Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam melihat ke bawah saat konferensi pers di Hong Kong, 15 Juni 2019.
HONG KONG, JUMAT - Pemerintah China dilaporkan menolak usulan Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam untuk mencabut rancangan undang-undang ekstradisi guna meredakan unjuk rasa yang sedang terjadi di Hong Kong. Dengan demikian, China turut terlibat dalam penanganan krisis politik di wilayah tersebut.
Sebanyak tiga narasumber yang tidak disebutkan namanya menceritakan hal tersebut secara eksklusif kepada Reuters. Dua diantaranya merupakan warga Hong Kong, sedangkan satu lainnya dari China.
Mereka menyatakan, Lam mengusulkan pengabulan sejumlah tuntutan dalam sebuah laporan kepada Beijing pada awal musim panas tahun ini atau sekitar Juni 2019.
“Mereka (Pemerintah China) bilang “tidak” ke seluruh tuntutan. Situasinya lebih rumit dari yang disadari kebanyakan orang,” ujar salah satu sosok yang memiliki hubungan dekat dengan para pejabat senior di Hong Kong, dilansir dari Reuters, Jumat (30/8/2019).
Di dalam laporan itu, Pemerintah Hong Kong menganalisis dampak dari lima tuntutan para pengunjuk rasa. Salah satunya adalah bagaimana pengabulan tuntutan dapat mendinginkan suasana di Hong Kong.
Para pengunjuk rasa secara umum menuntut pencabutan RUU Ekstradisi, pembatalan sebutan perusuh, pembebasan pengunjuk rasa yang ditahan polisi, pengunduran diri Lam, penyelidikan kekerasan oleh polisi, serta pemberian hak pilih terhadap pejabat legislatif dan pemimpin Hong Kong.
Salah satu kesimpulan yang diperoleh dalam laporan adalah penarikan RUU Ekstradisi yang kontroversial dapat meredakan krisis politik di Hong Kong. RUU itu dapat mengirim warga Hong Kong ke China yang menganut pemahaman berbeda mengenai hak asasi manusia dan kebebasan. Selain itu, pengabulan penyelidikan kekerasan polisi secara independen juga dilihat sebagai solusi politik yang paling layak.
“Pemerintah Hong Kong telah mengumpulkan laporan itu kepada Kelompok Koordinasi Pusat untuk Urusan Hong Kong dan Makau (HKMAO). Presiden China Xi Jinping mengetahui hal ini,” tutur narasumber lainnya yang merupakan pejabat senior China.
Kompas
Warga Hong Kong memadati lapangan Victoria, Minggu (18/8/2019). Setelah 11 pekan, gelombong unjuk rasa Hong Kong belum kunjung berakhir. Warga menuntut penyelidikan independen atas dugaan kekerasan oleh polisi selama penanganan unjuk rasa.
Adapun Reuters belum melihat langsung mengenai laporan tersebut. Berdasarkan keterangan dua narasumber dari Hong Kong, laporan itu dikumpulkan di antara 16 Juni -7 Agustus 2019.
Tanggal 16 Juni 2019 merupakan satu hari setelah amandemen RUU Ekstradisi ditunda. Tanggal 7 Agustus 2019 merupakan hari digelarnya sebuah forum dimana HKMAO, perwakilan Beijing, dan ratusan orang penting Hong Kong bertemu di Shenzhen.
Akan tetapi, para narasumber melanjutkan, Beijing menolak untuk menyerah terhadap seluruh tuntutan pengunjuk rasa. Bahkan, Pemerintah Pusat juga menginginkan Lam untuk mengambil lebih banyak inisiatif.
Sebagai wilayah dengan pemerintahan khusus, Hong Kong baru bergabung dengan China pada 1997. Kesepakatan yang dibuat adalah China dan Hong Kong adalah satu negara dengan dua sistem pemerintahan yang berbeda. Hong Kong baru akan melebur ke dalam China pada 2047.
Kesepakatan yang dibuat adalah China dan Hong Kong adalah satu negara dengan dua sistem pemerintahan yang berbeda.
Penolakan Beijing terhadap usulan Lam menjadi bukti nyata China terlibat dalam unjuk rasa Hong Kong selama ini. Apalagi, Beijing telah mengeluarkan pernyataan yang membahas kedaulatan negara dan mengecam tuntutan pengunjuk rasa.
Sejumlah propaganda telah dilakukan Beijing dan Pemerintah Hong Kong untuk mengintimidasi para pengunjuk rasa. Sejumlah media China merilis foto dan video latihan militer tentara China di sekitar perbatasan Hong Kong. Pada Jumat (30/8/2019), sejumlah aktivis ternama pro-demokrasi Hong Kong ditahan, termasuk Joshua Wong.
Tidak menjawab
Kantor Kepala Eksekutif Hong Kong melalui pernyataan tertulis tidak mengomentari mengenai pertanyaan apakah pemerintah mengirimkan laporan atau menerima instruksi dari Beijing. Namun, pemerintah dinyatakan telah berupaya untuk menangani kerisauan para pengunjuk rasa.
Berlangsung sejak awal Juni 2019, aksi unjuk rasa warga Hong Kong kini memasuki pekan ke-12. Dunia internasional telah menyampaikan kekhawatiran bahwa tragedi pembantaian massal seperti di Lapangan Tiananmen di China pada 1989 akan terulang jika kedua pihak tidak segera menemukan jalan keluar.
AFP/PHILIP FONG
Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam (3 L) dan tamu-tamu lain bersulang setelah menyaksikan upacara pengibaran bendera tahunan untuk menandai peringatan 22 tahun penyerahan kota dari Inggris ke Cina, di dalam Pusat Konvensi dan Pameran di Hong Kong pada 1 Juli, 2019.
Salah satu pengusaha yang mengikuti forum di Shenzhen mengatakan, Beijing tidak akan mengizinkan Lam mencabut RUU Ekstradisi. “Tangannya terikat,” ujarnya.
Pertanyaan tertulis yang ditujukan pada HKMAO mengenai hal tersebut melalui mesin faks juga tidak ditanggapi. Namun, Ketua HKMAO, Zhang Xiaoming pernah menyebutkan, Beijing perlu mengintervensi Hong Kong jika krisis politik berlangsung lama. (Reuters)
