Tolak “Kucing Kurap” di KPK

KOMPAS/SHARON PATRICIA

Koalisi Masyarakat Sipil Darurat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) #CicakVSBuaya4.0 meminta Presiden Joko Widodo untuk tidak meloloskan calon pimpinan KPK yang dinilai bermasalah, di Jakarta, Jumat (30/8/2019).

Save KPK! Korupsi, Lawan! Cicak vs Buaya, Tidak Takut!

Seruan-seruan ini terus diteriakkan ratusan anggota Koalisi Masyarakat Sipil Darurat Komisi Pemberantasan Korupsi #CicakVSBuaya4.0 yang memenuhi bagian depan Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (30/8/2019). Mereka mengikatkan kain hitam di kepala dan membawa berbagai poster.

“Ikat kepala warna hitam ini simbol kita yang sedang berduka! Simbol perlawanan adanya upaya pelemahan pemberantasan korupsi di KPK!,” seru salah seorang anggota Koalisi Masyarakat Sipil Darurat KPK, Jumat pukul 14.00.

KOMPAS/SHARON PATRICIA

Koalisi Masyarakat Sipil Darurat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) #CicakVSBuaya4.0 dalam aksi mereka di Jakarta, Jumat (30/8/2019), juga menyerukan "Save KPK!",  "Korupsi, Lawan!", dan "Cicak vs Buaya, Tidak Takut!"

Poster-poster yang dibawa antara lain bertuliskan “Zona KPK ‘Kucing Kurap’ Dilarang Masuk”, “Zona Bebas Cacat Etik”, "Jokowi Selamatkan KPK”, dan “70 Ribu Orang Minta Coret Capim KPK Bermasalah”. Aksi ini dinamakan GERUDUK KPK (Gerakan Rakyat untuk Dukung KPK): Cicak VS Buaya 4.0!

Aksi yang mengusung tajuk Cicak VS Buaya 4.0 ini menunjukkan kekhawatiran dari Koalisi Masyarakat Sipil Darurat KPK bahwa akan terjadi kasus Cicak VS Buaya pada periode pimpinan KPK jilid IV. Artinya, upaya pelemahan KPK tidak hanya datang dari luar, tapi akan datang dari dalam.

Aksi ini tak lain adalah untuk meminta Presiden Joko Widodo agar mencoret nama-nama Calon Pimpinan (Capim) KPK yang dinilai memiliki rekam jejak buruk. Sebab, proses seleksi Capim KPK sudah selesai dan masih menyisakan kandidat bermasalah dari 20 kandidat yang ada.

KOMPAS/SHARON PATRICIA

Aksi massa Koalisi Masyarakat Sipil Darurat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) #CicakVSBuaya4.0 juga meminta Presiden Joko Widodo mencoret capim KPK bermasalah.

Panitia Seleksi Capim KPK yang telah menjalankan tugasnya, akan menyerahkan 10 dari 20 kandidat kepada Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Senin (2/9/2019) pukul 15.00. Kekhawatiran muncul dari masyarakat yang tidak ingin nantinya KPK dipimpin oleh orang-orang yang tidak berintegritas.

Ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo menyampaikan pemilihan pimpinan KPK adalah momentum strategis untuk menjaga agar KPK tetap menjadi lembaga yang independen dan kuat. Maka penting bagi Presiden Jokowi untuk tidak meloloskan Capim KPK bermasalah.

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo (tengah) saat sedang mendampingi penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan (kiri) saat memberikan keterangan kepada wartawan di Kelapa Gading, Jakarta, Minggu (17/6/18).

Penasihat KPK, Mohammad Tsani Annafari juga menyerukan penolakan atas Capim KPK bermasalah. Tsani pun menunjukkan poster dengan ilustrasi kucing hitam dilarang masuk bertuliskan KPK Zona Bebas “Kucing Kurap”.

“Capim bermasalah itu ibarat kucing yang banyak kurapnya. Kalau penuh kurap, dia (kucing) akan sibuk garuk-garuk dan enggak pernah bisa menangkap tikus (koruptor),” ujar Tsani.

Kurap yang dimaksud Tsani, yaitu rekam jejak yang buruk. Mulai dari pelanggaran kode etik, mengintimidasi pegawai KPK, hingga ketidakpatuhan terhadap pelaporan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Kalau dibiarkan, kurap tersebut akan menular kepada para pegawai KPK lainnya.

KOMPAS/SHARON PATRICIA

Penasihat KPK, Mohammad Tsani Annafari

72.000 dukungan

Dukungan agar Presiden Jokowi mencoret Capim KPK bermasalah pun terus bergulir tidak hanya di depan Gedung Merah Putih KPK, namun juga melalui petisi Change.org berjudul “Presiden Jokowi, Coret Capim KPK Bermasalah!”. Selama enam hari, sudah lebih dari 72.000 warganet menandatangani petisi ini.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul \'Ulama, Said Aqil Siroj juga turut memberikan dukungan terhadap KPK. Dukungan diberikan agar kepercayaan terhadap KPK selama ini dapat terus dijaga bahkan ditingkatkan.

