Senang dan Cemas Seusai Pengumuman

Sebagian warga Kecamatan Samboja di Kabupaten Kutai Kartanegara antusias saat mendengar pengumuman Presiden Joko Widodo bahwa Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, menjadi lokasi baru ibu kota negara. Namun, ada juga yang khawatir pemindahan ibu kota akan membawa masalah baru di tempat tinggal mereka.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Presiden Joko Widodo, didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, sejumlah menteri, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, mengumumkan pemindahan ibu kota negara di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019).

Abdul Aziz (46), Senin (26/8/2019) siang, duduk di teras rumahnya di Kampung Petai, Kelurahan Sungai Merdeka, Kecamatan Samboja. Bangunan rumahnya yang terbuat dari kayu berdiri di tepi Jalan Samboja-Sepaku, perbatasan Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Letak rumahnya berjarak sekitar 45 kilometer dari pusat Kota Balikpapan.

Ia belum mendengar kabar bahwa Kaltim diumumkan Presiden Jokowi sebagai lokasi baru ibu kota. Rumahnya tidak dialiri listrik karena berada di wilayah hutan yang masuk wilayah garapan PT Inhutani, salah satu BUMN sektor kehutanan. ”Kalau ibu kota jadi dipindahkan ke sekitar sini, saya senang. Pasti akan semakin maju wilayah ini dan masyarakatnya ikut berkembang juga,” kata Aziz.

Aziz berandai-andai, jika tempat tinggalnya terdampak pembangunan ibu kota, ia berharap bisa mendapat lokasi tempat tinggal baru, meski ia tidak bisa menunjukkan surat tanah tempat ia tinggal.

Sehari-hari, Aziz mengelola kebun seluas tiga hektar di belakang rumahnya, yang sudah ia kelola sejak 2005. Terdapat sekitar 10 rumah di sana. Penghuninya berasal dari Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Sepanjang Jalan Samboja-Sepaku termasuk kawasan hutan. Beberapa warung terlihat di tepi jalan, tak jauh dari lokasi konsesi tambang dan konsesi hutan.

Secara geografis berbatasan langsung dengan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto dan hutan lindung Sungai Wain. Jalannya sudah diaspal meski di beberapa ruas, jalan aspalnya berlubang. Lahan di wilayah ini berbukit.

Secara umum, Kecamatan Samboja dan sekitarnya dihuni masyarakat yang heterogen. Kelurahan Amborawang Laut, misalnya, dihuni para pendatang dari beberapa daerah berbeda. Selama ini, mereka hidup berdampingan.

Wilayah pesisir Kutai Kartanegara ini berjarak sekitar 30 kilometer di sisi utara, dari pusat Kota Balikpapan.

Belum terjamah

Beberapa kilometer dari sana, Syaifudin (38), warga RT 004 Kelurahan Amborawang Laut, juga senang akhirnya mendengar kabar ibu kota akan dipindahkan ke Kaltim.

Tempat tinggalnya belum terjamah pembangunan sepenuhnya. Masih ada jalan yang belum diaspal. Warga secara mandiri bergotong royong membuat jalan dengan puing dan semen hasil donasi warga. ”Kalau Kaltim jadi ibu kota, harapannya pembangunan jadi merata sampai ke tempat kami. Masyarakat sekitar juga bisa kecipratan lapangan pekerjaan,” katanya berharap.

Masyarakat yang tinggal di sana juga heterogen. Syaifudin berasal dari Sinjai, Sulawesi Selatan. Ia berteman dekat dengan Setiadi (48), tetangganya yang berasal dari Jawa Tengah. Selain itu, beberapa warga di sana berasal dari Madura dan Kalimantan Selatan. Mereka berkebun dan melaut, beberapa yang lain bekerja di perusahaan tambang. ”Selama tinggal di sini sejak tahun 2000, kami biasa saja. Tidak pernah berkonflik,” kata Setiadi.

Kekhawatiran

Selain sambutan positif, ada juga beberapa kekhawatiran jika ibu kota jadi dipindahkan ke Kaltim. Mereka takut pemindahan ibu kota akan membawa pula persoalan ibu kota saat ini ke Kaltim.

Ayu Setyorini (20) misalnya. Rumahnya berada di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara. Meski senang, ada sedikit kekhawatiran dalam dirinya terkait pemindahan ibu kota.

”Takutnya, ada masalah ibu kota yang dibawa ke sini, seperti macet dan polusi. Kalau saya baca berita, pembangunannya memang berbasis lingkungan. Itu harus betul-betul dijalankan,” kata Ayu.

Kekhawatiran lain, pemindahan ibu kota dicemaskan merampas ruang hidup warga pesisir yang bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan di Teluk Balikpapan. Pusat Data dan Informasi Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mencatat, lebih dari 10.000 nelayan mengakses dan menangkap ikan di Teluk Balikpapan.

Jumlah tersebut terdiri dari 6.426 nelayan asal Kabupaten Kutai Kartanegara, 2.984 nelayan dari Penajam Paser Utara, dan 1.253 nelayan dari Balikpapan.

”Ancaman sekarang ini selain telah menjadi jalur lalu lintas kapal-kapal tongkang batubara, Teluk Balikpapan akan dijadikan satu-satunya jalur logistik untuk kebutuhan pembangunan ibu kota baru,” kata Susan Herawati, Sekretaris Jenderal Kiara.

Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bukit Merdeka, Kecamatan Samboja, Irfan berharap wacana pemindahan ibu kota ini dilakukan sesuai prosedur. Ia tak ingin ada bisnis jual beli lahan di dalamnya yang menguntungkan segelintir orang.

Sejak mencuatnya nama Kaltim sebagai lokasi calon ibu kota, harga tanah naik drastis di sekitar Samboja. Tidak jauh dari SMAN 2 Samboja, sekitar 40 kilometer dari Balikpapan, terdapat plang-plang penjualan tanah. Harga jual tanah itu Rp 1,5 juta per meter persegi, jauh lebih mahal daripada enam bulan sebelumnya yang hanya Rp 60.000 per meter persegi.

Di Amborawang Laut, harga tanah mulai terlihat kenaikannya hingga Rp 200.000 per meter persegi yang sebelumnya paling mahal Rp 100.000.

”Kalau bicara soal tanah, dari ujung ke ujung tanah semua dibicarakan itu. Pada prinsipnya kami mendukung konsep ibu kota sebagai kawasan penghijauan, tetapi jangan sampai dijadikan ladang bisnis orang-orang tertentu,” kata Irfan.

Sebelumnya, Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah menyatakan, dirinya menyambut baik pengumuman pemindahan ibu kota ke wilayahnya meski ia belum menerima instruksi terkait apa yang harus dikerjakan. Ia juga belum mengetahui titik koordinat pasti lokasi ibu kota baru itu.

Meski demikian, ia akan menginstruksikan pemerintah desa dan kecamatan di Kutai Kartanegara untuk menghimpun data terbaru terkait kependudukan. Data tersebut sangat diperlukan untuk menyusun sejumlah langkah.

”Kami akan menjaga kondusivitas tetap terjaga. Pemindahan ibu kota ini akan mendorong percepatan pembangunan, dan akan ada investasi yang masuk. Ini akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” kata Edi.

Benarkah? Ini baru pengumuman. Pemindahan masih dalam perencanaan. Ibu kota dijadwalkan pindah sepenuhnya pada 2024. (SUCIPTO)