Atasi Ketimpangan, Ma\'ruf Amin: Kuncinya dengan Gus Iwan, Dewa, Dewi, dan Dedi
Gus Iwan, Dewa, Dewi ataupun Dedi tidak merujuk pada nama seseorang tetapi akronim dari program pemerintahan Presiden-Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Ma\'ruf Amin, untuk mengatasi ketimpangan.
Oleh
INSAN ALFAJRI DAN AGNES THEODORA
·3 menit baca
DENPASAR, KOMPAS — Wakil Presiden terpilih Ma\'ruf Amin mengajak Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB untuk bersama-sama mengatasi ketimpangan ekonomi. Diantaranya, dengan Gus Iwan, Dewa, Dewi, dan Dedi. Penyebutan nama-nama itu bukan merujuk pada seseorang melainkan akronim dari ikhtiar untuk mengatasi ketimpangan.
Hal itu disampaikan Ma\'ruf dalam pidatonya saat acara penutupan Muktamar PKB 2019, Rabu (21/8/2019) malam, di Nusa Dua, Bali.
Ma\'ruf menyatakan, beberapa dekade lalu, ekonomi dibangun dengan memperkuat kelompok ekonomi kuat atau konglomerat. Harapannya, kuatnya ekonomi konglomerat bisa menetes ke golongan kurang mampu.
"Eh, nggak netes-netes," katanya.
Oleh karena itu, dia berjanji, pemerintahan Joko Widodo-Ma\'ruf Amin kelak, bakal membangun ekonomi dengan seimbang. Selain memperkuat kelas menengah, pemerintah juga akan memperhatikan masyarakat desa.
Untuk merealisasikan hal tersebut, Ma\'ruf mengajak PKB untuk berkontribusi. Kepada kelompok santri misalnya, dia berharap akan lahir Gus Iwan atau akronim dari Santri Bagus, Pintar Mengaji, dan Usahawan. "Ini yang harus kita bangun," tambahnya.
Sementara untuk menggeliatkan perekonomian desa, Ma\'ruf mengajak PKB untuk membantu menyukseskan program dewa (desa wisata agro), dewi (desa wisata industri), dan dedi (desa digital), yang akan dilahirkan ketika kelak dirinya dan Jokowi mulai memimpin pemerintahan 2019-2024.
Program-program itu disebutnya merupakan jalan untuk memperkecil disparitas antara kaya-miskin ataupun Jawa-luar Jawa.
"Kita tidak hanya membangun kelas atas, tetapi juga kelas bawah. Bagian terbesar masyarakat Indonesia adalah umat, yang sebagian daripadanya merupakan nahdiyin," katanya.
Sementara Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebelum menutup muktamar mengatakan, hasil Pemilu 2019, PKB mendapat 58 kursi di DPR atau lebih banyak dibandingkan hasil Pemilu 2019 di mana PKB meraih 47 kursi anggota DPR.
Berkaca pada hal itu, ke depan, kontribusi PKB dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bakal semakin besar. Apalagi dia yakin, tak hanya di DPR, kader PKB ke depan bakal banyak yang mengisi lembaga-lembaga strategis.
"Akan semakin banyak kader-kader Nahdlatul Ulama mengambil peran di lembaga-lembaga strategis," ujarnya.
Selain itu, pria yang akrab disapa Cak Imin itu optimistis, dengan memegang teguh pada sembilan butir "Komitmen Bali" yang dihasilkan dari muktamar, PKB akan semakin dipercaya publik.
Komitmen Bali
Kesembilan poin dalam "Komitmen Bali" adalah PKB berkomitmen memperkokoh kebangsaan dengan menjaga dan mengawal Pancasila, Bineka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kemudian, PKB mendorong dan mempromosikan Islam Nusantara di kancah global, sebagai solusi dari berbagai konflik dan tragedi kemanusiaan global yang mengatasnamakan agama.
Selanjutnya, PKB berkomitmen berpihak pada kaum lemah dan terpinggirkan dengan bekerja total dan mengabdikan untuk melayani, memfasilitasi, dan membela mereka.
Keempat, PKB akan lebih mengintensifkan kaderisasi. Ini untuk memastikan terjadinya estafet dan regenerasi kepemimpinan politik.
Kelima, PKB akan melanjutkan dan memperkuat khidmat kepada NU dan warga Nahdliyin, khususnya di bidang pendidikan; pembangunan sumber daya manusia; ekonomi mikro, kecil, dan menengah; serta agama dan budaya.
"Lebih dari tanggung jawab historis, kultural, dan aspiratif, komitmen ini menjadi langkah nyata untuk memberdayakan basis sosial dan memperkuat kohesi sosial," kata Ketua Dewan Pengurus Cabang PKB Lanny Jaya, Papua, Thenius Murib, saat membacakan Deklarasi Bali.
Selain itu, PKB berkomitmen mengembangkan sumber daya manusia yang unggul dan menggerakkan inovasi di kalangan generasi muda.
Ketujuh, partai mendorong terciptanya demokrasi yang inklusif. Kedelapan, PKB berkomitmen mengawal dan memperkuat desa sebagai pilar kebudayaan bangsa dan perekonomian nasional.
Terakhir, meneguhkan PKB sebagai partai hijau dengan mempromosikan politik yang berperspektif lingkungan. Komitmen ini ditujukan untuk memastikan agar pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara adil dan ramah lingkungan.