DPR Minta Pemerintah Usut Keterlibatan Pihak Asing

KOMPAS/FABIO MARIA LOPES COSTA

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono meninjau bangunan Grapari Telkomsel Jayapura yang hangus terbakar di Kota Jayapura, Papua, Selasa (3/9/2019). Bangunan ini dibakar massa ketika aksi unjuk rasa di Jayapura yang berakhir anarkis pada 29 Agustus lalu.

JAKARTA, KOMPAS-- DPR akan segera mengadakan rapat dengan pemerintah untuk membahas dugaan adanya keterlibatan pihak asing yang menjadi provokator dalam kericuhan di Papua dan Papua Barat. Selain itu, DPR juga mendorong agar presiden segera berdialog dengan tokoh adat Papua untuk meredam konflik.

Ketua Komisi I DPR RI dari fraksi PKS, Abdul Kharis Almasyhari menjelaskan, pada Kamis (05/09/2019) nanti, Komisi I akan mengadakan rapat bersama Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahananan, Menteri Komunikasi dan Informatika, serta Panglima TNI untuk membahas masalah Papua. Ia menjelaskan, salah satu pembahasannya untuk mengusut dugaan keterlibatan pihak asing yang menjadi pemicu kericuhan di Papua dan Papua Barat.

"Kami mendukung seluruh langkah yang diambil pemerintah dan yang terpenting, kami akan memanggil Menlu untuk menjelaskan permasalahan ini karena cukup kompleks," ujarnya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (03/08/2019).

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Warga mengenakan pakaian tradisional Papua saat mengikuti aksi yang mengecam kerusuhan di Papua dan Papua Barat di Taman Pandang Istana, kawasan Monas, Jakarta, Senin (2/9/2019). Aksi yang diikuti ratusan warga, termasuk warga dari wilayah Indonesia timur itu juga menyerukan perdamaian di Papua serta menegaskan bahwa Papua tetap bagian dari NKRI.

Menurut Abdul, DPR juga akan mengingatkan pemerintah agar jangan sampai ada referendum seperti yang terjadi pada kasus Timor Leste. Ia mengatakan, pemerintah harus menjaga agar tidak ada sejengkal tanah pun yang lepas dari NKRI.

Sementara itu, anggota Komisi I DPR RI Andreas Hugo mengatakan, ia mendukung rencana pemerintah untuk membatasi kedatangan WNA ke Papua. Ia pun meyakini, pemerintah masih sanggup untuk menyelesaikan masalah di Indonesia melalui dialog.

Baca juga : Kapolri Mulai Berkantor di Papua

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyatakan saat ini pemerintah membatasi  akses bagi pihak asing untuk masuk ke wilayah Papua dan Papua Barat. Hal itu dilakukan untuk menjaga situasi Papua dan Papua Barat tetap kondusif dan aman.

Langkah Pendekatan

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PAN dari dapil Papua, John Siffy Mirin meminta agar pemerintah lebih melakukan pendekatan kemanusiaan dibandingkan dengan pendekatan keamanan. Ia pun tidak ingin masalah di Papua menjadi berlarut-larut karena pemerintah salah menangani konflik.

Pemerintah diminta melakukan pendekatan kemanusiaan dibandingkan dengan pendekatan keamanan

"Sudah lama masyarakat Papua mendapat diskriminasi khususnya perlakuan rasial dari segelintir masyarakat. Selain itu, kami menyayangkan pola penanganan konflik yang menimbulkan korban dari masyarakat sipil ketika terjadi kericuhan di Papua," ucapnya.

KOMPAS/ERWIN EDHI PRASETYA

Sejumlah warga asal Papua yang tinggal di Solo dan daerah sekitarnya mengajak semua pihak menjaga kedamaian di Papua dalam aksi Aliansi Masyarakat Peduli Papua di Solo, Jawa Tengah, Solo, Jawa Tengah, Senin (2/9/2019).

Wakil Ketua DPR RI dari fraksi Gerindra Fadli Zon meminta agar Presiden Joko Widodo segera berkunjung ke Papua untuk berdialog dengan tokoh adat di sana. Ia menilai, seharusnya Presiden bisa memenangkan hati masyarakat Papua karena telah banyak pembangunan infrastruktur di sana.

Peneliti pada Tim Kajian Papua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Cahyo Pamungkas, menilai, pemerintah memang sudah mencoba menegakkan hukum bagi para pelaku tindakan rasisme dan pelaku kerusuhan di Papua. Namun, penegakan hukum ini dinilai masih ada kesenjangan.

“Pemerintah lebih banyak menangkap para pelaku kerusuhan di Papua, sedangkan pelaku rasisme di Surabaya hanya satu orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Jadi kelihatannya ada ketidakpuasan karena pelaku rasis belum diproses,” ujarnya.