Muhaimin Pegang Kewenangan

Kompas

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar memberikan sambutan dalam penutupan Muktamar keenam PKB di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, Rabu (21/8/2019). Selain menetapkan kembali Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum PKB, Muktamar PKB kali ini juga melahirkan Deklarasi Bali yang menjadi visi dan program aksi PKB untuk membawa kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia.

Muktamar Ke-5 PKB memberi mandat tunggal kepada Muhaimin untuk merombak, menyusun ulang pengurus partai, dan mengambil keputusan penting masa datang. Namun, keputusan itu disayangkan.

NUSA DUA, KOMPAS -  Seusai ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa secara aklamasi untuk kali ketiga, Muhaimin Iskandar mendapat mandat tunggal merombak dan menyusun ulang struktur kepengurusan partai lima tahun mendatang. Forum juga memberinya kewenangan diskresi mengambil keputusan tunggal atas berbagai kebijakan dan dinamika partai ke depan.

Struktur Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Periode 2019-2024 itu tak langsung dikukuhkan dalam penutupan Muktamar Kelima PKB di Nusa Dua, Bali, Rabu (21/8/2019). Forum Muktamar hanya kembali menetapkan Dimyati Rois sebagai Ketua Dewan Syuro PKB. Namun, struktur DPP dan Dewan Syuro masih digodok Muhaimin selaku formatur tunggal.

Mekanisme penyusunan struktur kepengurusan secara sentralistik oleh ketua umum sebelumnya tidak biasa di PKB. Biasanya, dengan arahan ketua umum terpilih, dibentuk tim formatur yang sama-sama menyusun kepengurusan baru.

Muhaimin mengatakan, kewenangannya menentukan secara tunggal struktur kepengurusan partai ia dapat dari para pengurus wilayah PKB yang bulat memintanya ditetapkan kembali sebagai ketua umum. Ada beberapa perubahan yang akan dilakukan, seperti usulan sekretaris jenderal dihapus atas dasar usulan dari kader dan pengurus wilayah.

Posisi sekjen ditiadakan dan diganti direktur eksekutif partai. Hal itu untuk mengurangi potensi persoalan akibat jabatan sekjen yang dinilai politis. Ke depan, posisi politis hanya akan dipegang ketua umum dan wakil ketua umum. Sementara, sekjen fokus pada tugas tata kelola dan administratif partai. “Selama ini, sekjen itu jabatan politis, sehingga masalahnya banyak. Perubahan ini penting karena partai butuh kecepatan ambil keputusan. Selama ini partai lemah karena semua strukturnya politis, kadang butuh waktu konsolidasi,” ujarnya.

Kompas

Para pengurus wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) saat membacakan Deklarasi Bali dalam penutupan Muktamar keenam PKB di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, Rabu (21/8/2019). Selain menetapkan kembali Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum PKB, Muktamar PKB kali ini juga melahirkan Deklarasi Bali yang menjadi visi dan program aksi PKB untuk membawa kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia.

Politisi PKB Hanif Dhakiri mengatakan, tak hanya menyusun kepengurusan, ketua umum juga akan diberi ruang diskresi memutuskan kebijakan politik partai. Mekanisme seperti itu, kata Hanif, diperlukan untuk menyikapi dinamika politik serba cepat, yang membutuhkan respons dan fleksibilitas dari partai.

"Ada ruang diskresi yang diberikan ke ketua umum untuk memastikan partai ini tetap solid dan tetap berjalan sesuai arah yang diputuskan," kata Hanif, yang baru demisioner sebagai sekretaris jenderal. "Sebenarnya dalam partai sudah begitu. Ini hanya pelembagaan saja," katanya.

Sejumlah partai, sejauh ini, memiliki tren patronase kuat mengandalkan figur ketokohan tertentu untuk memimpin partai. Partai biasanya tergantung pada sosok dengan kepemimpinan kuat atau modal finansial mendanai partai.

Di beberapa partai, para ketua umum punya diskresi sebagai pengambil keputusan tunggal atas isu-isu atau kebijakan partai tertentu. Contohnya, PDI-P dengan sosok Megawati Soekarnoputri atau Partai Gerindra dengan Prabowo Subianto.

Menurut Hanif, PKB belajar dari pengalaman partai-partai seperti PDI-P dan Gerindra. Partai-partai yang berorientasi pada tokoh sentral itu menunjukkan tren perolehan suara stabil dari pemilu ke pemilu. Hal itu karena partai-partai itu lebih solid dan lincah mengambil keputusan penting.

Namun, Hanif menepis anggapan bahwa sosok Muhaimin akan menjadi patron yang mendominasi pengambilan keputusan partai. “Kami belajar dari partai-partai lain itu yang performanya lebih bagus dari PKB, tetapi tak (akan jadi patron), kalau di PKB, kami ini kolektif kolegial,” ujarnya lagi.

Sementara, Muhaimin mengatakan, meski mendapat mandat tunggal, ia akan tetap mengedepankan proses musyawarah untuk mufakat. Ia menegaskan, perbedaan pendapat di internal partai akan diselesaikan secara demokratis dan terbuka.

“Kami terus upayakan kultur demokrasi yang sehat. Saya lebih senang (pengurus wilayah) dilibatkan agar mereka merasa partisipasinya tak terhambat,” kata Muhaimin.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Para peserta Muktamar PKB 2019 menyanyikan lagu mars PKB dalam pembukaan Mukatamar PKB 2019 di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, Selasa (20/8/2019). PKB memilih Bali sebagai lokasi Muktamar V yang diikuti oleh sekitar 3.000 peserta tersebut karena dinilai telah menjadi simbol penjaga kebinekaan Indonesia.

Menyayangkan

Politisi PKB Lukman Edy menyayangkan posisi Muhaimin sebagai mandataris tunggal dan munculnya hak diskresi ketua umum. Menurut dia, praktik seperti itu bertentangan dengan budaya demokratis partai yang merangkul pengurus dan pemangku kepentingan di partai saat pengambilan keputusan.

“Itu tidak cocok dengan kultur partai, yang seharusnya semakin demokratis, dan bukan malah langkah mundur,” tandasnya.

Dalam forum muktamar, Lukman Edy yang awalnya menjabat ketua DPP PKB serta Abdul Kadir Karding selaku mantan sekjen PKB, tak terlihat. Menurut Lukman, dirinya dan Karding tidak diundang. Lukman menduga itu sebagai dampak dari friksi di internal partai saat masa Pemilih Umum 2019 lalu, yang berujung pada pemecatan Karding dari posisi Sekjen DPP PKB.

Kompas/Wawan H Prabowo

Bendera Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan spanduk kegiatan Mukatamar V PKB menyemarakkan kawasan Nusa Dua, Bali, Senin (19/8/2019). Muktamar V PKB yang akan berlangsung pada 20-22 Agustus 2019 tersebut, akan dihadiri oleh 1.000 kiai dari berbagai pelosok negeri dan akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo.