Tahun 2020 Pembangunan Fisik Ibu Kota Baru Dimulai

Kompas/Heru Sri Kumoro

Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla mengumumkan pemindahan Ibu Kota Negara di Istana Negera, Jakarta, senin (26/8/2019). Presiden mengumumkan bahwa sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur

JAKARTA, KOMPAS - Setelah Presiden Joko Widodo memutuskan ibu kota baru Indonesia dipindah ke sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, pembangunan fisik pusat pemerintahan baru tersebut bakal dimulai tahun 2020. Dengan begitu, pada tahun 2024 proses pemindahan ibu kota baru Indonesia ke Kalimantan Timur sudah bisa dimulai.

Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam konferensi pers usai pernyataan Presiden soal lokasi baru ibu kota RI, di Istana Negara, Senin (26/8/2019) mengungkapkan, semua persiapan pemindahan ibu kota sudah harus selesai tahun 2020. Untuk itu, sebelum tahun 2020, pemerintah sudah menyiapkan naskah akademik yang menjadi dasar Rancangan Undang-Undang untuk ibu kota baru.

"Mengenai kerangka waktu, jadi hari ini, kami sudah mendengar penetapan lokasi (dari Presiden) yang segera ditindaklanjuti. Istilahnya mulai besok, penentuan lokasi yang tentunya melibatkan Pak Gubernur. Kami menyiapkan naskah akademik yang menjadi dasar RUU untuk ibu kota baru tersebut. Tentunya 2020 tahun depan adalah fase persiapan sampai finalnya. Maksudnya persiapan itu sudah selesai di tahun 2020, baik dari masterplan-nya, urban desainnya, building desainnya atau desain bangunannya sampai kemudian pada dasar perundang-undangannya, RUU-nya dan kemudian juga kita menyiapkan penyiapan lahan, sehingga pembangunan ifnrastruktur bisa dimulai akhir tahun 2020," kata Bambang.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor (kanan) mendampingi Presiden Joko Widodo saat mengumumkan pemindahan Ibu Kota Negara di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019). Presiden mengumumkan bahwa Ibu Kota Negara akan dipindahkan dari DKI Jakarta ke sebagian wilayah di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur.

Bambang mengatakan, pada tahun 2020 nanti, pemerintah sudah mulai melakukan pembangunan infrastruktur di ibu kota Indonesia yang baru. Kemajuan dan perkembangan pembangunan infrastruktur fisik tersebut akan sangat menentukan, kapan pusat pemerintahan dipindahkan ke wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kaltim.

"Tahun 2020 akhir kita sudah mulai konstuksi, paling lambat 2024 proses pemindahan sudah bisa dilakukan. Proses pemindahan ada tahapannya, yang tentunya kami akan detilkan begitu sudah ketahuan bagaimana progres pembangunan. Tahun 2024 adalah masa paling lambat kami sudah memindahkan pusat pemerintahan," ujar mantan Menteri Keuangan ini.

Baca juga : Ibu Kota Baru RI di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara

Bambang pun kembali menegaskan bahwa yang dipindah ke sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah pusat pemerintahan. Jakarta tetap akan menjadi pusat bisnis dan keuangan bagi Indonesia.

"Yang perlu saya sampaikan ini, seperti kata Bapak Presiden, yang dipindahkan ini adalah pusat pemerintahan, sedangkan ibu kota yang ada dalam bayangan semua ini adalah Kota Jakarta. Kota Jakarta tetap akan didorong sebagai pusat bisnis, keuangan yang berskala internasional," kata Bambang.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Presiden Joko Widodo mengunjungi kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto yang dilewati Tol Balikpapan-Samarinda Seksi 2, Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Selasa (7/5/2019). Tahura Bukit Soeharto yang memiliki luasan sekitar 61.000 hektare tersebut menjadi salah satu lokasi alternatif untuk dinobatkan sebagai ibukota negara menggantikan Jakarta. Tahura Bukit Soeharto dipilih menjadi kandidat ibukota negara karena berdekatan dengan 2 bandara besar di Samarinda dan Balikpapan, dan pelabuhan Kariangau di Balikpapan.

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyiapkan tiga kluster pembangunan infrastruktur fisik untuk ibu kota baru. Kluster pertama menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljon adalah desain kawasan.

Tahun 2020 akhir kita sudah mulai konstuksi, paling lambat 2024 proses pemindahan sudah bisa dilakukan. Proses pemindahan ada tahapannya, yang tentunya kami akan detilkan begitu sudah ketahuan bagaimana progres pembangunan. Tahun 2024 adalah masa paling lambat kami sudah memindahkan pusat pemerintahan

"Untuk pembangunan infrastruktur kami pakai tiga kluster. Pertama, adalah mendesain kawasannya sendiri. Setelah ditetapkan kawasannya, baru kami desain kawasannya. Kayak tata ruangnya, rencana tata bangunan dan lingkungannya. Itu akan kami selesaikan 2019 ini," ujar Basuki.

KOMPAS/LUKAS ADI PRASETYA

Dalam foto yang diambil pada 24 April 2014 tampak Jembatan Pulau Balang, yang nantinya menghubungkan Balikpapan, dengan Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim. Pemerintah tahun 2020 akan memulai pembangunan fisik infrastruktur di ibu kota baru Indonesia yakni sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Kluster kedua pembangunan infrastruktur dimulai tahun 2020 dengan membangun prasarana dasar seperti jalan dan kebutuhan air bersih, termasuk bendungan. Kami sudah dapat lokasi bendungan dan intake untuk melayani ibu kota negara. Nanti pada 2020 paling cepat, pada akhir atau pertengahan 2020, design and build kami mulai," ujarnya.

