Tindak Tegas Pelaku Anarkis di Jayapura

JAYAPURA, KOMPAS - Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Papua menyatakan keprihatinan atas unjuk rasa yang berakhir anarkis dan oknum yang dapat memicu konflik horisontal di Jayapura. Aparat keamanan diharapkan dapat menindak tegas pihak-Pihak yang terlibat memicu konflik.

Hal ini disampaikan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Papua Lipiyus Biniluk saat dihubungi dari Jayapura, Jumat (30/8/2019).

Lipiyus mengatakan, aksi unjuk rasa di Jayapura pada Kamis (29/8/2019) kemarin tidak murni untuk menyampaikan pendapat masalah kekerasan dan ujaran rasis atas mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang.

"Kami sangat prihatin dengan insiden pada Kamis kemarin. Ada sekelompok massa yang merusak fasilitas publik, kawasan pertokoan dan adanya aksi penjarahan, " kata Lipiyus.

KOMPAS/FABIO COSTA

Tampak sejumlah pertokoan di salah satu ruas jalan di Kota Jayapura pada Jumat (30/8/2019) masih ditutup warga. Kondisi ini menyebabkan warga tak dapat membeli berbagai barang kebutuhan pokok.

Ia pun menuturkan, pihak keamanan harus bertindak tegas untuk memproses hukum para pelaku aksi anarkis dan mencegah potensi konflik horisontal akibat pembakaran dan pengerusakan banyak tempat usaha.

Kami sangat prihatin dengan insiden pada Kamis kemarin. Ada sekelompok massa yang merusak fasilitas publik, kawasan pertokoan dan adanya aksi penjarahan,  kata Lipiyus

Ia mengungkapkan, ada sekelompok masyarakat yang tak terima tempat usahanya dirusak dalam unjuk rasa dan melakukan aksi main hakim sendiri di sejumlah ruas jalan dari kamis malam hingga Jumat ini.

"Kami meminta aparat TNI dan Polri bisa mencegah aksi kelompok tersebut sebelum terjadi konflik horisontal dengan masyarakat asli Papua, " tutur Lipiyus.

Ia pun menghimbau masyarakat tetap menahan diri dan tidak terprovokasi untuk memicu konflik horisontal di Jayapura.

Baca juga : Jayapura Rusuh, Blokir Internet Belum Akan Dicabut

Antropolog dari Universitas Cenderawasih, Fredrik Sokoy mengatakan, terdapat sejumlah tiga solusi untuk mengatasi konflik yang terjadi di Papua selama beberapa minggu terakhir.

Solusi pertama yakni pendekatan historis di mana masih terdapat perbedaan pendapat sejumlah pihak terkait Papua dalam bingkai NKRI. Diperlukan adanya dialog antara pemerintah dan pihak-pihak untuk tercapai sebuah solusi.

Kedua pendekatan secara multikultural. Dengan pendekatan ini adanya persamaan kesempatan dan apresiasi bagi masyarakat Papua dalam berbagai bidang kerja.

Saya optimis dengan tiga pendekatan ini maka masyarakat Papua merasa lebih dihargai dan menjadi bagian dari negara ini. Konflik yang saat ini terjadi bisa dicegah,  papar Fredrik Sokoy

Terakhir pendekatan kesejahteraan. Pemerintah pusat dengan program Nawacita terus memperluas layanan bagi masyarakat Papua di daerah terisolir.

"Saya optimis dengan tiga pendekatan ini maka masyarakat Papua merasa lebih dihargai dan menjadi bagian dari negara ini. Konflik yang saat ini terjadi bisa dicegah, " papar Pembantu Rektor IV Universitas Cenderawasih tersebut.

KOMPAS/FABIO COSTA

Situasi jalan umum di Kota Jayapura yang sepi pada Jumat (30/8/2019). Aktivitas pemerintahan, pendidikan dan perekonomian lumpuh total.

Wakil Kapolda Papua Brigadir Jenderal Yakobus Marjuki mengatakan, pihaknya telah mengamankan sebanyak 30 orang yang terkait aksi unjuk rasa pada Kamis kemarin."Kami akan meminta keterangan dari 30 orang ini untuk mengetahui oknum yang berada di balik anarkis tersebut. Kami masih mendata jumlah kerugian dalam insiden ini, " tutur Yakobus.

Mulai kondusif

Situasi keamanan di Kota Jayapura mulai kondusif pada Jumat ini. Warga mulai beraktivitas di luar rumah. Namun, banyak fasilitas layanan publik yang belum beroperasi normal, seperti SPBU.

Pihak pengelola menutup sebanyak sembilan SPBU di Kota Jayapura dengan alasan gangguan keamanan. Sementara itu banyak toko yang belum dibuka.

Kondisi ini menyebabkan warga kesulitan untuk mendapatkan bahan bakar minyak dan sejumlah barang kebutuhan pokok.

KOMPAS/NOBERTUS ARYA DWIANGGA MARTIAR

Pembangunan Jembatan Holtekamp di Jayapura, Papua, Rabu (11/4/2018). Proyek yang merupakan kerja sama antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota Jayapura tersebut ditargetkan dapat berfungsi seluruhnya pada awal 2019.KOMPAS/NOBERTUS ARYA DWIANGGA MARTIAR (NAD)11-04-2018

Kepala Bidang Humas Polda Papua Komisaris Besar Ahmad Mustofa Kamal mengatakan, Polda Papua mendapatkan bantuan sekitar, 1.400 pasukan Brimob dari sejumlah daerah untuk mengamankan Kota Jayapura.

"Kami menghimbau warga agar tak mudah terprovokasi dengan berbagai yang tidak benar dan jangan main hakim sendiri karena tempat usahanya dirusak, " harap Ahmad.

Kepala Penerangan Kodam XVII Cenderawasih Letnan Kolonel Cpl Eko Daryanto mengatakan, pihaknya mendapatkan bantuan 200 personil dari Batalyon 501 Kostrad. "Mereka sudah tiba di Jayapura. Sebanyak 200 personil ini akan membantu kami untuk mengantisipasi aksi unjuk rasa susulan di Jayapura, " tutur Eko.