Sebelum Berunding, Iran Minta AS Cabut Sanksi Ekonomi

REUTERS/SALVATORE DI NOLFI

Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif memberikan pernyataan pada konferensi tentang Afganistan di kantor pusat PBB di Jenewa, Swiss, 28 November 2018.

KUALA LUMPUR, KAMIS - Iran menyatakan Amerika Serikat harus mematuhi komitmen dalam perjanjian nuklir yang pernah disepakati bersama, yakni Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA). Untuk itu, Teheran menginginkan Washington untuk mencabut sanksi ekonomi terlebih dahulu sebelum kedua negara bertemu.

Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif mengatakan, Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei tidak akan bertemu dengan Presiden AS Donald Trump selama Washington tidak mencabut sanksi ekonomi yang merusak perekonomian Iran. Zarif menyebut sanksi ekonomi AS sebagai tindakan terorisme.

“Amerika Serikat terlibat dalam perang ekonomi melawan rakyat Iran. Tidak mungkin kami bertemu  dengan mereka kecuali AS berhenti memaksakan perang dan aksi terorisme ekonomi terhadap Iran,” ujar Zarif seusai berbicara dalam forum diskusi mengenai keamanan negara Islam di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis (29/8/2019).

Zarif melanjutkan, pencabutan sanksi ekonomi akan menjadi semacam “tiket” bagi AS untuk bertemu dengan Iran. Oleh karena itu, selama belum dicabut, Teheran memiliki hak untuk mengurangi komitmen yang tertera dalam JCPOA.

JCPOA adalah kesepakatan nuklir yang dibuat antara Iran, Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Jerman, China, dan Rusia pada 2015. Hasil kesepakatan yang diperoleh adalah Iran bersedia membatasi aktivitas program nuklir yang dimiliki dan menerima inspeksi PBB secara berkala.

JCPOA adalah kesepakatan nuklir yang dibuat antara Iran, Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Jerman, China, dan Rusia pada 2015

Sebagai gantinya, sanksi ekonomi atas program nuklir Iran dicabut. Akan tetapi, AS mundur dari JCPOA dan memberlakukan sanksi ekonomi melalui imbauan internasional kepada negara lain agar tidak mengimpor minyak dari Iran pada 2018. Perekonomian Iran terkena dampak negatif akibat sanksi ini.

Secara bertahap, Iran telah berhenti menaati kesepakatan yang tertera dalam JCPOA, antara lain meningkatkan kapasitas pengayaan uranium dan produksi air berat. Teheran telah mengancam akan terus melanggar kesepakatan jika tidak kunjung menerima pencabutan sanksi pada awal September 2019.

AFP/MANDEL NGAN

Presiden AS Donald Trump menandatangani keputusan sanksi baru pada Iran, yang menarget Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dan beberapa pejabat Iran lainnya, disaksikan Wakil Presiden Mike Pence (kanan) dan Menteri Keuangan Steven Mnuchin di Gedung Putih, Washington DC, AS, Senin (24/6/2019). Mnuchin mengatakan, dengan sanksi tersebut, AS memblokir aset-aset Iran senilai miliaran dollar AS.

Namun, Teheran juga mengklaim akan kembali mematuhi komitmen yang ada jika AS mencabut sanksi. “(Apabila bertemu), kami perlu untuk untuk bertemu jika benar akan ada hasil,” tutur Zarif.

Menteri Pertahanan AS Mark Esper mendesak Iran untuk berdiskusi dengan AS guna meredakan tensi yang ada di kawasan Teluk. Seperti yang diketahui, sejumlah insiden terjadi ketika AS menambah kekuatan militer di kawasan. Washington juga meluncurkan Operasi Sentinel, yaitu patroli angkatan laut untuk menjaga kapal komersial di kawasan bersama Inggris, Australia, dan Bahrain.

“Kami tidak mencari konflik dengan Iran. Kami ingin berkomunikasi dengan mereka secara diplomatis. Presiden telah mengatakan sekali lagi ia ingin bertemu dengan para pemimpin Iran,” ujar Esper.

Menteri Pertahanan AS Mark Esper mendesak Iran untuk berdiskusi dengan AS guna meredakan tensi yang ada di kawasan Teluk

Dalam pertemuan G7 di Biarritz, Perancis pada 26 Agustus 2019, Trump telah menunjukkan sikap terbuka terhadap usulan Presiden Perancis Emmanuel Macron agar AS-Iran segera bertemu. Pertemuan antara kedua pemimpin negara dapat menjadi pendingin atas situasi di Timur Tengah yang memanas selama dua tahun terakhir.

G7 adalah kelompok negara maju yang terdiri dari Inggris, Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, dan Amerika Serikat. Zarif sempat berkunjung di luar rencana untuk bertemu dengan pejabat Pemerintah Perancis dalam pertemuan G7 tersebut.

UE dukung

Uni Eropa menyatakan dukungan agar pertemuan Washington-Teheran dapat berlangsung. Akan tetapi, perlu ada catatan bahwa Iran tetap mematuhi JCPOA.

“Kami selalu mendukung dialog. Semakin banyak orang bicara, semakin mereka mengerti satu sama lain berdasarkan kejelasan dan rasa hormat,. Namun, hal pertama yang perlu dijaga adalah seluruh pihak menghormati resolusi Dewan Keamanan PBB, termasuk JCPOA” kata Kepala Kebijakan Luar Negeri UE Federica Mogherini di Helsinki, Finlandia.

AP PHOTO

Kepala kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Federica Mogherini (kiri) berbicara dalam konferensi pers di Brussels, Belgia, Selasa (24/9/2018).

UE selama ini berjuang guna menjaga kesepakatan JCPOA tetap terjaga. Menurut UE, JCPOA merupakan langkah terbaik untuk mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir. (AP/AFP/Reuters)