Amien Rais: PAN Bakal Beroposisi dengan Pemerintah

Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Amien Rais menyatakan, PAN akan menjadi oposisi pemerintah. Amien berharap agar PAN tetap konsisten untuk menjadi oposisi yang siap memberikan kritik ataupun dukungan bagi pemerintah.

KOMPAS/SHARON PATRICIA

Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais

JAKARTA, KOMPAS — Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Amien Rais mengatakan, PAN akan menjadi oposisi pemerintah. Amien berharap agar PAN tetap konsisten untuk menjadi oposisi yang siap memberikan kritik ataupun dukungan bagi pemerintah.

”PAN tidak akan ikut dalam kabinet yang akan datang. Insya Allah kita di luar (pemerintah) akan memberikan masukan, kritik, dan koreksi kalau keliru, tetapi juga dorongan kalau memang sudah benar jalannya,” ujar Amien dalam acara Milad Ke-21 PAN di Jakarta, Jumat (23/8/2019).

Acara Milad yang dilaksanakan di kolong Tol Pejagalan Pluit, Jakarta Utara, itu turut dihadiri Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Wakil Ketua Umum PAN Bima Arya, Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno,  dan para anggota DPR serta DPD PAN.

KOMPAS/SHARON PATRICIA

Milad Ke-21 Partai Amanat Nasional di kolong Tol Pejagalan Pluit, Jakarta Utara, Jumat (23/8/2019).

Amien menyampaikan, keputusan untuk berada di luar koalisi pemerintah merupakan hal yang melegakan bagi arah politik PAN lima tahun ke depan sebagai oposisi konstruktif. Tidak boleh asal memberikan kritik, tetapi harus turut mendukung apabila memang kebijakannya baik.

Baca juga : Kubu Prabowo Lebih Baik Jadi Oposisi

Zulkifli Hasan pun menegaskan akan mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo agar berhasil dalam menghadapi setiap tantangan yang ada. Dalam mendukung, PAN juga tidak mensyaratkan dan meminta apa pun kepada koalisi pemerintah.

”Kami mendukung Jokowi enggak pakai minta apa-apa, enggak minta menteri, enggak minta syarat. Kami, kan, enggak ikut berjuang, masa minta-minta. Malulah,” kata Zulkifli.

KOMPAS/SHARON PATRICIA

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan

Menurut dia, PAN akan konsisten mendukung pemerintah yang menghadapi persoalan berat, salah satunya mengenai apa yang terjadi di Papua saat ini. Dukungan ini diberikan agar ada kemajuan pembangunan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

PAN tidak akan ikut dalam kabinet yang akan datang. Insya Allah kita di luar (pemerintah) akan memberikan masukan, kritik, dan koreksi kalau keliru.

Eddy Soeparno mengatakan, keputusan untuk menjadi oposisi merupakan penegasan dari awal bahwa tidak ada ajakan dari koalisi pemerintah. Bahkan, tidak ada ajakan dari partai politik yang sebelumnya berada dalam posisi sama dengan PAN.

”Menurut saya, ini merupakan penegasan bahwa dari awal tidak ada ajakan bagi kami untuk bergabung. Tapi, tentu kalau tidak ada ajakan bagaimana kita, karena PAN tidak mau minta-minta. Saya kira itu juga bukan karakteristik PAN,” ujar Eddy.

Sebagai oposisi, PAN akan mendukung pemerintah untuk hal-hal yang sifatnya positif pro kepentingan publik. Namun, PAN juga akan memberikan ruang untuk masukan-masukan yang konstruktif.

KOMPAS/SHARON PATRICIA

Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno

Eddy juga menyampaikan, PAN akan bekerja sama dengan semua pihak, tak terkecuali koalisi pemerintah. ”Masalah posisi PAN akan oposisi berada di tengah atau apa. Itu nanti kami bisa tentukan sikap tersebut dalam rapat kerja nasional yang akan datang,” ujarnya.

Mendukung

Secara terpisah, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menyampaikan, koalisi pemerintah menghormati keputusan PAN yang akan berada di luar pemerintahan.

”Berada di luar pemerintahan juga berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Tentu diharapkan dapat memberikan kritik yang konstruktif dan positif,” katanya.

Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes memandang PAN telah menentukan posisi yang tepat. Sebab, demokrasi membutuhkan partai penyeimbang (oposisi) untuk memastikan pemerintah bekerja dengan benar dan ada kontrol terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah.

KOMPAS/FAJAR RAMADHAN

Peneliti CSIS Arya Fernandes

Koalisi yang gemuk membuat pemerintah akan lamban bekerja dan  kesulitan dalam mengelola koalisinya. Pada periode lalu, koalisi yang gemuk tidak linear dengan target legislasi pemerintah. Dalam Program Legislasi Nasional 2015-2024, hanya enam Rancangan Undang-Undang yang diusulkan pemerintah yang disahkan DPR.

Arya menilai, publik membutuhkan adanya partai lain selain PAN dan PKS yang berani menegaskan diri sebagai partai oposisi. Dengan besarnya oposisi, akan ada diskursus soal isu-isu publik.

”Diskursus soal isu publik ini penting sekali supaya publik mempunyai ruang untuk terlibat dalam pembahasan dan proses pengambilan kebijakan publik. Selain itu, agar ada pandangan alternatif dari publik dan partai oposisi terhadap kebijakan publik,” kata Arya.