Pemerintah menyiapkan dana untuk memperbaiki fasilitas umum yang rusak selama aksi unjuk rasa di Provinsi Papua dan Papua Barat beberapa waktu lalu.
MANOKWARI, KOMPAS - Komitmen untuk menjaga perdamaian ditegaskan sejumlah kalangan di Papua dan Papua Barat. Sementara itu, pemerintah menyiapkan anggaran Rp 70 miliar untuk memperbaiki fasilitas umum di dua provinsi itu yang rusak akibat aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu.
Komitmen untuk menjaga perdamaian, Senin (2/9/2019), antara lain disampaikan di Manokwari, Papua Barat, oleh pemuda dari kawasan Pegunungan Tengah. Pada hari Minggu, komitmen serupa disampaikan komunitas suku Arfak, pemilik hak ulayat di Manokwari.
”Kami bersyukur sudah diterima (masyarakat suku Arfak) untuk tinggal di sini. Kami akan ikut menjaga daerah ini,” kata tokoh pemuda Pegunungan Tengah, Aloysius Siep, di Manokwari, kemarin.
Aloysius Siep mengakui, ada pemuda dari Pegunungan Tengah yang terlibat unjuk rasa pada 19 Agustus lalu di Manokwari. Aksi berujung rusuh itu awalnya mengecam ujaran kebencian bernada rasisme terhadap mahasiswa Papua di Jawa Timur.
Kepolisian Daerah Papua Barat telah menetapkan 20 tersangka yang diduga melakukan kerusuhan pada 19 Agustus. Pengakuan para tersangka mempermudah polisi mengusut dalang di balik kerusuhan tersebut.
”Penyidik kami sudah memetakan kasus ini sehingga semakin terang. Nanti akan dibuka semua agar publik tahu proses hukum yang dilakukan,” kata Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Papua Barat Ajun Komisaris Besar Mathias Yosia Krey.
Sementara itu, Kapolres Jayapura Kota Ajun Komisaris Besar Gustav Urbinas menyatakan, pihaknya masih mendapatkan laporan adanya penyebaran kabar bohong di masyarakat bahwa situasi di Jayapura belum normal.
”Informasi seperti ini menyebabkan warga merasa khawatir dan timbul rasa kecurigaan antara satu sama lain,” ujarnya. Ia menyatakan akan menindak tegas orang yang sengaja menyebarkan informasi hoaks tentang kondisi keamanan di Jayapura.
Wali Kota Jayapura Benhur Tommy Mano mengatakan, pihaknya terus menjalin komunikasi dengan berbagai paguyuban masyarakat untuk mencegah konflik horizontal pascaunjuk rasa di Jayapura yang berakhir anarkistis pada 29 Agustus 2019.
Perbaikan fasilitas
Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 70 miliar untuk memperbaiki fasilitas umum, terutama bangunan pemerintah dan gedung pelayanan publik, di Papua.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menuturkan, fasilitas umum yang diperbaiki terutama bangunan pemerintah atau gedung negara yang digunakan untuk melayani publik.
Dari inventarisasi sementara pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, terdapat tujuh bangunan yang harus diperbaiki karena dirusak, seperti gedung Majelis Rakyat Papua, gedung Telkomsel, dan gedung Kantor Bea Cukai Papua.
Basuki menyebutkan, perbaikan gedung atau bangunan negara itu ditargetkan tidak lebih dari satu bulan. ”Mudah-mudahan cepat. Paling lama sebulan,” kata Basuki.
Untuk meredakan ketegangan yang terjadi di Papua, Presiden Joko Widodo diusulkan perlu segera menggelar pertemuan dengan para kepala daerah dan wakil masyarakat Papua. Melalui pertemuan itu diharapkan bisa didapat berbagai saran dan masukan mengenai permasalahan di Papua, lalu mengambil kebijakan yang tepat untuk mengatasinya.
”Usulan konkret saya, Presiden mengundang Gubernur Papua, Gubernur Papua Barat, para bupati dan wali kota, serta tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, serta tokoh perempuan dari Papua dan Papua Barat,” kata Ketua Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada Bambang Purwoko.