Warga Jonggol Biasa Saja Menanggapi Pemindahan Ibu Kota

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Selain pernah diusulkan manjadi ibu kota baru Indonesia, Jonggol juga terkenal sebagai kawasan pertanian yang menopang kebutuhan logistik beras untuk jakarta. Areal persawahan yang mulai mengering di sekitar Sungai Cipamingkis yang surut di Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (3/8/2018). Sebanyak 14.442 warga di tujuh desa di Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat,

BOGOR, KOMPAS — Tidak ada respons berlebih dari warga di Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, terkait rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Mereka menanggapinya biasa saja. Mereka hanya mengingat bahwa rencana serupa pernah terjadi di Jonggol dan akhirnya tidak terwujud.

”Pemindahan ibu kota negara tidak terlalu berdampak untuk kami. Biasa saja jika memang itu sudah pilihan yang ingin diwujudkan pemerintah. Lebih baik kami fokus di kehidupan kami di sini. Membangun wilayah ini bersama,” kata warga setempat, Indra Krisnandi (47), Selasa (27/8/2019), saat ditemui di Jonggol.

Respons Indra disampaikan setelah sebelumnya Presiden Joko Widodo mengumumkan rencana memindahkan ibu kota ke wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Rencana ini segera diikuti dengan revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara.

Hal senada disampaikan Abdul Barna (50). Ia merasa tidak ada yang istimewa dari rencana itu selama belum terwujud. ”Bagi saya, rencana ini tidak berpengaruh. Itu wacana lama, kami juga pernah merasakan. Mungkin ada yang senang, tetapi saya biasa saja. Itu bisa terwujud atau batal tergantung keseriusan pemerintah pusat. Jika terwujud kami syukuri, tetapi kalau batal jangan kecewa, khususnya untuk masyarakat sana,” ujar Abdul.

Abdul melanjutkan, ketika pemerintah Soeharto mewacanakan Jonggol menjadi ibu kota negara baru, ia dan teman-temannya merasa bahagia karena pembangunan dan fasilitas di tanah kelahirannya akan maju. Namun, ternyata status ibu kota baru tak pernah terwujud. ”Mungkin kecewa, ya, kenapa tidak jadi. Kalau jadi mungkin sekarang Jonggol dan sekitarnya akan maju dengan segala fasilitasnya. Saat ini saja, di sini seperti tidak dihiraukan pemerintah Kabupaten Bogor,” katanya.

KOMPAS/KOMPAS/AGUIDO ADRI

Tugu Perjuangan Masyarakat Jonggol yang selesai direnovasi tanggal Oktober 1992. Tugu ini berdiri di alun-alun kota Jonggol.

Baca juga : Agar Pemindahan Ibu Kota Tak Sekadar Wacana

Sementara itu, mantan Camat Jonggol Beben Suhendar mengatakan, tahun 1993-1994, Presiden Soeharto mewacanakan pemindahan ibu kota negara ke Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Ketika wacana itu muncul, kata Beben, investasi pembangunan mulai bergerak dengan pembebasan lahan di 10 desa di Kecamatan Jonggol oleh Grup Sentul. Tidak hanya itu, perusahaan lain juga bersiap membangun calon ibu kota baru. Sampai tahun 1997, keluar Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1997 untuk membuat Kecamatan Jonggol menjadi kawasan mandiri.

Baca juga : Jawaban Pemerintah atas Kritik Pemindahan Ibu Kota

”Saat itu Jonggol masih ada 23 desa, lalu dari keppres tersebut ada 10 desa yang disiapkan untuk menjadi ibu kota baru. Namun, ternyata tidak terealisasi hingga Presiden Jokowi memutuskan pindah ke Kalimantan Timur. Sepuluh desa itu akhirnya menjadi Kecamatan Suka Makmur,” kata mantan Camat Jonggol itu, Selasa (27/8/2019).

Alasan pemilihan 10 desa itu, kata Beben, dekat dengan Kecamatan Babakan Madang (dulu Kecamatan Sentul), yang lokasinya strategis dan sudah ada perkantoran. Pemindahan ibu kota negara juga karena pertimbangan keberadaan Istana Bogor.

Ia melanjutkan, Jonggol yang hingga saat ini masih menjadi sentral pertanian dinilai cocok menjadi ibu kota negara di tengah situasi Jakarta yang kerap banjir. Panasnya situasi politik, jatuhnya pemerintahan Soeharto, hingga krisis ekonomi yang melanda Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1997 tidak terealisasi.

”Sampai pergantian presiden pun Jonggol tidak dijadikan prioritas pembangunan untuk ibu kota negara. Perusahaan-perusahaan yang sudah masuk Jonggol satu per satu pergi, akhirnya banyak lahan tidur atau tidak tergarap,” lanjut Beban yang baru saja dilantik menjadi anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor.

Baca juga : Kepala Bappenas: Pangkalan Militer Akan Dibangun di Ibu Kota Baru

Namun, tidak jadinya Jonggol menjadi ibu kota tidak membuatnya sebagai anak daerah berhenti membangun kotanya menjadi lebih baik. Untuk itu, ia akan mendorong Jonggol menjadi kota baru, Bogor Timur. ”Kabupaten Bogor ini luas, tentu akan sulit bagi pemerintah daerah memberikan perhatian secara luas, perlu pemekaran. Jonggol tetap harus tumbuh, salah satunya menjadi Bogor Timur. Ini penting untuk rakyat di sini agar akses pembangunan dan segala fasilitasnya maju,” kata Beben.