Kekurangan rumah 11,4 juta unit berhadapan dengan harga lahan yang mahal di perkotaan. Rumah susun dan kawasan terintegrasi transportasi di tengah kota dapat menekan ongkos transportasi.
SURABAYA, KOMPAS — Harga tanah yang semakin mahal mengganjal penyediaan rumah subsidi. Solusi penyediaan rumah layak huni yang terjangkau masyarakat berpenghasilan rendah semakin terbatas. Salah satu solusi yang ditawarkan pemerintah adalah membuat kawasan terintegrasi sarana transportasi. Solusi lainnya dengan menyediakan hunian berupa rumah susun.
Pantauan Kompas sampai dengan Senin (26/8/2019), pengembang perumahan di Surabaya, Jawa Timur, tidak lagi membangun rumah bersubsidi sejak awal 2000-an. Alasannya, harga tanah yang tinggi membuat harga jual rumah melebihi batas, yakni Rp 140 juta. Di sekitar Surabaya, yakni Gresik, rumah subsidi juga sulit ditemukan.
Menurut Direktur PT Jatim Grha Utama Muh Rudiansyah, harga lahan di Surabaya rata-rata Rp 3 juta per meter persegi. Di Gresik, Rudiansyah sudah tidak lagi membangun rumah subsidi pada 2017. ”Sejak 2018, rumah ukuran 36/72 dijual Rp 270 juta per unit, melebihi batas atas rumah bersubsidi yang Rp 140 juta,” katanya.
Di Sulawesi Selatan, harga tanah dan bahan bangunan yang mahal membuat pengembang membangun rumah subsidi di luar kota. Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Sulsel A Bakti Haruni menuturkan, kawasan yang disasar untuk rumah subsidi adalah Maros, Gowa, dan Takalar. ”Padahal, pembelinya kebanyakan bekerja di Makassar,” katanya.
Dari ketiga daerah itu, perlu waktu sekitar satu jam ke Makassar. Pada 2015-2018, ada 60.000 unit rumah subsidi yang dibangun di Sulsel. Tahun ini, program rumah bersubsidi direncanakan 25.000 unit. Hingga Agustus terealisasi 12.000 unit.
Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan mencatat, ada 39 perumahan subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, belum semua pengembang menyelesaikan target pembangunan perumahan rakyat.
”Permasalahannya adalah harga tanah yang semakin tinggi dan zona ruang perumahan yang tidak cukup untuk area Balikpapan,” kata Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Balikpapan Ketut Astana. Solusi untuk mengatasi kekurangan rumah mulai dipikirkan pemerintah daerah.
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan, masyarakat yang pendapatannya sebesar upah minimum kabupaten bisa menggunakan rumah susun sewa (rusunawa) yang dibangun Pemkot Surabaya. Harga sewa, untuk biaya perawatan, mulai dari Rp 30.000 per bulan sehingga tidak membebani keuangan keluarga. ”Harga sewa memang sangat murah agar penghuni bisa menabung untuk membayar uang muka pembelian rumah atau rumah susun,” katanya.
Saat ini, ada 18 unit rusunawa di Surabaya. Tahun ini, ada tiga unit rusunawa dengan kapasitas 350 kamar yang dibangun agar semakin banyak warga yang bisa tinggal di rumah yang layak dengan harga murah. Rusunawa ini ditargetkan bisa dihuni pada awal 2020. Dia menambahkan, peminat rusunawa di Surabaya sangat tinggi. Sekitar 5.000 warga antre untuk menghuni rusunawa.
Terintegrasi
Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Khalawi Abdul Hamid mengatakan, konsep kawasan terintegrasi sarana transportasi merupakan salah satu cara menyediakan rumah bagi masyarakat. Melalui konsep itu, masyarakat akan lebih banyak menggunakan angkutan umum. Namun, lokasi kawasan tempat tinggal di perkotaan membuat ongkos transportasi yang dikeluarkan untuk ke tempat kerja lebih murah.
Saat ini, setidaknya ada 56 titik di Jabodetabek yang akan dibangun kawasan terintegrasi dengan stasiun komuter. Kendati tidak semua unit hunian ditujukan bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, tetap ada alokasi bagi kelompok tersebut. ”Kalau semua diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, investasinya tidak kembali,” kata Khalawi.
Menurut Khalawi, nantinya, peruntukan buat masyarakat berpenghasilan rendah dan bukan masyarakat berpenghasilan rendah akan diperbanyak. Sebab, pembangunan kawasan ini dinilai sebagai solusi untuk mengembangkan hunian berimbang.
Director, Head of Research and Consultancy Savills Anton Sitorus berpendapat, proyek rumah susun di atas lahan negara seharusnya mampu menghadirkan rumah rakyat secara masif dengan harga terjangkau. Selama ini, komponen paling mahal dari biaya rumah adalah harga lahan. Pemanfaatan lahan negara atau BUMN untuk permukiman semestinya dapat memangkas biaya produksi sehingga menekan harga rumah. (SYA/ETA/REN/CIP/NAD/LKT)