“Saya datang ke sini untuk memberikan dukungan atas nama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama kepada KPK yang selama ini telah bekerja keras dengan penuh amanat, kejujuran, dan kegigihan dalam rangka membersihkan korupsi, rasuah, suap, gratifikasi yang sudah menjadi budaya bagi sesama saudara kita di bangsa ini,” ujar Said Aqil.

Kompas

Said Aqil Siroj

Said pun meminta kepada Presiden Jokowi untuk menghadiahkan 10 kandidat Capim KPK ke DPR yang baik, berkualitas, dan tidak punya latar belakang diragukan. Sebab ini penting dalam membangun pemerintah yang bersih dan bebas rasuah.

Selain itu, Said juga memberi masukan bagi KPK ke depan agar dapat meningkatkan kepercayaan publik dengan memberikan harapan dan kepuasan kepada masyarakat agar koruptor yang ditangkap adalah koruptor yang benar-benar merugikan bangsa.

“Bukan berarti saya mentolerir korupsi, namun KPK jangan hanya menangkap yang receh-receh. Tangkap yang kakap, yang gajah. Kalau KPK hanya menangkap yang kecil, kredibilitas KPK akan berkurang. Seandainya KPK menangkap yang lebih besar, maka akan mendapat dukungan yang semakin besar dari masyarakat,” tutur Said.

KOMPAS/SHARON PATRICIA

Mahasiswa yang tergabung dalam aksi Koalisi Masyarakat Sipil Darurat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) #CicakVSBuaya4.0 di Jakarta, Jumat (30/8/2019), juga meminta Presiden Joko Widodo mencoret capim KPK bermasalah.

Kalangan mahasiswa juga turut menyuarakan pentingnya pimpinan KPK yang berintegritas ke depan. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia 2019 Manik Marganamahendra menyampaikan dukungannya agar KPK tetap bersama masyarakat Indonesia, bukan bersama koruptor.

“Sudah bertahun-tahun kita diberikan shock therapy oleh para koruptor yang kemudian mengguncang Bangsa Indonesia yang dirugikan bermiliar-miliar rupiah. KPK harus dijauhkan dari orang-orang yang akrab dengan koruptor,” tegas Manik.

Demo tandingan

Tak lama setelah Koalisi Masyarakat Sipil Darurat KPK memulai orasinya, berbagai kalangan masyarakat lain, yaitu Serikat Masyarakat Jaga KPK, Aliansi Rakyat Peduli KPK, dan Koalisi Pejuang Keadilan juga datang untuk berdemo. Mereka mengatakan bahwa yang sebenarnya melemahkan KPK berasal dari internal.

“Sebenarnya yang melemahkan KPK bukan dari luar tetapi justru dari internal KPK itu senditi, yaitu mengatasnamakan Wadah Pegawai KPK. Buktinya, sikap dan reaksi Wadah KPK resisten alias menolak calon-calon komisioner KPK yang masih dalam proses seleksi,” ujar Koordinator Lapangan (korlip) Koalisi Pejuang Keadilan, Syafudin Budiman.

KOMPAS/SHARON PATRICIA

Serikat Masyarakat Jaga KPK bersama Aliansi Rakyat Peduli KPK dan Koalisi Pejuang Keadilan menyerukan bahwa yang sebenarnya melemahkan KPK berasal dari internal, di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (30/8/2019).

Massa dalam demo tandingan dibawa dengan menggunakan lebih dari enam bus metromini yang terdiri dari bapak-bapak, ibu-ibu, hingga anak-anak. Sepanjang korlip meneriakkan orasinya, kebanyakan massa memilih duduk di pinggir jalan, tak sedikit yang sudah kembali ke metromini.

Ali (17) mengatakan bahwa dirinya adalah koordinator massa dari Tanah Tinggi, Jakarta Pusat yang membawa massa hingga memenuhi 3 metromini. Namun, dirinya mengaku tidak mengetahui apa yang didemokan.

KOMPAS/SHARON PATRICIA

Massa dari Serikat Masyarakat Jaga KPK, Aliansi Rakyat Peduli KPK, dan Koalisi Pejuang Keadilan, di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (30/8/2019).

Begitu juga Jaini (50) yang berasal dari Kwitang, Jakarta Pusat mengatakan tidak tahu apa yang sedang didemokan. Dirinya diajak oleh tetangganya tadi pagi dan dijanjikan akan diberikan snack, namun yang didapat hanyalah botol air mineral.

“Gak tau di sini ngapain, tadi pagi diajak sama tetangga katanya mau demo. Ya daripada bosan di rumah, mending ikutan ke sini. Ngeramein aja gitu,” kata Jaini.