Perbaikan Data, Kunci Penyaluran Bantuan agar Tepat Sasaran

ERIKA KURNIA

Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita bersama Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Budi Waseso dalam pembukaan Rapat Koordinasi Bantuan Sosial Pangan di Jakarta, Kamis (4/7/2019). Pada acara itu, keduanya saling berkoordinasi untuk mempersiapkan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang akan 100 persen menggantikan program Beras Sejahtera.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah melalui Kementerian Sosial terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Langkah ini dilakukan agar semua program bantuan sosial dan subsidi yang selama ini disalurkan pemerintah betul-betul tepat sasaran.

Komitmen ini disampaikan Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita kepada media, saat bertemu dua hari berturut-turut, Rabu (21/8/2019) malam dan Kamis (22/8/2019) di Jakarta.

“Saya berkeyakinan bahwa komitmen pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo, yang mengalokasikan bantuan sosial untuk menurunkan angka kemiskinan, hanya akan berhasil apabila data tersedia dengan baik dan akurat,” tegas Agus.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sangat penting, karena tidak hanya untuk kepentingan program yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial tetapi juga bisa bermanfaat untuk semua program pemerintah di kementerian/lembaga.

“Kuncinya adalah data. Karena itulah, kalau ditanya kepada saya apa pekerjaan rumah terbesar saat ini  menurut saya perbaikan data,” katanya.

Menurut Agus, hingga kini Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kemensos) terus  mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS) dengan nomengklatur SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation). Sistem tersebut dapat diakses secara daring oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia karena

Untuk perbaikan atau pembaruan data, Kementerian Sosial membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah. Pembaruan data penting untuk verifikasi dan validasi data kemiskinan agar akurat.

“Intinya, keberhasilan kita dalam melakukan penyempurnaan data awalnya di pemerintah daerah. Pemda memegang peranan yang sangat penting,” tegasnya.

Namun, dalam proses pembaruan data, menurut Agus, hingga kini lebih dari 100 kabupaten/kota yang belum aktif melakukan pembaruan data, padahal sistemnya semua sudah daring.

KOMPAS/PRIYOMBODO

Petugas membantu penyandang disabilitas menaikki kereta bandara dari Stasiun BNI City, Jakarta pusat, Selasa (30/4/2019). Kegiatan disabilitas jalan bareng Railink ini sebagai upaya menerima masukkan mengenai layanan dan fasilitas bagi disabilitas termasuk upaya pembelajaran bagi petugas dalam membantu penyandang disabilitas yang menggunakan layanan kereta bandara tersebut.

Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Maulani Rotinsulu berharap perbaikan data juga harus menyasar pada penyandang disabilitas. Karena itu jangkauan bansos untuk disabilitas sampai ke desa-desa,  terutama di daerah terluar, terpencil, yang hidup dengan keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan,  dan layanan sosial lainnya.

“Bansos harus diganti skemanya jangan cuma bantuan makanan saja, tapi juga melihat sarana dan prasarana pemukiman, jangan sampai para penyandang disabilitas sudah sudah harus keluar dari panti menjadi telantar dan tidak punya tempat tinggal karena pengusaha, pemerintah daerah tidak mempercayai para penyandang disabilitas untuk mendapat akses kepemilikan hunian atau rumah,” katanya.

Terobosan

Sekjen Kemensos, Hartono Laras, menegaskan selama setahun terakhir berbagai capaian telah diraih oleh Kemensos, terutama terobosan untuk peningkatan efektivitas program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

Saat ini Kemensos terus bergerak untuk menjadi pusat unggulan penanganan masalah sosial demi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui reformasi pengelolaan DTKS yang semakin akurat- agar memberi kontribusi dalam percepatan pengurangan kemiskinan.

Kamis siang, Agus Gumiwang kembali menegaskan komitmen Kemensos untuk terus memperbaiki data. DTKS menjadi dasar penyaluran seluruh bansos dan subsidi dari pemerintah untuk rakyat miskin dan rentan miskin. Karena itu, data harus valid agar program tersebut efektif, tepat sasaran, sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat.

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Presiden Joko Widodo saat tiba di Ruang Rapat Kantor Presiden, Jakarta, untuk memimpin Rapat Terbatas terkait Dana Bantuan Sosial (Bansos), Jumat (27/11). Dalam rapat itu, Presiden menegaskan agar dana bansos sekitar Rp 100,3 triliun dapat disalurakan dengan tepat sasaran.

DTKS berisi data sosial ekonomi rumah tangga berpengeluaran terendah dengan data by name by address. DTKS per Juli 2019 terdapat 29.133.603 keluarga dan 98.111.085 individu. Data ini digunakan untuk semua program bansos yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Menurut Agus, semua program bansos di Kemensos seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)  berbasis DTKS. Misalnya ada sebanyak 15,6 juta keluarga peneriman manfaat (KPM) menerima bantuan BPNT dan 10 juta KPM menerima bantuan PKH. Demikian program Indonesia Sehat melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) juga menggunakan DTKS.