Gerindra Ingin Relokasi Ibu Kota Dibiayai APBN Sepenuhnya

Berdasarkan rancangan pemerintah, 19 persen dari Rp 466 triliun biaya relokasi ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur berasal dari APBN. Adapun sisanya berasal dari badan usaha milik negara dan investasi swasta.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor (kanan) mendampingi Presiden Joko Widodo saat mengumumkan pemindahan ibu kota negara di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019). Presiden mengumumkan bahwa ibu kota negara akan dipindahkan dari DKI Jakarta ke sebagian wilayah di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur.

JAKARTA, KOMPAS — Partai Gerindra menginginkan agar biaya relokasi ibu kota baru sepenuhnya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Gerindra tidak ingin pemindahan ibu kota negara, yang turut mencerminkan simbol kedaulatan Indonesia, justru dibiayai investasi asing atau swasta.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2019), mengatakan, seharusnya pembiayaan ibu kota seluruhnya berasal dari uang negara. Ia tidak sepakat apabila sebagian besar biaya pembangunan negara berasal dari investasi asing ataupun pihak swasta.

”Kami ingin 100 persen pembiayaan pemindahan ibu kota berasal dari uang negara. Menurut kami, pemindahan ibu kota ini merupakan masalah kedaulatan sehingga tidak bisa sebagian besar pembangunannya berasal dari swasta,” ujarnya.

Berdasarkan rancangan pemerintah, 19 persen dari Rp 466 triliun biaya relokasi ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Adapun sisanya berasal dari badan usaha milik negara dan investasi swasta.

Sebelumnya, pada Senin (26/8/2019) di Istana Negara, Jakarta, Presiden Joko Widodo menetapkan bahwa wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur sebagai lokasi ibu kota baru pengganti DKI Jakarta.

KOMPAS/DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO

Presiden RI Joko Widodo mengunjungi salah satu wilayah yang disiapkan untuk menjadi lokasi pemindahan ibu kota, yakni Desa Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Rabu (8/5/2019).

”Perlu kami sampaikan, total kebutuhan ibu kota baru adalah lebih kurang Rp 466 triliun. Nantinya 19 persen berasal dari APBN. Itu pun nantinya berasal dari skema pengelolaan aset di ibu kota baru dan di DKI Jakarta. Sisanya akan berasal dari kerja sama pemerintah dan badan usaha serta investasi langsung swasta dan BUMN,” ucapnya.

Edhy mengatakan, seharusnya pemerintah tidak perlu terburu-buru untuk memindahkan ibu kota karena kebutuhan anggarannya sangat besar. Ia menjelaskan, pemerintah juga belum membahas masalah anggaran ini bersama DPR.

”Oleh karena itu, pemindahan ini perlu kita bahas dulu bersama karena pemindahan tersebut bukanlah masalah satu dan dua kelompok, melainkan masalah seluruh kelompok,” ucapnya.

Pelajari rencana induk

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah nantinya akan mempelajari rencana induk pembangunan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk menentukan anggaran.

”Kita harus lihat bagaimana status asetnya dan bagaimana lay out kebutuhan belanja modalnya. Kita pun harus memikirkan seluruh aset republik yang ada di DKI sehingga inventarisasi dan bagaimana pelaksanaan proyek pemindahan itu sendiri, apakah akan bertahap atau sekaligus,” ujar Menkeu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Sri mengatakan, pemerintah masih mematangkan kajian untuk mulai mengalokasikan biaya pembangunan infrastruktur dasar dalam RAPBN 2020. Ia mengatakan, pemerintah juga akan melihat skema pembiayaan secara keseluruhan sehingga nantinya bisa menggunakan biaya seminimal mungkin untuk pemindahan ibu kota.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Presiden Joko Widodo saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Bersama DPD dan DPR tahun 2019 di Gedung Nusantara 1 Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019). Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo yang mengenakan busana tradisional dari Sasak, Lombok, juga menyampaikan pemindahan ibu kota ke Kalimantan.

"Saya lihat sudah ada beberapa pos yang disediakan oleh kementerian tersebut untuk biaya pembangunan infrastruktur dasar, tetapi jumlahnya belum signifikan karena bentuknya masih merupakan kajian awal dari infrastruktur yang akan dibangun nanti," katanya.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro menyampaikan, pembangunan tahap awal akan mulai dilakukan pada 2020. Ia menjelaskan, pemerintah juga berencana menyiapkan naskah akademik yang menjadi dasar Rancangan Undang-Undang untuk ibu kota baru.

”Tahun 2020 akhir kita sudah mulai konstruksi. Paling lambat 2024 pemindahan sudah bisa dilakukan. Pemindahan ada tahapannya, yang tentunya kami akan detailkan begitu sudah ketahuan bagaimana progres pembangunan. Tahun 2024 adalah masa paling lambat kami sudah memindahkan pusat pemerintahan,” ujarnya.