Pendekatan Persuasif untuk Cegah Konflik Papua

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Bertempat di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (30/8/2019), Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin rapat terbatas terkait kondisi di Papua. Presiden meminta jajaranya untuk mengambil tindakan tegas terhadap siapapun yang melanggar hukum.

JAKARTA, KOMPAS  – Kepolisian Negara RI mengedepankan pendekatan persuasif untuk mengantisipasi kericuhan susulan di Papua dan Papua Barat. Narasi provokasi yang tersebar menyebabkan masyarakat Papua terbelah, sehingga Polri melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat untuk menenangkan seluruh kalangan yang berbeda pendapat.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal (Pol) Dedi Prasetyo membantah kabar adanya bentrokan yang melibatkan masyarakat asli Papua dengan masyarakat non-Papua di Jayapura, Kamis hingga Jumat kemarin. Menurut dia, kondisi yang sebenarnya ialah ada friksi dan perbedaan pandangan dari masyarakat yang bermukim di pesisir pantai dan masyarakat yang tinggal di pegunungan akibat narasi-narasi provokasi yang hadir di Papua sejak pekan lalu.

“Oleh karena itu, kami meningkatkan komunikasi dengan tokoh-tokoh setempat untuk mencegah jangan sampai terjadi salah paham antar masyarakat Papua yang dapat memperkeruh situasi. Kami mengimbau masyarakat agar tidak terprovokasi dengan situasi kericuhan dan konten-konten bersifat provokatif,” kata Dedi, Jumat (30/8/2019), di Jakarta.

Secara umum, lanjutnya, Polri bersama tokoh Papua, pemerintah daerah, dan Tentara Nasional Indonesia akan berupaya untuk mencegah terulangnya kerusuhan dan pengerusakan fasilitas publik di seluruh wilayah Papua dan Papua Barat. Untuk itu, Polri telah mengirimkan pasukan tambahan untuk pengamanan di Jayapura dan sekitarnya yang berasal dari Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan serta Brigade Mobil (Brimob) Polri. Masing-masing satuan tugas itu mengirimkan 250 personel.

“Secara total jumlah aparat keamanan yang disiagakan untuk mengamankan wilayah Jayapura sekitar 2.500 personel,” kata Dedi.

Keberadaan personel itu diharapkan bisa mendeteksi secara dini berbagai potensi kericuhan. Selain itu, lanjut Dedi, penegakan hukum akan diterapkan kepada pihak-pihak yang dinilai bertanggung jawab dalam sejumlah peristiwa kerusuhan di Papua.

KOMPAS/FRANS PATI HERIN

Demonstrasi di Kantor Wali Kota Sorong, Papua Barat, Selasa (20/8/2019), berujung ricuh.