Berdayakan Perekonomian Desa untuk Atasi Ketimpangan

Ketimpangan ekonomi masih menjadi masalah utama pembangunan di Jawa Barat. Sejumlah program digulirkan memberdayakan perekonomian desa untuk mengatasi ketimpangan itu.

KOMPAS/TATANG MULYANA SINAGA

Petani aren memasak nira di Desa Gelaranyar, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Sabtu (17/8/2019). Berkat internet, gula aren dari desa itu dipasarkan BUMDes lewat media sosial sehingga diburu pembeli dari luar daerah, seperti Bandung, Bekasi, dan Sumedang.

BANDUNG, KOMPAS — Ketimpangan ekonomi masih menjadi masalah utama pembangunan di Jawa Barat. Sejumlah program digulirkan untuk memberdayakan perekonomian desa guna mengatasi ketimpangan itu.

”Orang-orang di desa hidup dalam keterbatasan, seperti akses dan anggaran. Jadi, tugas pemerintah mendorong pemberdayaan ekonomi desa,” ujar Gubernur Jabar Ridwan Kamil dalam acara Satu Tahun Jabar Juara, di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (6/9/2019). Acara itu digelar untuk memaparkan kinerja Pemerintah Provinsi Jabar selama setahun di bawah kepemimpinan Ridwan Kamil dan Wakil Gubernur Uu Ruzhanul Ulum.

Orang-orang di desa hidup dalam keterbatasan, seperti akses dan anggaran. Jadi, tugas pemerintah mendorong pemberdayaan ekonomi desa.

Beberapa program pemberdayaan ekonomi desa itu, di antaranya Satu Desa Satu Perusahaan, Desa Digital, dan Kredit Mesra. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam program Satu Desa Satu Perusahaan, pemerintah desa didorong mengembangkan satu produk unggulan. Produk yang dikembangkan beragam, seperti hasil pertanian, kerajinan, dan industri rumahan.

Baca; Lebih dari 5.000 Desa di Jabar Diminta Miliki Akun Media Sosial

KOMPAS/TATANG MULYANA SINAGA

Warga Desa Gelaranyar, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mengolah nira menjadi gula semut aren, Sabtu (17/8/2019).

Program ini telah dijalankan hingga ke pelosok Jabar. Salah satunya di Desa Gelaranyar, Kabupaten Cianjur, yang fokus mengembangkan produk dari gula aren.

Konsep Desa Digital diterapkan dengan mempermudah akses internet. Tujuannya agar potensi desa dapat dipasarkan lebih luas lewat sistem daring sehingga bisnisnya lebih berkembang.

Warga desa juga dibantu dalam permodalan melalui program Kredit Mesra. Kelompok masyarakat diberi pinjaman modal oleh pemerintah. Hal ini diharapkan membebaskan warga dari jeratan rentenir.

Kamil mengatakan, dalam satu tahun kepemimpiannya, Pemprov Jabar telah membangun fondasi perekonomian desa. Dia mengakui, belum semua dari program itu terasa dampaknya.

Baca juga; 147 Desa di Jabar Memiliki Kesadaran Hukum Tinggi

KOMPAS/TATANG MULYANA SINAGA

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (6/9/2019).

”Biasanya hasilnya akan terlihat dalam tahun ketiga. Tahun pertama membangun fondasi, sementara tahun kedua mengakselerasi,” ucapnya.

Kamil mengatakan, dalam indeks desa membangun, tidak ada lagi desa dalam kategori sangat tertinggal di Jabar. Tahun lalu, terdapat 48 desa dalam kategori itu.

Desa kategori maju juga meningkat menjadi 1.232 desa, dari tahun lalu 695 desa. Sementara desa kategori mandiri juga bertambah menjadi 98 desa dari sebelumnya 37 desa.

”Dengan pemberdayaan ekonomi desa diharapkan jumlah desa kategori mandiri terus meningkat,” ucapnya.

Anggota DPRD Jabar dari Fraksi Gerindra, Syahrir, juga menyoroti perekonomian desa sebagai pekerjaan rumah terbesar untuk menekan ketimpangan. Dia mengusulkan agar Pemprov Jabar mengkaji pemekaran desa sehingga lebih banyak mendapat gelontoran dana desa dari pemerintah pusat.

”Dana desa berdampak pada pembangunan di tingkat bawah. Jadi, sangat menyentuh persoalan yang dihadapi rakyat,” ujarnya.

Jabar mempunyai 5.962 desa. Menurut Syahrir, dengan penduduk hampir 50 juta jiwa, jumlah desa tersebut masih minim.

KOMPAS/TATANG MULYANA SINAGA

Suasana acara Satu Tahun Jabar Juara, di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (6/9/2019). Acara itu digelar untuk memaparkan kinerja Pemerintah Provinsi Jabar selama setahun di bawah kepemimpinan Gubernur Ridwan Kamil dan Wakil Gubernur Uu Ruzhanul Ulum.

Syahrir menyebut, provinsi lain, seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah, dengan penduduk lebih sedikit dari Jabar, jumlah desanya lebih banyak. ”Penduduk Jabar sangat besar. Jadi, jika dikembangkan menjadi 10.000 desa pun masih memungkinkan,” ujarnya.

Di sisi lain, Syahrir juga mengapresiasi kinerja Pemprov Jabar di beberapa aspek. Salah satunya dalam penyaluran aspirasi warga lewat program Jabar Quick Response.

”Warga diberi akses melaporkan berbagai persoalan untuk segera ditindaklanjuti. Namun, pelayanan lain, seperti fasilitas kesehatan, masih perlu ditingkatkan,” ujarnya.