Rusun Menjawab Keterbatasan Lahan
Lahan kian terbatas dan mahal. Padahal, kekurangan rumah mencapai 11,4 juta unit dengan kebutuhan 800.000 unit per tahun. Rumah susun bisa menjadi solusi atas keterbatasan lahan tersebut.
JAKARTA, KOMPAS
Penyediaan hunian yang layak bagi rakyat terbentur harga lahan yang terus meningkat. Keterbatasan lahan diatasi dengan lokasi perumahan rakyat yang terintegrasi penataan kota dan transportasi massal.
Konsep rumah susun atau apartemen sewa bisa jadi solusi penyediaan hunian terjangkau bagi rakyat. Sebab, jika mengikuti lokasi lahan yang harganya terjangkau, maka pembangunan kota akan semakin melebar dan tidak teratur.
Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang dikutip Selasa (27/8/2019), sekitar 17,36 persen dari 64 juta rumah tangga di Indonesia belum memiliki hunian sendiri. Di sisi lain, perumahan dan permukiman yang semakin jauh dari pusat kota tidak didukung jaringan infrastruktur dan tidak sesuai rencana tata ruang.
Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, pada 2010-2018, penduduk perkotaan di Indonesia bertambah 27 juta orang, dengan laju pertumbuhan 2,5 persen per tahun. Peningkatan jumlah penduduk di kota ini menekan kawasan perkotaan. Hal ini mesti diimbangi dengan penyediaan infrastruktur dasar yang memadai.
“Daripada kontrak mahal dan jauh dari pusat kota yang membuat waktu tidak efektif dan beban ongkos transportasi, maka pemerintah ingin membangun rusunawa yang terjangkau,” Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Khalawi Abdul Hamid.
Kementerian PUPR tengah menjajaki kerja sama dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan untuk mencari lahan yang dapat jadi lokasi rumah susun terintegrasi pasar atau kawasan komersial. Rencana lain, membangun rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di dalam kawasan industri sehingga pekerja tinggal tidak jauh dari lokasi kerja.
Salah satu contoh hunian sewa yang terintegrasi atau berlokasi dekat kawasan industri adalah rusunawa di Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Sementara, contoh rusunawa terintegrasi dengan pasar adalah rusunawa Pasar Rumput, Jakarta, yang baru selesai dibangun.
Saat ini, lanjut Khalawi, sekitar 20 pemerintah daerah sudah menyiapkan lahan dan mengajukan program hunian sewa ke pemerintah pusat. Keterbatasan anggaran pemerintah akan diatasi dengan melibatkan swasta untuk membangun rusun sederhana milik (rusunami) dan rusunawa di lokasi yang sama.
Kendali
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Ari Kuncoro berpendapat, integrasi area pemukiman dan transportasi publik merupakan solusi dari persoalan perumahan. Pembangunan infrastruktur harus menjangkau kota-kota sekunder sehingga biaya transportasi bisa ditekan.
“Di Jawa, tidak ada solusi lain selain membuat moda transportasi terintegrasi dengan kawasan perumahan atau membangun apartemen,” kata Ari.
Menurut Ari, kebutuhan hunian di Jawa makin sulit terpenuhi karena ketersediaan lahan yang terbatas.
kebutuhan hunian di Jawa makin sulit terpenuhi karena ketersediaan lahan yang terbatas.
Ketua Umum Persatuan Perusahaan Real Estat Indonesia (REI) Soelaeman Soemawinata mendukung penyediaan hunian vertikal di perkotaan. Penerapan konsep itu membuat penggunaan ruang di perkotaan kian efisien. Masyarakat berpenghasilan rendah dapat mengakses hunian layak dan terjangkau.
Kepala Bagian Humas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Harison Mocodompis menuturkan, masalah dalam menyediakan perumahan bagi rakyat terutama terkait penyediaan lahan. Negara nyaris tak punya kendali terhadap ketersediaan lahan untuk perumahan rakyat.
Harison menambahkan, dalam RUU Pertanahan akan diatur mengenai bank tanah yang disesuaikan dengan rencana tata ruang. Dengan keberadaan bank tanah, pemerintah dapat merencanakan dan mengelola tanah milik negara.
Panangian Simanungkalit dari Panangian School of Property menyebutkan, di tengah kondisi harga lahan yang kian tinggi, penyediaan hunian sewa dapat menjadi solusi mengatasi kekurangan rumah. Namun, untuk mewujudkan hal itu, pemerintah perlu mendorong suplai rumah baru dan suplai rumah sewa untuk mewujudkan perumahan rakyat.
“Penyediaan rumah sewa dapat menjadi solusi pemenuhan tempat tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sampai akhirnya mampu memiliki rumah sendiri,” katanya.
Berdasarkan data PUPR, kekurangan rumah mencapai 11,4 juta unit. Adapun kebutuhan rumah per tahun mencapai 800.000 unit.
Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur, membangun rusunawa bagi warga yang berpenghasilan sebesar upah minimum kota/kabupaten. Rusunawa ini diminati sehingga calon penghuni mesti antre.
Anggi (25), memilih kos karena belum sanggup membeli rumah di Surabaya. Pilihan itu diambil agar ongkos transportasinya ke tempat kerja di pusat kota lebih murah.
Terkait penyediaan rumah murah, Director, Head of Research & Consultancy Savills Anton Sitorus mengingatkan, Perumnas mesti kembali ke tugas awalnya sebagai BUMN yang menyediakan rumah murah. Jangan sampai muncul kesan proyek rumah yang digarap Perumnas kian jauh dari misi penyediaan rumah murah.
Anggaran subsidi
Terkait pengadaan rumah bagi rakyat, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berharap pemerintah menambah anggaran subsidi perumahan berskema fasilitas likuiditas penyediaan perumahan (FLPP). Sebab, selain memastikan keberlanjutan bisnis pengembang, subsidi perumahan juga dapat berdampak terhadap industri lain.
Ketua Komite Tetap Kadin bidang Properti, Setyo Maharso, menuturkan, selama ini pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah menjadi salah satu penggerak sektor properti. “Kuota FLPP yang habis memberi ketidakpastian bagi pengembang. Padahal, pembangunan rumah FLPP yang masif ini adalah salah satu cara mendongkrak perekonomian, baik dari industri rumah tangga maupun industri berat. Sebab, ada 174 industri ikutan di industri properti,” kata Setyo di Jakarta, Selasa.
Sampai dengan 26 Agustus, Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) telah menyalurkan FLPP ke bank pelaksana untuk 54.279 unit rumah senilai Rp 5,21 triliun. Alokasi anggaran tahun ini untuk 68.000 unit rumah subsidi. (NAD/KRN/FER/LKT/SYA/ETA)