Kaltim Siapkan Akses Dasar

Pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur mulai disiapkan. Untuk tahap awal, yang akan digarap adalah akses dasar berupa infrastruktur dan persiapan daya dukung air bersih dan listrik.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Foto aerial pusat keramaian di kawasan Desa Handil, Kelurahan Muara Jawa Ilir, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Selasa (27/8/2019). Muara Jawa bersama Samboja merupakan dua kecamatan pesisir yang berdekatan dengan perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara, lokasi baru ibu kota negara yang diumumkan Presiden Joko Widodo pada Senin (26/8).

KUTAI KARTANEGARA, KOMPAS Persiapan pemindahan ibu kota negara di Kalimantan Timur dirancang dalam beberapa tahap. Tahap awal di antaranya pembangunan akses dasar, seperti jalan, serta memastikan kecukupan daya dukung air bersih dan listrik.

Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah menyiapkan jadwal pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Jalan, bendungan, dan waduk dijadwalkan selesai pertengahan tahun 2023.

”Untuk memenuhi kebutuhan air, perlu dibuat lima bendungan lagi. Ada yang sedang dibangun, ada yang baru dibahas,” kata Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan III Anang Muchlis di Samarinda, Selasa (27/9/2019). Pemindahan ibu kota akan memindahkan lebih dari 1 juta aparat sipil negara.

Pembangunan Bendungan Sepaku-Semoi di Penajam Paser Utara (PPU) sedang berlangsung dengan target selesai tahun 2023. Bendungan Samboja 2 dan Bendungan ITCHI dalam proses studi kelaikan.

Kecamatan Sepaku di PPU dan Kecamatan Samboja di Kutai Kartanegara merupakan dua daerah yang disebut Presiden Joko Widodo sebagai ibu kota negara yang baru. Istana negara, kantor kementerian, gedung DPR, dan lembaga yudikatif akan dibangun di satu dari dua kecamatan itu.

Di Yogyakarta, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, jalan raya dan drainase jadi infrastruktur pertama yang akan dibangun di Kaltim. Jalan merupakan infrastruktur dasar yang mampu mendorong pembangunan infrastruktur lain di kawasan tersebut.

”Target kami, jalan itu (dibangun) pertengahan 2020,” ujar Basuki seusai mengisi kuliah umum di depan puluhan mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Teknik UGM.

Hutan dipertahankan

Selanjutnya, keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan juga bakal dijamin dalam pembangunan di sana. Itu mendasari konsep hutan kota. Bahkan, rehabilitasi Bukit Soeharto juga akan dilakukan.

”Kami akan merehabilitasi (Bukit Soeharto) dan dijadikan hutan kembali. Kami juga akan membuat embung-embung untuk ’ruang biru’. Keberadaan hutan di Kalimantan akan kami pertahankan,” kata Basuki.

Lahan yang disiapkan untuk ibu kota negara yang baru itu seluas 180.000 hektar. Kebutuhan lahan untuk kantor kementerian dan lembaga negara berkisar 4.000-6.000 ha. Area inti yang akan dibangun tahap pertama seluas 4.000 ha.

Guru Besar Arsitektur UGM Wiendu Nuryanti menyampaikan, konsep hijau untuk sebuah ibu kota negara penting sehingga hutan patut dipertahankan. Tidak cukup hutan dipertahankan, tetapi hutan yang rusak juga perlu direvitalisasi.

Hal lain yang harus jadi sorotan adalah bagaimana ibu kota baru itu nantinya tidak ketinggalan zaman. Sejak awal, kenyamanan dan keindahan tata ruang harus dipikir matang.

Terkait itu, Basuki menyatakan, akan ada Jalan Tol Samarinda-Balikpapan yang bakal menambah ibu kota kian menarik. ”Makanya, kami buat dekat Samarinda dan Balikpapan supaya lebih hidup,” ujarnya.

Terkait desain istana negara, Basuki mengatakan, hal itu belum ditentukan. Namun, secara garis besar, desainnya mengambil tema nasional. Saat ini masih dilakukan pembahasan. (CIP/BRO/IDO/NCA)