Pemerintah Didesak Usut Dugaan Rasisme Warga Papua
Koalisi Masyarakat Sipil mendesak pemerintah mengusut dugaan diskriminasi dan rasisme mahasiswa Papua di Jawa Timur. Pemerintah juga diminta membuka diri dan mengambil kebijakan yang tidak represif serta meminimalisir keterlibatan militer untuk mengakhiri ketidakadilan di Papua.
Oleh
PRADIPTA PANDU MUSTIKA
·2 menit baca
JAKARTA, KOMPAS -- Koalisi Masyarakat Sipil mendesak pemerintah mengusut dugaan diskriminasi dan rasisme mahasiswa Papua di Jawa Timur. Pemerintah juga diminta membuka diri dan mengambil kebijakan yang tidak represif serta meminimalisir keterlibatan militer untuk mengakhiri ketidakadilan di Papua.
Desakan itu disampaikan koalisi masyarakat sipil seperti Kontras, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Aman), Imparsial, Walhi, LBH, YLBHI, INFID, Greenpeace, hingga Yayasan Perlindungan Insani dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (20/8/2019).
Koordinator Kontras Yati Andriani mengatakan, pemerintah dan Polri harus melakukan proses hukum secara transparan dalam mengusut peristiwa dugaan rasial ini. Aspek akuntabel dan berimbang terhadap siapa pun yang melakukan tindakan diskriminatif, persekusi, intimidatif, dan represif terhadap masyarakat Papua juga harus dikedepankan.
Selain itu, koalisi juga menekankan agar Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) proaktif untuk berperan dan bertanggung jawab dalam peristiwa yang terjadi di Surabaya dan Malang ini. Sebab, koalisi melihat adanya pelanggaran HAM sehingga Komnas HAM perlu melakukan pemantauan dan penyelidikan.
Menurut Yati, sebelum adanya peristiwa ini juga telah terjadi banyak pelarangan dan pengekangan terhadap hak berpolitik, ekonomi, sosial dan budaya bagi masyarakat Papua.
Yati juga menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo yang meminta masyarakat saling memaafkan. Padahal, menurut dia, seharusnya pemerintah yang harus meminta maaf kepada masyarakat Papua karena telah selama ini telah menjadi korban diskriminasi dan rasisme.
Dalam konferensi pers di Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Jakarta, Senin (19/8) kemarin, Menko Polhukam Wiranto menyatakan, pemerintah telah melakukan pengusutan secara tuntas dan adil bagi siapa pun yang melakukan pelanggaran hukum dalam peristiwa ini.
Sementara Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan, pemerintah akan memanggil dan mengklarifikasi kejadian ini ke gubernur Jawa Timur, Papua, serta Papua Barat. Adapun pemanggilan ketiga gubernur tersebut akan dilakukan setelah ketegangan di Jayapura dan Manokwari mereda.