Pemerintah Seharusnya Kedepankan Aspek Kemanusiaan
Pemerintah diharapkan lebih mengedepankan aspek kemanusiaan dalam menangani seluruh akar permasalahan di Papua dan Papua Barat. Salah satu langkah dengan membangun dialog atau komunikasi konstruktif.
Oleh
PRADIPTA PANDU MUSTIKA
·2 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah diharapkan lebih mengedepankan aspek kemanusiaan dalam menangani seluruh akar permasalahan di Papua dan Papua Barat. Salah satu langkah dengan membangun dialog atau komunikasi konstruktif.
Direktur Eksekutif Setara Institute Ismail Hasani, Rabu (21/8/2019), di Jakarta, mengatakan, imbauan Presiden Joko Widodo untuk saling memaafkan dan pertemuan antarkepala daerah memang dapat mendinginkan suasana dan membangun kondusivitas sementara di Papua.
Meskipun demikian, hal itu tidak lantas membuat seluruh persoalan mendasar seperti ketidakadilan sosial, ekonomi, dan politik di Papua selesai. Potensi kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia, dan ketidakadilan akan terus dialami warga Papua jika persoalan mendasar itu tidak segera dicari jalan keluarnya.
”Rencana Menko Polhukam Wiranto untuk menambah pasukan TNI/Polri adalah gambaran kekeliruan dalam memahami Papua. Ini justru berpotensi membuat kondisi semakin tidak kondusif dan tidak menunjukkan upaya pengutamaan keamanan manusia,” ujar Ismail dalam sebuah pernyataan.
Oleh karena itu, Setara Institute mendorong pemerintah agar mengedepankan aspek kemanusiaan dalam menangani seluruh akar permasalahan di Papua dan Papua Barat. Langkah itu dapat dimulai dengan membentuk dan meminta utusan khusus presiden untuk membangun komunikasi konstruktif.
”Jalan dialog akan mengurangi konflik bersenjata antara Organisasi Papua Merdeka (OPM) sekaligus meletakkan warga Papua sebagai subyek utama dari pengutamaan keadilan pembangunan berkelanjutan,” katanya.
Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil juga mendesak pemerintah mengusut dugaan diskriminasi dan rasisme mahasiswa Papua di Jawa Timur. Pemerintah juga diminta membuka diri dan mengambil kebijakan yang tidak represif serta meminimalkan keterlibatan militer untuk mengakhiri ketidakadilan di Papua.
Koordinator Kontras Yati Andriani mengatakan, pemerintah dan Polri harus melakukan proses hukum secara transparan dalam mengusut peristiwa dugaan rasial ini. Aspek akuntabilitas dan berimbang terhadap siapa pun yang melakukan tindakan diskriminatif, persekusi, intimidatif, dan represif terhadap masyarakat Papua juga harus dikedepankan.
Menurut Yati, sebelum adanya peristiwa ini juga telah terjadi banyak pelarangan dan pengekangan terhadap hak berpolitik, ekonomi, sosial, dan budaya bagi masyarakat Papua.
Selain itu, koalisi juga menekankan agar Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) proaktif untuk berperan dan bertanggung jawab dalam peristiwa yang terjadi di Surabaya dan Malang ini. Sebab, koalisi melihat adanya pelanggaran HAM sehingga Komnas HAM perlu melakukan pemantauan dan penyelidikan.
Sementara itu, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto akan meninjau langsung keamanan di Papua bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian.
Wiranto juga menegaskan akan mengobarkan rasa empati dan kedamaian agar masyarakat Papua bisa merajut kembali persatuan bangsa.