KPK dan Harapannya...

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Aktivis dalam Gerakan Rakyat untuk Dukung Komisi Pemberantasan Korupsi (Geruduk KPK) menggelar aksi di lobi depan Gedung KPK Kuningan, Jakarta, Jumat (30/8/2019). Kegiatan itu menjadi salah satu upaya mengawal dan mengawasi Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK agar dapat melahirkan pimpinan KPK yang bersih dan berintegritas.

Sejumlah harapan disampaikan masyarakat terkait seleksi calon pimpinan KPK, Presiden diyakini memperhatikannya.

Ku bisa tenggelam di lautan

Aku bisa diracun di udara

Aku bisa terbunuh di trotoar jalan

Tapi aku tak pernah mati

Tak akan berhenti

(Di Udara-Efek Rumah Kaca)

Lagu ini kembali bergaung di halaman lobi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, pada Jumat (30/8/2019). Cholil Mahmud yang merupakan frontman dari Efek Rumah Kaca memainkannya dari atas sebuah panggung berukuran 3 meter x 2 meter sebagai wujud dukungan untuk menjaga keberlangsungan KPK.

Cholil tak sendirian. Sebelumnya, dalam aksi Cicak vs Buaya 4.0: Gerakan Rakyat Dukung KPK ini, perwakilan sejumlah pegiat gerakan masyarakat sipil juga telah naik ke atas panggung tersebut untuk menyuarakan suara dan dukungannya agar Presiden Joko Widodo mencoret nama calon pimpinan (capim) KPK periode 2019-2023 yang diduga punya latar belakang bermasalah.

Mereka antara lain dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Greenpeace Indonesia, Pemuda Muhammadiyah, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara, hingga Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia.

Di akhir aksi yang dihadiri publik dan pegawai KPK ini, para perwakilan dari sejumlah pegiat gerakan masyarakat sipil itu dan penasihat KPK, menyampaikan pesan agar Presiden tak hanya mencoret capim yang diduga punya latar belakang bermasalah. Namun, juga memilih capim yang berintegritas untuk diajukan ke DPR. Puncaknya acara ini adalah ketika Ketua Umum Pengurus Besar Nadhlatul Ulama Said Aqil Siroj turut memberikan dukungan.

”Kepada yang terhormat, Presiden kita, Pak Jokowi. Teruskan tekad bapak memberantas korupsi. Jangan takut. Kami rakyat Indonesia mendukung Pak Jokowi membangun Pemerintah Indonesia yang bersih dari korupsi. Kami harap Bapak Presiden menghadiahkan 10 kandidat pimpinan KPK yang baik dan berkualitas ke DPR. Jangan sampai Pak Presiden salah pilih. Jangan biarkan dampak negatif pada beliau sendiri,” kata Said.

Semangat untuk terus maju juga disampaikan oleh Said. ”Bersikaplah benar, meskipun berat. Berat tantangannya, berat ujiannya, dan berat masalahnya. Tapi kita tak boleh surut,” tuturnya.

Dorongan agar Presiden hanya mengirimkan capim KPK terbaik ke DPR juga muncul dalam petisi bertajuk Presiden Jokowi, Coret Capim KPK Bermasalah! di laman Change.org. Petisi yang diunggah pada 24 Agustus 2019 ini telah didukung oleh lebih dari 73.000 warganet.

Proses bergulir

Saat ini, Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK Periode 2019-2023 telah merampungkan proses seleksi terhadap 20 capim yang berhasil masuk tahap uji publik dan wawancara. Dari 20 nama itu, akan diseleksi 10 nama untuk dikirimkan ke Presiden pada Senin pekan depan. Presiden selanjutnya akan mengirimkan nama-

nama itu ke DPR untuk dipilih lima orang menjadi pimpinan KPK periode 2019-2023.

Dalam proses yang masih bergulir ini, ada harapan agar Presiden tak begitu saja menerima nama-nama capim yang disampaikan Pansel Capim KPK. Khususnya jika ternyata ada capim yang diduga punya masalah dalam rekam jejaknya.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir meyakini Presiden akan mendengarkan harapan tersebut. Ini karena Presiden punya komitmen tinggi pada masa depan KPK dan pemberantasan korupsi di Indonesia. ”Kita tidak ingin riuh soal capim KPK jika semua pihak berpikir dan bersikap obyektif tanpa kepentingan tertentu,” kata Haedar.

Keyakinan bahwa Presiden akan mendengarkan aspirasi masyarakat itu juga muncul karena masalah KPK dan pemberantasan korupsi pada umumnya turut memengaruhi persepsi dan dukungan publik kepada Presiden Jokowi. Hasil survei Lembaga Survei Indonesia yang dirilis 29 Agustus 2019 menunjukkan, sebanyak 63,4 persen dari 1.220 responden survei itu mengaku memilih Jokowi-Ma’ruf Amin di Pemilu Presiden 2019 karena melihat komitmen dan kinerja Jokowi dalam pemberantasan korupsi yang dilakukan pada periode pertama pemerintahannya.

(Riana A Ibrahim)