Persatuan Kunci Perdamaian Papua

Seluruh elemen masyarakat Papua menandatangani deklarasi damai dan menolak konflik horizontal di tanah Papua. Bhinneka Tunggal Ika karunia yang harus dijaga.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Suasana diskusi di Redaksi Harian Kompas, Jakarta, yang bertajuk ”Mengurai Akar Masalah dan Kondisi Terkini Papua”, Kamis (5/9/2019). Diskusi tersebut, antara lain, menghadirkan pembicara (dari kanan) mantan anggota DPR asal Papua, Simon P Morin; komisioner Komnas HAM, Amiruddin; tokoh Papua, Manuel Kaisiepo; serta peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Adriana Elisabeth.

JAYAPURA, KOMPAS Persatuan seluruh elemen masyarakat di Papua menjadi kunci utama perdamaian. Hal itu menunjukkan komitmen masyarakat untuk menolak konflik horizontal di tanah Papua.

Demikian inti deklarasi kesepakatan bersama dalam rangka menjaga Papua Tanah Damai oleh seluruh elemen masyarakat di Jayapura, Kamis (5/9/2019).

Hadir dalam kegiatan itu Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Gubernur Papua Lukas Enembe, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Yunus Wonda, Ketua Majelis Rakyat Papua Timotius Murib, dan pimpinan paguyuban masyarakat di Papua.

Timotius Murib membacakan empat poin deklarasi damai, yakni menjaga persatuan dan kesatuan di tanah Papua, hidup berdampingan, rukun, damai dengan penuh kasih sayang, sepakat tidak terpengaruh isu-isu yang tidak benar, serta sepakat menolak kelompok separatis dan radikal di Papua.

Setelah pembacaan, 36 tokoh perwakilan dari pemerintah daerah, organisasi kepemudaan, paguyuban masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama menandatangani deklarasi.

Lukas Enembe mengatakan, pihaknya mengapresiasi kesepakatan damai tersebut. Ia berjanji menjamin hak semua warga yang tinggal di Papua untuk melanjutkan aktivitas sehari-hari. ”Tidak boleh lagi ada pihak yang berbicara tentang perbedaan di Papua. Kita semua memiliki hak sama sebagai warga negara di Indonesia,” katanya.

Tito Karnavian mengimbau masyarakat agar tak terprovokasi isu yang tidak benar sehingga terlibat aksi anarkistis. Hadi Tjahjanto menambahkan, deklarasi perdamaian untuk mengingatkan bahwa seluruh elemen masyarakat di Papua adalah satu keluarga besar sebangsa dan setanah air. Bhinneka Tunggal Ika merupakan karunia besar di negara ini yang harus tetap dijaga.

Agripa Waly, perwakilan tokoh paguyuban Flobamora Provinsi Papua, berharap, dengan kesepakatan damai, tak ada lagi aksi anarkistis yang mengacaukan kedamaian di Papua.

Sementara itu, Ketua Klasis Gereja Kristen Indonesia Manokwari, Papua Barat, Pendeta J Mamoribo menyerukan agar umat tidak lagi melakukan aksi yang berpotensi menimbulkan kerusuhan. Semua pihak diminta mencegah agar kerusuhan pada 19 Agustus tak terulang.

Kepala Bidang Humas Polda Papua Barat Ajun Komisaris Besar Mathias Yosia Krey menjamin tak ada lagi kerusuhan. Kamis pagi, anggota kepolisian dari Polres Manokwari menangkap tiga pemuda yang kedapatan membawa alat tajam di kawasan Amban.

Buka dialog

Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mendorong Pemerintah Indonesia membuka dialog dengan rakyat Papua dan Papua Barat, membuka kembali akses internet, serta menahan diri dari penggunaan kekuatan pengamanan berlebihan.

Dalam pernyataan tertulisnya, Rabu, komisioner Dewan HAM PBB, Michelle Bachelet, mengatakan sangat terganggu atas eskalasi kekerasan di Papua dan Papua Barat dalam dua minggu terakhir.

”Tidak boleh ada tempat bagi kekerasan di Indonesia yang demokratis dan beragam,” kata Bachelet. Rabu, pemerintah membuka blokir internet di 29 dari 42 distrik di Papua dan Papua Barat. ”Penyebaran berita palsu dan provokatif serta komentar kebencian terkait Papua menurun,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.(FLO/FRN/AFP/ADH)