Sebagian Pengurus Partai Nyatakan Mosi Tidak Percaya terhadap Airlangga
Menjelang musyawarah nasional, sebagian pengurus harian dan pengurus pleno Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar menyatakan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
Oleh
DHANANG DAVID ARITONANG
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Menjelang musyawarah nasional, sebagian pengurus harian dan pengurus pleno Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar menyatakan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Mereka menuntut agar rapat pleno partai bisa segera dilaksanakan untuk mengevaluasi kinerja Airlangga.
Pengurus pleno DPP Partai Golkar, Sirajuddin Abdul Wahab, mengatakan, munculnya mosi tidak percaya ini karena hingga saat ini dewan pengurus pusat tidak segera melaksanakan rapat pleno. Ia menilai, rapar pleno harus dilaksanakan untuk mengevaluasi perolehan suara Partai Golkar yang menurun pada Pemilu 2019.
Pada Pemilu 2019, Partai Golkar menempati peringkat kedua berdasarkan perolehan kursi DPR sebanyak 85 kursi dari target awal sebanyak 110 kursi. Perolehan kursi ini juga lebih sedikit dibandingkan dengan Pemilu 2014, yaitu Golkar mendapat sebanyak 91 kursi.
”Kami menyampaikan pernyataan mosi tidak percaya terhadap Airlangga karena hingga saat ini belum dilaksanakan rapat pleno partai. Terakhir kali rapat pleno dilakukan pada 27 Agustus 2018. Hal ini bertentangan dengan Keputusan DPP No KEP-138/DPP/GOLKAR/VIII/2016 Pasal 70 Ayat (1) a,” kata Sirajuddin di Jakarta, Jumat (30/8/2019).
Menurut Sirajuddin, berdasarkan pasal tersebut, seharusnya rapat pleno dilakukan sekurang-kurangnya 1 kali dalan 2 bulan. Menurut dia, sejumlah pengurus telah mendesak agar Airlangga segera menetapkan tanggal pleno, tetapi desakan tersebut tidak mendapat tanggapan dari Airlangga.
”Selain itu, kami juga melihat partai sedang dalam kondisi yang mengkhawatirkan karena aktivitas di Kantor DPP Partai Golkar Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, terus dibatasi. Kami melihat telah terjadi penguasaan sepihak terhadap aktivitas di kantor tersebut,” ujarnya.
Sebelumnya, pada Minggu (25/8/2019) dini hari, massa berseragam Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) mengunci akses utama masuk-keluar Kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat. Mereka kecewa karena sebagai kader, mereka tidak diizinkan masuk ke dalam kantor DPP untuk menuntut percepatan rapat pleno dan munas Golkar.
Wasekjen DPP Golkar Viktus Murin mengatakan, setelah menyatakan mosi tidak percaya, sejumlah pengurus akan melakukan forum musyawarah untuk terus mendesak agar DPP segera melaksanakan rapat pleno. Mereka juga akan berkonsultasi dengan Dewan Pembina dan Dewan Kehormatan Partai Golkar untuk menyelenggarakan forum musyawarah ini.
Sementara itu, Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily menyatakan, penyampaian mosi tidak percaya itu tidak sesuai dengan ketentuan AD/ART Partai Golkar. Menurut Ace, para pengurus DPP juga tidak akan menindaklanjuti mosi tersebut. ”Kami meminta agar semua pihak bisa menahan diri. Menurut saya, pernyataan tersebut hanya untuk mendeligitimasi kepemimpinan Airlangga,” katanya saat dihubungi dari Jakarta.
Menurut Ace, penyampaian tersebut tidak terlepas dari dinamika menjelang pemilihan ketua umum pada munas Golkar. Hingga saat ini, muncul dua nama sebagai calon ketua umum partai Golkar, yaitu Bambang Soesatyo dan Airlangga Hartarto.
”Saya kira, dinamika ini wajar terjadi menjelang munas Golkar. Namun, kami masih bisa terus menjaga soliditas internal dalam partai,” ujarnya.
Ace menambahkan, pada saatnya nanti, DPP Partai Golkar akan melaksanakan rapat pleno setelah KPU menetapkan hasil resmi Pemilu Legislatif 2019. Selain itu, ia mengatakan bahwa DPP Golkar juga masih menunggu laporan dari Badan Pengawas Pemilu terkait hasil pemilu di sejumlah daerah.