Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan menekankan, di era kompetisi global yang semakin keras, para birokrat, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan tak bisa bekerja biasa-biasa saja. Perlu terobosan, inovasi, kreativitas, kerja keras, dan profesionalitas untuk bisa bersaing.
Penekanan Presiden itu juga berlaku bagi direksi berbagai perusahaan BUMN, terutama perbankan. Saat ini, perbankan juga menghadapi tantangan untuk memacu pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan bersaing di tingkat global. Misalnya, saat Bank Indonesia sudah menurunkan suku bunga acuan, bagaimana perbankan, terutama bank-bank BUMN, bisa menurunkan suku bunga, terutama suku bunga kredit.
Kredit juga perlu diarahkan pada kredit produktif, terutama untuk pelaku usaha baru yang membutuhkan dana tambahan untuk berusaha. Dengan demikian, pelaku usaha baru, terutama usaha kecil dan menengah, dapat leluasa dan dinamis mengembangkan usaha. Diharapkan, kondisi perekonomian bergairah dan pertumbuhan ekonomi semakin dapat dipacu.
Pemberian kredit bank, jangan hanya, misalnya, bergantung pada pelaku usaha yang sudah ada, pelaku usaha besar, atau orang-orang yang memiliki kemampuan dan akses secara ekonomi, atau bahkan politis. Di sini lah peran direksi bank-bank BUMN dalam menentukan kebijakan dan strategi bisnis perbankan yang baik.
Selain itu, bank-bank BUMN sebagai agen pembangunan juga dituntut untuk dapat berkontribusi dalam berbagai program pembangunan, seperti pembiayaan pembangunan infrastruktur atau pembiayaan pembangunan ekonomi perdesaan. Di tingkat global, bank-bank BUMN juga memiliki tantangan yang tidak mudah, termasuk berkompetisi di tingkat regional.
Oleh karena itu, di era kompetisi dan tuntutan yang semakin tinggi, direksi BUMN tidak bisa berada di "zona nyaman". Artinya, direksi tak boleh hanya bekerja seperti biasa, namun mesti punya banyak ide dan inovasi, terobosan, dan bekerja keras.
Dengan berbagai perubahan yang dinamis, pemegang saham -yang diwakili pemerintah,- juga dituntut untuk bisa memilih direksi atas dasar pertimbangan profesionalitas, integritas, dan kompetensi. Masalah integritas penting ditekankan karena tidak sedikit direksi BUMN yang terjerat kasus korupsi.
Dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo lima tahun mendatang, masalah kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu fokus kebijakan. Cara meningkatkan kualitas SDM di perusahaan BUMN, baik di jajaran direksi maupun karyawan, juga harus diperhatikan.
Direksi dan karyawan perusahaan BUMN tidak hanya harus pintar dan kompeten, melainkan juga memiliki tanggung jawab dan etos kerja yang tinggi.
Kritikan Presiden Joko Widodo kepada jajaran direksi PT PLN (Persero) saat lampu mati pada 4 Agustus lalu menunjukkan, kepintaran saja tidak cukup jika tanpa disertai tanggung jawab yang tinggi, etos kerja, kreativitas, inisiatif, dan langkah inovatif. Pendek kata, direksi dan karyawan BUMN harus dinamis, tidak bisa lagi statis dan berada di "zona nyaman". (Ferry Santoso)