Demonstrasi kembali melanda Hong Kong. Aksi akhir pekan kali ini sudah menginjak minggu ke-13. Beberapa hari sebelumnya, aktivis Joshua Wong ditangkap.
Penangkapan dilakukan karena Wong dituduh menyelenggarakan dan berpartisipasi dalam unjuk rasa ilegal. Dua aktivis lainnya juga ditangkap. Namun, tindakan petugas keamanan Hong Kong itu tak mampu membuat warga membatalkan unjuk rasa pada Sabtu dan Minggu kemarin, yang merupakan aksi akhir pekan ke-13 sejak Juni silam.
Terjadinya demonstrasi berlarut-larut dan tampaknya tak akan berhenti dalam waktu dekat, pertanyaan muncul ialah kegelisahan macam apa yang sesungguhnya membekap para pengunjuk rasa? Tujuan apa yang hendak mereka capai?
Demonstrasi ini berawal dari unjuk rasa damai Juni silam dalam rangka menentang rencana pemerintah membahas RUU Ekstradisi. Dengan RUU ini, pelanggar hukum dimungkinkan diekstradisi ke China daratan dan Taiwan.
Para aktivis menilai RUU Ekstradisi menjadi alat Beijing untuk menekan kelompok prodemokrasi. Mereka yang dinilai berseberangan dengan Beijing bisa diekstradisi untuk menjalani proses hukum di China daratan. Pemerintah Hong Kong sudah menyatakan, pembahasan RUU Ekstradisi telah dihentikan, tetapi pengunjuk rasa tetap menentangnya. Mereka menuntut pencabutan RUU secara permanen.
Demonstrasi berlangsung terus-menerus dan kian ekstrem, termasuk mendatangi gedung parlemen serta merusaknya. Pemukulan terhadap aktivis prodemokrasi oleh sekelompok orang di sebuah stasiun membuat mereka semakin yakin ada kekuatan besar yang hendak mengakhiri perjuangan aktivis.
Dunia bertanya-tanya apakah Beijing akan mengirimkan kekuatan dari China daratan untuk mengakhiri unjuk rasa yang berdampak pada perekonomian Hong Kong. Latihan petugas keamanan China di wilayah yang berdekatan dengan Hong Kong hingga saat ini belum diikuti pergerakan mereka ke Hong Kong, bekas koloni Inggris yang diserahkan ke China pada 1997.
Tampaknya, pengambil keputusan tertinggi di Beijing, dalam hal ini Partai Komunis China, melihat bahwa mendatangkan aparat ke Hong Kong berdampak tidak baik. Hal itu dimungkinkan, tetapi dapat mengganggu prinsip ”satu negara, dua sistem”.
Sejak diserahkan kembali ke China, Hong Kong diakui menerapkan hukum berbeda dengan China daratan. Demokrasi dan kebebasan dipertahankan di wilayah itu. Hong Kong yang merupakan salah satu pusat keuangan penting di Asia bisa dirugikan dengan pengerahan aparat dari China daratan. Pemerintah pusat di Beijing juga akan menuai kritik dan tekanan besar dari banyak kalangan.
Banyak media melaporkan, aspirasi pokok demonstran adalah menjaga Hong Kong tetap bebas dan demokratis. Mereka rasanya tak mau memutar balik jarum jam sejarah. Mereka tidak ingin Hong Kong kehilangan ciri khas utamanya, yakni bebas dan demokratis.
