JAKARTA, KOMPAS — Sebagian aparatur sipil yang mengisi posisi penjabat kepala daerah pada masa transisi pemilihan kepala daerah dinilai tidak profesional. Mereka kerap kali membawa kepentingan atau menjadi ”boneka” pejabat politik yang kembali mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Hal itu [...]
Untuk dapat mengakses konten ini, silakan berlangganan paket Kompas Digital Premium atau login jika sudah berlangganan. Bagi pengguna baru, daftar dan dapatkan akses bebas ke semua Berita Bebas Akses