusat (DPP) merevitalisasi peran Dewan Syuro yang terdiri dari sejumlah kiai. Sejak Gus Dur lengser dari posisinya sebagai presiden pada 2001, para kiai yang berkontribusi dalam pendirian PKB tak lagi memiliki peran signifikan di dalam pengambilan keputusan partai.
Sejumlah keputusan partai dinilai tak diputuskan secara demokratis. Salah satunya pemecatan Karding yang dilakukan secara sepihak pada 2018.
Ditambah lagi, beberapa waktu ke belakang muncul wacana untuk menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Peran musyawarah cabang dan wilayah juga akan dikurangi.
Sejumlah konsep itu akan dilegitimasi dengan mengubah anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) pada Muktamar V PKB. Draf pengubahan saat ini tengah disusun.
“Hal-hal tersebut tidak cocok dengan kultur partai, kami ingin semakin demokratis, jangan malah mundur,” kata Lukman.
Sentralisasi pengambilan keputusan disinyalir terjadi karena tidak adanya regenerasi pucuk pimpinan partai. Sejak 2005, PKB dipimpin Ketua Umum Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.
Hingga saat ini, seluruh pengurus cabang sepakat untuk mengukuhkan kembali Cak Imin sebagai ketua umum. Tidak ada nama lain yang diusung untuk menggantikan dirinya.
Lukman pun mengakui, posisi Cak Imin masih dan tetap kuat. Akan tetapi, bukan berarti tidak boleh ada suara dan pandangan lain mengenai masa depan partai.
“Ruang bagi kader untuk menyampaikan pemikiran dan visinya harus dibuka. Namanya juga muktamar, tempat berkumpulnya berbagai macam ide,” kata dia.
Ruang bagi kader untuk menyampaikan pemikiran dan visinya harus dibuka. Namanya juga muktamar, tempat berkumpulnya berbagai macam ide
Lukman berharap, Muktamar V PKB dapat menjadi momentum persatuan seluruh kader PKB. Tidak perlu ada lagi sekat dalam tubuh partai. "Semua harus bersatu lagi, harus move on," ujarnya.
Secara terpisah, Cak Imin menjelaskan, seluruh pengurus DPP tidak menerima undangan khusus. Semua pengurus semestinya hadir tanpa menunggu undangan.
“Di grup, teknis keberangkatan juga sudah didetailkan. Semua panitia adalah tuan rumah,” kata dia.
Ketua Panitia Muktamar V PKB Lukmanul Hakim mengatakan, telah mengundang seluruh pengurus. Mulai dari tingkat DPP hingga perwakilan cabang. Bahkan, 3.000 penggembira juga akan ikut serta memeriahkan muktamar.
Ia menampik kabar bahwa ada sejumlah pengurus yang tidak diundang dalam agenda tersebut. “Itu hoaks saja. Saya juga heran kenapa masih ada hoaks,” ujar Lukman.
Sejumlah tokoh pun mengonfirmasi kehadiran dalam pembukaan muktamar, di antaranya Presiden Joko Widodo, sejumlah menteri, para ketua umum partai politik lain, dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siraj.