Blokir Internet di Papua Dicabut Bertahap

KOMPAS/INSAN ALFAJRI

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Selasa (3/9/2019) malam, di Jakarta, menunjukkan salah satu konten hoaks yang beredar terkait kerusuhan di Papua dan Papua Barat.

JAKARTA, KOMPAS - Pencabutan blokir akses layanan data telekomunikasi di Papua dan Papua Barat akan dicabut secara bertahap. Situasi lapangan menjadi acuan bagi pemerintah untuk mencabut pemblokiran tersebut.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Selasa (3/9/2019) malam, di Jakarta, menyatakan, pembatasan layanan data komunikasi akan diturunkan dari provinsi ke kabupaten atau kota. Dia dan operator sedang menunggu data dari personel gabungan di lapangan terkait kabupaten-kabupaten yang sudah kondusif. “Besok mudah-mudahan sudah ada datanya,” katanya.

Sejak Senin (18/8/2019), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) memutuskan melambatkan akses internet menyusul ketegangan di sejumlah daerah di Papua dan Papua Barat. Ketegangan di kedua provinsi tersebut dipicu insiden di asrama mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang, Jawa Timur.

Pemulihan akses layanan data telekomunikasi ini bersifat situasional. Artinya, kabupaten yang nantinya sudah dipulihkan, bisa saja diblokir lagi jika suasana kembali memanas

Keputusan pelambatan akses internet tersebut diambil pemerintah setelah melihat maraknya kabar bohong di dunia maya. Hoaks tersebut kian memanaskan situasi di Papua dan Papua Barat.

KOMPAS/FABIO MARIA LOPES COSTA

Jaringan internet di Jayapura dibatasi Kementerian Komunikasi dan Informatika sejak Senin (19/8/2019).

Hingga kemarin, kata Rudi, tercatat 555.000 kanal atau uniform resource locator (URL) menyebarkan hoaks, paling banyak melalui Twitter.

Baca juga : Pemblokiran Internet di Papua Berlanjut

Dia menyatakan, pemulihan akses layanan data telekomunikasi ini bersifat situasional. Artinya, kabupaten yang nantinya sudah dipulihkan, bisa saja diblokir lagi jika suasana kembali memanas. Untuk memblokir atau memulihkan akses layanan data telekomunikasi ini, Kemkominfo membutuhkan waktu sekitar tiga jam.

Sebelumnya Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyatakan, tanggal 5 September nanti, akses layanan data telekomunikasi akan dipulihkan jika suasana mendukung. “Dari informasi yang kami dapat, dari analisis prediksi keamanan, masih perlu waktu sebentar lagi,” katanya.

Ia menjelaskan, pelambatan akses merupakan reaksi dari kondisi yang membahayakan keamanan nasional. Menurut Wiranto, banyak pihak yang ikut menggunakan kesempatan untuk mengacaukan keadaan di Papua dan Papua Barat.

“Waktu saya masih kapten dulu, tidak begini. Nunggu berita tentang Papua itu lama. Sekarang hanya hitungan detik sudah sampai ke publik,” katanya.