Pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan menyepakati langkah strategis memperkuat kinerja industri manufaktur.
Oleh
FERRY SANTOSO/NINA SUSILO
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan menyepakati langkah strategis memperkuat kinerja industri manufaktur. Penguatan manufaktur ini dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan, dan inklusif.
Kesepakatan itu dicapai dalam Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia (Rakorpusda) bertema ”Pengembangan Industri Manufaktur untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi secara Berkelanjutan dan Inklusif” di Jakarta, Rabu (4/9/2019).
”Rakorpusda juga menyepakati strategi pengembangan industri manufaktur yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkelanjutan yang didukung keterlibatan aktif pelaku industri,” kata Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.
Fokus pengembangan produk dimulai di industri otomotif, tekstil dan produk tekstil (TPT), alas kaki, serta industri lain yang mendukung pengembangan produk industri itu. Pengembangan juga dilakukan dengan memastikan integrasi pembangunan antarkawasan sesuai keterkaitan produk yang menjadi fokus, antara lain di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Sumatera Selatan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menambahkan, kesepakatan itu sebenarnya sudah dilakukan. Selama ini, pembangunan infrastruktur menjadi tulang punggung kegiatan ekonomi. Namun, diakui, perlu infrastruktur pendukung yang dapat menghubungkan sentra-sentra ekonomi baru.
Dengan koordinasi antara BI, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah, lanjut Darmin, berbagai upaya mempercepat kegiatan ekonomi dapat dilakukan lebih sinergis. ”Sinkronisasi lebih bisa dicapai melalui informasi atau masukan dari para gubernur,” katanya.
Dalam seminar bertema ”Mendorong Keterkaitan Antar-sektor Industri dan Antarwilayah untuk Mendorong Pengembangan Industri Otomotif, Tekstil dan Produk Tekstil, dan Alas Kaki” yang diselenggarakan BI di Jakarta, Rabu, muncul desakan agar pemerintah mengendalikan impor produk manufaktur yang sudah dapat diproduksi di dalam negeri.
Direktur PT Astra International Tbk Gidion Hasan menyampaikan, industri otomotif sudah berkembang baik di Indonesia, yang antara lain ditandai dengan 90 persen tingkat kandungan lokal. Adapun industri lokal yang terlibat dalam industri otomotif sebanyak 253 perusahaan.
Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Silmy Karim menambahkan, industri baja nasional sebenarnya bisa bersaing jika ada perdagangan yang sehat di pasar domestik. Hambatan nontarif berupa penerapan standardisasi produk impor yang konsisten dijalankan dapat mengendalikan banjir produk baja impor.
Investasi
Sementara itu, Presiden Joko Widodo yang didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam rapat terbatas terkait antisipasi perkembangan ekonomi dunia di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, menyebutkan, jalan tercepat mengatasinya adalah meningkatkan investasi langsung dari luar negeri atau penanaman modal asing (PMA). Namun, banyak hambatan bagi investor asing masuk ke Indonesia.
Presiden mencontohkan, dua bulan lalu, sebanyak 33 perusahaan asal China merelokasi usaha. Namun, dari 33 perusahaan itu, sebanyak 23 perusahaan memilih membuka pabrik di Vietnam dan 10 lainnya ke Thailand, Malaysia, dan Kamboja. Tidak satu pun yang masuk ke Indonesia.
”Masalah itu ada di internal kita sendiri,” kata Presiden. (FER/INA)