TNI Dukung Pemindahan Ibu Kota

Kompas/Heru Sri Kumoro

Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor (kanan) mendampingi Presiden Joko Widodo saat mengumumkan pemindahan ibu kota negara di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019). Presiden mengumumkan bahwa ibu kota negara akan dipindahkan dari DKI Jakarta ke sebagian wilayah di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur.

JAKARTA, KOMPAS — Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara RI   mendukung keputusan pemerintah untuk melaksanakan pemindahan ibu kota RI dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Hal itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Sisriadi, Senin (26/8/2019), dan juga Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal (Pol) Dedi Prasetyo secara terpisah.

Menurut Sisriadi, Mabes TNI telah membuat studi tentang hal itu. Hasil studi tersebut akan menjadi masukan untuk pemerintah yang akan membuat perencanaan secara komprehensif.

Sisriadi mengatakan, secara teknis membangun Mabes TNI di ibu kota bukanlah hal yang membutuhkan waktu lama. Ia merujuk pada pembangunan Mabes TNI di Cilangkap dan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian di Sentul.

Menurut informasi yang dikumpulkan Kompas, terkait dengan ibu kota baru, TNI perlu membuat sistem pengamanan ibu kota. Sistem ini mencakup pengamanan yang dilakukan TNI AD, seperti kodam, dan pengamanan udara serta laut.

Sementara itu, Kementerian Pertahanan membuat analisis dari sisi pertahanan, termasuk jarak dengan perbatasan dan posisi lokasi ibu kota terhadap alur laut kepulauan Indonesia.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Kondisi lalu lintas yang macet di Jalan Pramuka, Jakarta Timur, saat dimulainya sosialisasi penerapan peraturan ganjil genap, Kamis (8/8/2019). Jalan Pramuka merupakan satu di antara 16 ruas jalan di wilayah DKI yang mulai 9 September menerapkan pembatasan kendaraan melalui peraturan ganjil genap. Peraturan tersebut dijalankan untuk mengurangi kemacetan di Ibu Kota.

Polri juga mendukung langkah pemerintah untuk mempersiapkan ibu kota baru di wilayah Kalimantan Timur. Dari sisi ancaman keamanan, Kaltim merupakan salah satu wilayah yang minim gangguan kejahatan.

Menurut Dedi Prasetyo, Kaltim merupakan wilayah dengan ancaman kejahatan jalanan rendah, bahkan keberadaan kelompok teroris juga tidak sebesar di Kalimantan Barat dan wilayah Jawa serta Sumatera. Kasus kejahatan paling dominan di Kaltim, lanjutnya, berkaitan dengan sumber daya alam, terutama pertambangan.

”Dari data gangguan keamanan dan ketertiban, Kepolisian Daerah Kaltim termasuk dalam sepuluh polda teraman sehingga Polri menilai Kaltim memang layak ditunjuk sebagai ibu kota dari sisi keamanan,” kata Dedi.

Ia menambahkan, Polri siap membantu persiapan pemerintah untuk memulai pembangunan di wilayah ibu kota baru itu. Sumber daya manusia, sarana, dan prasarana kepolisian, terutama milik Polda Kaltim, akan dikerahkan untuk membangun wilayah pusat pemerintahan.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Presiden Joko Widodo mengunjungi kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto yang dilewati Tol Balikpapan-Samarinda Seksi 2, Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Selasa (7/5/2019). Tahura Bukit Soeharto, yang memiliki luas sekitar 61.000 hektar, menjadi salah satu lokasi alternatif untuk dinobatkan sebagai ibu kota negara menggantikan Jakarta. Tahura Bukit Soeharto dipilih sebagai calon ibu kota negara karena berdekatan dengan dua bandara besar di Samarinda dan Balikpapan, dan Pelabuhan Kariangau di Balikpapan.