Politik Uang Cenderung Dinilai Hal yang Wajar

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Mantan Ketua DPR Setya Novanto meninggalkan ruang sidang setelah mengikuti sidang perdana pengajuan peninjauan kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2019). Setya Novanto yang menjadi terpidana dalam kasus korupsi kartu tanda penduduk berbasis elektronik mengajukan PK atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Dalam kasus tersebut Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 5 tahun penjara, denda Rp 500 juta, pencabutan hak politik, dan kewajiban membayar uang pengganti 7,3 juta dollar AS terhadap Novanto.

JAKARTA, KOMPAS -   Sebagian warga cenderung permisif  terhadap praktik politik uang. Ini jadi persoalan serius bagi  integritas pemilu dan demokrasi.

Hal itu terlihat  dalam hasil survei yang  dilakukan Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada  27 April-5 Mei 2019 terhadap 1.500 responden.

Mayoritas responden  di  survei itu  menilai Pemilu  2019 berlangsung bebas, jujur, dan adil. Hal itu berdasarkan penilaian di tingkat tempat pemungutan suara (91,2 persen) dan tingkat nasional (74.7 persen).

Namun, hampir setengah responden mengatakan,  politik uang masih banyak terjadi. Selain itu,  46,7 persen responden menganggap pemberian dari calon atau peserta pemilu merupakan hal wajar atau bisa dimaklumi. Sebanyak 48 persen mengatakan tak dapat dimaklumi, dan 5,3 persen tidak menjawab.

Koordinator Tim Survei Pusat Penelitian Politik LIPI  Wawan Ichwanuddin mengatakan,  temuan itu mengindikasikan bahwa penilaian terhadap integritas Pemilu 2019  berkebalikan dengan sikap yang cenderung permisif dari  sebagian responden terhadap praktik politik uang. ”Ada gap (kesenjangan pemahaman),” ujar Wawan dalam paparannya di Jakarta, Rabu (28/8/2019).

Turut hadir sebagai pembicara di acara ini,     Guru Besar Riset LIPI Syamsuddin Haris, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraini, serta  Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Djayadi Hanan.

Dari hasil survei itu diketahui, pemilih yang cenderung permisif terhadap praktik politik uang bertemu dengan kontestan yang cenderung menghalalkan segala cara. Ini menjadi  persoalan serius karena akan memicu tingginya  biaya kontestasi,  yang akhirnya akan mendorong  cenderung maraknya praktik korupsi.

Syamsuddin Haris menuturkan, hal yang tidak muncul di survei itu adalah penilaian publik atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Padahal, masukan   itu dibutuhkan dalam  menentukan pengelolaan keberagaman di Indonesia.

Menurut Haris,   meski agama dipertimbangkan sebagai faktor dalam menjatuhkan pilihan,  agama dan etnis tidak sepenuhnya menjadi preferensi responden dalam memilih kandidat di pemilu.

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Sejumlah barang bukti dari dugaan kasus politik uang di Cirebon, Jawa Barat, Kamis (27/62018).