Indonesia Bisa Jadi Pemain Global Industri Kendaraan Listrik

KOMPAS/DHANANG DAVID ARITONANG

Salah satu prototipe transportasi umum berbasis listrik yang dipamerkan dalam acara Menuju Indonesia Bersih Udara dan Hemat Energi dengan Kendaraan Listrik di Jakarta Pusat, Sabtu (31/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS - Pemerintah menargetkan agar Indonesia bisa menjadi pemain global dalam rantai pasok kendaraan listrik berbasis baterai. Saat ini, Indonesia memiliki sumber daya mineral yang cukup untuk memenuhi sebagian besar komponen baterai yang menjadi bahan bakar kendaraan listrik.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Indonesia sudah mulai membatasi ekspor bahan mentah nikel mulai 1 Januari 2020. Menurut ia, bahan mentah tersebut harus diolah terlebih dahulu untuk menjadi bahan jadi sebelum nantinya diekspor menjadi komoditi yang bernilai lebih.

"80 persen material baterai lithium ada di Indonesia, selain itu perusahan pembuat baterai seperti LG dan Panasonic sudah berminat untuk memproduksi baterai di Indonesia," ucap Luhut dalam acara Menuju Indonesia Bersih Udara dan Hemat Energi dengan Kendaraan Listrik di Jakarta Pusat, Sabtu (31/8/2019).

KOMPAS/DHANANG DAVID ARITONANG

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengunjungi acara Menuju Indonesia Bersih Udara dan Hemat Energi dengan Kendaraan Listrik di Jakarta Pusat, Sabtu (31/8/2019).

Menurut Luhut, dengan berlimpahnya bahan baku pembuatan baterai, Indonesia harus jadi pemain global dalam industri kendaraan listrik. Ia berharap, nantinya baterai yang dibuat di Indonesia bisa diekspor ke sejumlah wilayah.

"Harapannya kita bisa ekspor hasil jadi tersebut ke negara-negara di ASEAN, Afrika, dan Australia dengan proyeksi pasar mencapai 2 juta penduduk," katanya.

Sebelumnya, presiden juga telah menerbitkan Perpres 55 tahun 2019 tentang Percepatan Program Pengembangan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan. Setelah perpres terbit, pengembangan mobil listrik diharapkan segera dimulai.

Sejauh ini, pembangunan pabrik baterai di Morowali oleh konsorsium yang terdiri atas sejumlah perusahaan ternama tengah direncanakan.

Luhut juga mengatakan, infrastruktur penunjang seperti pengisi daya baterai juga akan mulai disiapkan pemerintah. Rencananya tahun ini akan dimulai pilot project transportasi umum berbasis kendaraan listrik.

"Jakarta merupakan provinsi pertama yang akan dijadikan pilot project untuk penerapan transportasi umum berbasis kendaraan listrik," katanya.

Sementara itu, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, revisi Peraruran Pemerintah (PP)Nomor 41 tahun 2013, tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) juga akan dikebut. Rencananya PPnBM untuk kendaraan listrik akan dibuat menjadi nol persen.

KOMPAS/DHANANG DAVID ARITONANG

Sejumlah taksi listrik Blue Bird yang dipamerkan dalam acara Menuju Indonesia Bersih Udara dan Hemat Energi dengan Kendaraan Listrik di Jakarta Pusat, Sabtu (31/8/2019).

"Selain itu,  kami juga meminta agar tiap provinsi memberikan insentif bagi masyarakat yang ingin membeli mobil listrik. Seperti pemerintah provinsi Jawa Timur sudah menerapkan agar para pembeli tidak dikenakan biaya balik nama kendaraan," katanya.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, ia sudah meminta agar APBN paada 2021 diarahkan untuk pengadaan kendaraan listrik. Namun, ia belum merinci besaran APBN yang diajukan untuk mendukung pengembangan kendaraan listrik.

"Kami juga akan menyusun sejumlah regulasi agar kendaraan listrik bisa dipermudah untuk melintas di jalan raya, seperti contohnya bisa bebas melintas di kawasan ganjil genap," katanya.

Sebelumnya, Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika mengatakan, Indonesia masih memiliki pasar besar bagi pengembangan industri otomotif. ”Rasio kepemilikan mobil di Indonesia masih 87 unit per 1.000 penduduk,” kata Putu.

Sebagai perbandingan, kepemilikan mobil per 1.000 penduduk di Brunei Darussalam mencapai 711 unit, Malaysia (439), Thailand (228), dan Singapura (147).

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Perkasa Roeslani menjelaskan, Perpres 55 tahun 2019 harus segera diimplementasikan dengan penguatan teknologi pendukung industri kendaraan listrik.