Baca juga : Demi Ibu Kota Baru

Pembangunan infrastruktur dasar di ibu kota baru ini menurut Basuki bakal meniru renovasi Gelora Bung Karno yang dipakai untuk Asian Games beberapa waktu lalu, yakni secara bersamaan membuat desain serta membangunnya. "Sewaktu kita renovasi GBK,  tidak common atau ussual. Enggak desain dulu, baru tender. Itu lama, jadi design and build. Nanti kontraktor dengan konsultan jadi satu, dia mendesain, kita kasih kriteria desainnya, dia mendesain ada inovasi di situ tapi cepat. Itu untuk prasarana dasarnya, jalan dan air, kami akan mulai design and build-nya pada pertengahan tahun depan," kata Basuki.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Presiden Joko Widodo mengunjungi kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto yang dilewati Tol Balikpapan-Samarinda Seksi 2, Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Selasa (7/5/2019). Dalam pernyataannya di Istana Negara, Senin (26/8/2019), Presiden akhirnya memutuskan bahwa ibu kota baru Indonesia akan berada di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.

Sementara kluster ketiga menurut Basuki adalah pembangunan gedung pemerintahan. Basuki memastikan bahwa arsitektur gedung-gedung baru pemerintahan ini akan dirancang sesuai dengan tuntutan masa depan. Basuki menjamin semua pelaksanaan pembangunan fisik akan selesai saat ibu kota dipindah tahun 2024.

"Untuk gedung pemerintahan sendiri. Kami butuh arsitektural ke depan. Kami akan lebih hati-hati. Kami programkan pertenghan tahun depan. Kontruksinya sendiri memakan waktu 3-4 tahun untuk bisa menyelesaikan jalan, waduk dan sanitasi, kemudian untuk gedung-gedung, sehingga target tahun 2023 dan 2024 ada pergerakan ke sana, Insyaallah, dengan jadwal ini masih bisa kami tangani," katanya.

Terkait ketersediaan lahan bagi pembangunan ibu kota baru, menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil menyatakan, sejauh ini pemerintah tak bermasalah karena memiliki 180.000 hektar tanah negara di kawasan yang menjadi calon ibu kota baru tersebut. Sofyan pun megatakan, pemerintah akan melakukan land freezing untuk mencegah makelar tanah bermain.

Baca juga : Makelar Tanah Mulai Datangi Kutai Kartanegara

"Masalah yang berkaitan dengan tanah, 180.000 hektar itu sebagian sangat besar adalah tanah negara. Jadi, pekerjaan tanah relatif sangat mudah walau pun nanti konektivitas perlu pembebasan lahan sesuai dengan UU yang ada. Begitu nanti penetapan lokasi sudah dilakukan, nanti kita akan memulai proses land freezing supaya jangan terjadi spekulasi tanah di tempat yang nanti akan dibutuhkan untuk mendukung ibu kota negara tersebut," ujar Sofyan.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri ATR BPN sofyan Djalil, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, dan Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro berfoto bersama seusai pengumuman pemindahan Ibu Kota Negara oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negera, Jakarta, senin (26/8/2019). Presiden mengumumkan bahwa sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur.

Selain persoalan pembebasan lahan yang tak terlalu menjadi kendala, Sofyan mengatakan, untuk tata ruang di ibu kota baru, akan diputuskan bersamaan dengan perencanaan lainnya.  "Kemudian masalah tata ruang, begitu diputuskan ini, masalah tata ruang akan berbarengan dengan perencanaan-perencanaan yang lain. Barang kali karena tanah tadi itu tanah negara, maka tugas pembebasan tanah untuk ibu kota ini relatif lebih mudah dan insyaallah kita manageble," kata Sofyan.

Bagi pemerintah daerah, pemindahan ibu kota ke Kaltim telah disambut baik. Gubernur Kaltim Isran Noor yang ikut hadir saat Presiden Jokowi mengumumkan lokasi ibu kota baru di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kuta Kartanegara, mengatakan, masyarakat dan pemda di Kaltim sudah siap. Menurut Isran, dampak positif pemindahan ibu kota baru dari Jakarta ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara tak hanya dirasakan masyarakat Kaltim, tetapi Pulau Kalimantan serta kawasan Indonesia Tengah dan Indonesia Timur secara keseluruhan.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor di Istana Presiden, Jakarta, Senin (26/8/2019). Kehadiran Isran Noor tersebut untuk mengikuti pengumuman pemindahan Ibu Kota Negara oleh Presiden Joko Widodo. Presiden mengumumkan bahwa Ibu Kota Negara akan dipindahkan dari DKI Jakarta ke sebagian wilayah di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur

"Tidak ada kata lain harus siap. Kemudian dampak positifnya, bukan hanya Kalimantan Timur tetapi semua provinsi yang ada di Kalimantan, termasuk juga provinsi yang berada di Indonesia tengah dan Indonesia timur, karena lokasi ibu kota baru berbatasan langsung dengan Sulawesi di bagian barat," kata Isran.

Lihat juga : Ibu Kota Baru Paling Ideal di Kalimantan Timur