Wayan Koster Klaim Keyakinan dan Kepuasan Publik Bali Meningkat

KOMPAS/COKORDA YUDISTIRA

Gubernur Bali Wayan Koster (kedua dari kiri), didampingi tim ahli bidang hukum Gubernur Bali, dalam konferensi pers di kediaman Gubernur Bali di Kota Denpasar, Bali, Kamis (11/7/2019).

DENPASAR, KOMPAS — Gubernur Bali Wayan Koster menyebutkan tingkat keyakinan dan tingkat kepuasan masyarakat Bali meningkat atas kinerja Pemerintah Provinsi Bali selama satu tahun terakhir.

Koster menyatakan, program dan kebijakan yang dilakukannya bersama dengan Wakil Gubernur Bali akan dilanjutkan demi mencapai visi Bali menuju era baru berlandaskan Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

Hal itu disampaikan Koster dalam pidatonya yang berjudul ”Tahun Pertama Pencapaian Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru” di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya, Kota Denpasar, Bali, Kamis (5/9/2019). Pidato itu menandai satu tahun kepemimpinan Koster dan Tjok Ace sebagai Gubernur Bali dan Wakil Gubernur Bali periode 2018-2023.

”Bantulah kami supaya program pembangunan Bali ini berjalan betul-betul dan sesuai visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali,” kata Koster, yang didampingi Tjok Ace, ketika menyampaikan pidatonya.

KOMPAS/COKORDA YUDISTIRA

Gubernur Bali Wayan Koster (kanan), didampingi Wakil Gubernur Bali Tjok Ace, membacakan pidato berjudul ”Tahun Pertama Pencapaian Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru” di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya, Kota Denpasar, Bali, Kamis (5/9/2019).

Koster menyebutkan, penilaian tingkat keyakinan dan tingkat kepuasan masyarakat Bali itu berdasarkan survei yang dilakukan pada Desember 2018, Maret 2019, dan Agustus 2019. Dari tiga survei tersebut, tingkat keyakinan dan tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Koster menunjukkan kecenderungan meningkat.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Bali I Dewa Made Indra mengatakan, acara peringatan satu tahun kepemimpinan Koster dan Tjok Ace yang ditandai dengan pembacaan pidato Gubernur Bali itu merupakan upaya mewujudkan tradisi demokrasi yang baik.

”Setelah rakyat menggunakan hak pilih mereka dalam memilih pemimpin, rakyat juga berhak mengetahui kinerja pemimpin yang mereka pilih,” kata Indra memberikan sambutannya.

KOMPAS/ WAWAN H PRABOWO

Deretan payung yang tertancap rapi di atas pasir putih mewarnai Pantai Double Six di kawasan Seminyak, Bali, Senin (19/8/2019).

Indra menambahkan, Koster dan Tjok Ace berupaya membuat fondasi yang kuat dalam satu tahun pertama kepemimpinan mereka dengan membuat regulasi atau peraturan yang berkaitan dengan program mereka.

Setelah rakyat menggunakan hak pilih mereka dalam memilih pemimpin, rakyat juga berhak mengetahui kinerja pemimpin yang mereka pilih.

Seremoni peringatan satu tahun kepemimpinan Koster dan Tjok Ace di Gedung Ksirarnawa dimeriahkan dengan pergelaran tari dan hiburan. Acara tersebut dihadiri sejumlah bupati dan wakil bupati di Bali, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Bali, pejabat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Bali, serta akademisi di Bali.

Pencapaian

Lebih lanjut Koster memaparkan program dan pencapaiannya dimulai setahun sejak Koster dan Tjok Ace dilantik pada 5 September 2018. Dalam kurun setahun, Koster menyatakan sudah tiga peraturan daerah (perda) diundangkan dan lima rancangan perda sedang diajukan ke Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi.

Selain itu, lanjutnya, sembilan peraturan gubernur (pergub) sudah diundangkan dan 13 rancangan pergub sedang diajukan ke Kementerian Dalam Negeri.

Baca juga : Zona Bencana Masuk Revisi Perda RTRW Bali

KOMPAS/COKORDA YUDISTIRA

Kawasan Pura Agung Besakih di Karangasem, Bali, menjadi daya tarik wisata selain sebagai tempat persembahyangan umat Hindu. Kompleks Pura Agung Besakih dengan latar Gunung Agung menarik kunjungan wisatawan, Kamis (15/8/2019).

Beberapa pergub Bali yang sudah diundangkan antara lain Pergub Bali tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali; Pergub Bali tentang Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali; Pergub Bali tentang Kebijakan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah; serta Pergub Bali tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai.

Adapun perda yang sudah diundangkan antara lain Perda No 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025, Perda No 3/2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, dan Perda No 4/2019 tentang Desa Adat di Bali.

Koster juga menyatakan sudah menyelesaikan beberapa isu yang kontroversial di masyarakat, misalnya, persoalan reklamasi di areal pengembangan Pelabuhan Benoa, rencana reklamasi Teluk Benoa, rencana pembangunan geotermal di kawasan Bedugul, serta rencana pembangunan Jawa Bali Crossing untuk menyalurkan listrik dari Jawa ke Bali melintasi laut.

Dihubungi terpisah, pengamat sosial dan politik yang juga Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana, Bali, I Gusti Putu Bagus Suka Arjawa menilai, kegiatan peringatan satu tahun kepemimpinan Koster bersama Tjok Ace itu lebih bersifat politis karena lebih banyak berisikan penyampaian kebijakan dan pencapaian mereka selama memimpin.

Baca juga : DPRD Bali Tetapkan Perda Desa Adat

KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERIN

Sampah plastik daur ulang siap dikirim dari Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Timur, NTT, ke Denpasar, Bali, dan Surabaya, Jawa Timur, pada Jumat (19/7/2019).

Suka Arjawa menyebutkan, peringatan satu tahun kepemimpinan Gubernur Bali itu akan lebih kuat dan bermakna apabila Koster juga menyampaikan kelemahan dan kekurangannya.

”Dengan menyampaikan kelemahan dan kegagalannya, pemimpin itu akan menerima kritik dan masukan dari masyarakat untuk memperbaiki di masa depan apa saja yang masih lemah dan belum berhasil,” ujar Suka Arjawa kepada Kompas.

Suka Arjawa juga mengkritisi regulasi, baik berupa perda maupun pergub, yang terlalu banyak dikeluarkan Pemda Bali. Menurut dia, regulasi yang banyak belum tentu membuat masyarakat merasa nyaman ataupun puas. Pemerintah seharusnya mempertimbangkan pendekatan sosial psikologi masyarakat dalam membuat regulasi yang mengatur kehidupan masyarakat.

Adapun Bendesa Agung (Ketua) Majelis Desa Adat Provinsi Bali Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet menyatakan, masyarakat Bali sudah merasakan program dan kebijakan Koster dan Tjok Ace setahun terakhir, terutama dalam upaya penguatan budaya dan adat Bali yang sudah dipayungi dengan perda dan pergub.

Ditemui seusai acara pidato satu tahun kepemimpinan Koster dan Tjok Ace di Taman Budaya, Denpasar, Kamis, Putra Sukahet yang juga Ketua Asosiasi Forum Kerukunan Umat Beragama meminta agar masyarakat Bali berkontribusi dan mendukung program Gubernur Bali yang bertujuan membangun Bali.