Kubu Bambang Soesatyo Ditolak Masuk ke Kantor DPP Golkar
Nusron Wahid menyayangkan terjadinya penolakan sejumlah kader Partai Golkar. Menurut dia, kader yang datang ke Kantor DPP Partai Golkar itu hanya ingin menyampaikan aspirasi.
Oleh
DHANANG DAVID ARITONANG
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah kader Partai Golkar dari kubu Bambang Soesatyo mendapat penolakan saat ingin rapat di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat. Kader dari kubu Bambang Soesatyo juga terus mendesak agar DPP Partai Golkar segera melaksanakan rapat pleno untuk mengevaluasi kinerja partai di bawah kepemimpinan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
Politisi Partai Golkar, Nusron Wahid, di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (4/9/2019), mengatakan, berdasarkan rencana, kader dari kubu calon ketua umum Partai Golkar Bambang Soesatyo ingin mengadakan rapat di Kantor DPP Partai Golkar, Rabu. Namun, mereka ditolak masuk ke kantor DPP sehingga akhirnya rapat dilaksanakan di Hotel Sultan.
”Hari ini ada 143 anggota yang hadir untuk mengikuti rapat di Hotel Sultan. Siang harinya, sebanyak 85 anggota datang ke Kantor DPP Partai Golkar. Namun, mereka ditolak untuk masuk ke dalam kantor,” ujarnya.
Berdasarkan pantauan Kompas, Rabu sore, sejumlah polisi tampak berjaga-jaga di depan Kantor DPP Partai Golkar. Tidak jauh dari pintu masuk kantor DPP, ada pula beberapa kader Partai Golkar yang ikut berjaga-jaga.
Nusron menyayangkan terjadinya penolakan para kader tersebut. Menurut dia, kader yang datang ke Kantor DPP Partai Golkar hanya ingin menyampaikan aspirasi agar Ketua Umum Partai Golkar segera melaksanakan rapat pleno.
”Berdasarkan Keputusan DPP No KEP-138/DPP/GOLKAR/VIII/2016 Pasal 70 Ayat (1) a, seharusnya rapat pleno dilakukan sekurang-kurangnya 1 kali dalam 2 bulan. Namun, sejak Desember 2018, sudah tidak ada lagi rapat pleno,” ucapnya.
Nusron menyebutkan, rapat pleno harus segera dilakukan untuk mengevaluasi kinerja mesin partai di bawah kepemimpinan Airlangga, khususnya ketika Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019. Ia menyayangkan, perolehan suara Golkar cenderung menurun pada pemilihan legislatif.
Pada Pemilu 2019, Partai Golkar menempati peringkat kedua setelah memperoleh 85 kursi DPR, dari target awal 110 kursi. Perolehan kursi ini juga lebih sedikit dibandingkan dengan Pemilu 2014, yaitu Golkar mendapat 91 kursi.
”Kami juga menyayangkan, Partai Golkar belum melakukan konsolidasi di tingkat pusat hingga daerah untuk persiapan Pilkada 2020. Padahal, sejumlah partai, seperti PDI-P, telah melakukan persiapan menjelang pilkada,” ujarnya.
Sebelumnya, ketegangan di Kantor DPP Partai Golkar juga terjadi pada Rabu (21/8/2019) dini hari karena kantor tersebut dilempari bom molotov oleh orang tidak dikenal.
Kemudian, Minggu (25/8/2019) dini hari, massa berseragam Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) mengunci akses utama masuk-keluar Kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat. Mereka kecewa karena sebagai kader, mereka tidak diizinkan masuk ke kantor DPP untuk menuntut percepatan rapat pleno dan munas Golkar.
Secara terpisah, Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Dave Laksono mengatakan, kantor DPP dijaga ketat oleh pihak kepolisian karena kejadian pelemparan bom molotov beberapa pekan lalu. Ia juga menampik ada penolakan bagi kader yang ingin berkunjung ke Kantor DPP Partai Golkar.
”Semua kader dan pengurus yang berkepentingan bebas masuk ke Kantor DPP Partai Golkar. Namun, bagi yang ingin membuat kericuhan, tentunya tidak dapat menembus masuk,” ucapnya.
Rapat korbid
Ketua DPP Partai Golkar Bidang Media dan Penggalangan Opini Ace Hazan Syadzily menuturkan, pada 6-10 September 2019, DPP Partai Golkar akan melaksanakan rapat koordinator bidang (korbid) di Kantor DPP Partai Golkar. Rapat tersebut akan dihadiri Airlangga Hartarto.
”Semua pengurus harian maupun pengurus pleno akan diundang dalam rapat korbid kali ini,” katanya.
Ace menjelaskan, dalam rapat korbid nanti, akan dibahas tentang capaian setiap bidang sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Selain itu, dalam rapat korbid kali ini juga akan dibahas mengenai persiapan menghadapi Pilkada 2020.
”Rapat Korbid Kepartaian bersama dengan Korbid Pemenangan Pemilu akan membahas mengenai mekanisme perekrutan calon kepala daerah dan pemetaan tiap daerah yang akan menghadapi Pilkada 2020,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Nusron mengatakan akan hadir dalam rapat korbid kali ini. Namun, dia mengatakan belum mendapat undangan resmi untuk menghadiri rapat tersebut.
”Selain itu, yang kami inginkan adalah dilaksanakannya rapat pleno karena rapat korbid tidak menghasilkan keputusan politik yang mengikat,” ucapnya.