Memerdekakan dan Memartabatkan Pendidikan

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Meningkatnya aksi intoleransi di Indonesia akhir-akhir ini disikapi warga dengan mengekspresikannya melalui mural, seperti terlihat di kolong Jalan Tol JORR II, Bintaro, Jakarta Selatan, Selasa (15/11).

”Hanya ada satu negara yang pantas menjadi negaraku. Negara itu tumbuh karena suatu perbuatan dan perbuatan itu adalah perbuatanku.” Demikian diungkapkan Bung Hatta. Bung Hatta mengingatkan agar kita terus terlibat dan peduli pada dinamika hidup negeri ini. Karena bagi Bung Hatta, ”Jatuh bangunnya negara ini, sangat tergantung dari bangsa ini sendiri. Makin pudar persatuan dan kepedulian, Indonesia hanyalah sekadar nama dan gambar seuntaian pulau di peta.”

Pendiri bangsa sejak dini telah sadar bagaimana negeri ini bisa dihancurkan. Mereka belajar dengan cermat dari sejarah pergerakan bangsa. Dengan jernih mereka menekuni gurat kontraksi proses lahirnya Indonesia merdeka. Dalam kesadaran Bung Hatta, konsistensi serta kegigihan kita menumbuhkan sikap kepedulian merawat persatuan Indonesia yang tertakdir dalam keberagaman adalah kunci menjaga eksistensi negeri ini.

KOMPAS/SAMUEL OKTORA

Tim dari Komunitas Kawan Bhinneka yang terdiri dari kalangan mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu dari sejumlah perguruan tinggi di Indonesia ini sedang menunjukkan buku cerita bergambar pertama yang merupakan karya orisinal komunitas ini dalam acara Kawan Bhinneka Bercerita di Sono Creative Space, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Minggu (21/10/2018). Lewat buku cerita berjudul Christopher dan Teman-Teman Barunya ini dimaksudkan sebagai medium untuk menyebarluaskan semangat Bhinneka Tunggal Ika atau toleransi kepada anak-anak Indonesia.

Karena bagi Bung Hatta, ”Jatuh bangunnya negara ini, sangat tergantung dari bangsa ini sendiri. Makin pudar persatuan dan kepedulian, Indonesia hanyalah sekadar nama dan gambar seuntaian pulau di peta.”

Sibuk dengan diri sendiri

Kritik atas prestasi pendidikan yang kurang memuaskan bukan berarti tiadanya kesibukan dalam penyelenggaraan pendidikan kita. Sejauh penulis ketahui para sahabat yang bekerja di dunia pendidikan justru memiliki kesibukan luar biasa. Beberapa bahkan merasa kewalahan dan kurang waktu untuk penuhi tuntutan sekolah, yayasan, juga instansi pemerintahan.

Contoh yang masih segar adalah pengalaman menyelenggarakan penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi. Setiap sekolah sibuk bukan kepayang. Pun sekolah-sekolah swasta favorit. Masuk ke sekolah negeri yang gratis tetap menjadi pilihan utama.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Para siswa lintas agama dan sekolah mengikuti Wisata Bhinneka di Gereja Kristen Jawa Tanjung Priok, Cilincing, Jakarta, Rabu (16/1/2019). Selain ke gereja mereka juga mengunjungi masjid, vihara, dan pura di kawasan Jakarta Utara. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun kesadaran toleransi lintas agama dan memperkuat rasa kebinekaan Indonesia di kalangan generasi muda.

Pertanyaannya: masihkah pendidikan kita menumbuhkan sikap kepedulian pada negeri ini? Masihkah dinamika pendidikan kita gigih memperjuangkan persatuan? Ataukah justru lewat pendidikan benih-benih penghancur negeri ini tersemaikan?

Sekolah swasta sibuk mengamankan calon peserta didik baru yang telah terdaftar di sekolahnya. Meski demikian. mereka tak punya kuasa jika calon peserta didik baru mencabut komitmennya. Sementara sejumlah sekolah negeri juga sibuk mengisi kelas-kelas mereka. Karena pada banyak kondisi sistem zonasi ternyata beririsan dengan keterjaminan memperoleh tunjangan sertifikasi. Setiap sekolah sibuk bukan kepayang dengan urusan dan nasibnya sendiri-sendiri.

Kesibukan lain yang tak kalah rumit adalah semakin menguatnya perilaku intoleransi di sekolah dan kampus.

Seperti diberitakan Kompas (26/6/2019), perilaku intoleransi di kampus dan sekolah kian mengkhawatirkan. Telah banyak pendidik, siswa, dan mahasiswa menghidupi serta memperjuangkan gerakan intoleransi. Wujudnya, misalnya dalam penentuan bentuk seragam, pengelompokan siswa dan proses pembelajaran berdasarkan agama yang dianut, atau penolakan mengikuti kuliah oleh dosen yang tidak seagama.

Kompas

Rektor Universitas Diponegoro Yos Johan Utama (depan), didampingi sejumlah pemimpin perguruan tinggi negeri dan swasta se-Jawa Tengah, membacakan pesan moral untuk bangsa, di kampus Undip, Kota Semarang, Jateng, Senin (20/5/2019). Terkait dinamika politik nasional, para rektor meminta adanya penyelesaian yang mengedepankan budaya luhur serta musyawarah mufakat.

Perumitan proses

Kita bisa membayangkan betapa sibuknya pendidikan di negeri ini. Jika gerakan intoleransi mampu menyusup ke lembaga pemerintahan, khususnya yang mengurusi pendidikan, para pejabat negara sibuk mengamankan kepentingan idealisme perjuangan dan kelompoknya.

Telah banyak pendidik, siswa, dan mahasiswa menghidupi serta memperjuangkan gerakan intoleransi. Wujudnya, misalnya, dalam penentuan bentuk seragam, pengelompokan siswa dan proses pembelajaran berdasarkan agama yang dianut, atau penolakan mengikuti kuliah oleh dosen yang tidak seagama.

Hal ini berpotensi menimbulkan pengelolaan pendidikan yang tidak transparan, tidak obyektif, tidak fair, sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam pendidikan.  Wujud tindakannya bisa dalam muslihat pemberian kesempatan untuk mendapat bantuan dana dari pemerintah atau prosedur administratif yang tidak transparan.

Di tingkat sekolah, sejumlah guru dan pengelola persekolahan sibuk mengamankan jaminan tunjangan sertifikasi terkait kemampuan mewujudkan rombongan belajar. Fokus pengelolaan sekolah berpotensi bergeser dari pemberdayaan siswa menjadi memastikan keterjaminan kesejahteraan. Siswa hanyalah instrumen untuk memperoleh kesejahteraan. Idealisme luhur hakikat pendidikan pun merapuh.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Mahasiswa Universitas Gadjah Mada mengikuti acara pelepasan peserta Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN PPM) di Lapangan Pancasila, Kampus UGM, Yogyakarta, Sabtu (23/6/2018). Sebanyak 5.992 mahasiswa akan mengikuti KKN PPM untuk menggugah empati sekaligus mencari solusi terhadap berbagai permasalahan di masyarakat tempat mereka tinggal selama dua bulan.

Intoleransi yang menyusup ke kampus berpotensi membuat pengelola kampus, para dosen, dan mahasiswa sibuk memperjuangkan kepentingan kelompok dan idealismenya. Kesibukan ini bisa terjadi sejak penerimaan mahasiswa baru sampai pada proses perkuliahan, termasuk urusan penentuan jabatan organisasi tingkat kampus maupun kemahasiswaan.

Intoleransi yang menyusup ke kampus berpotensi membuat pengelola kampus, para dosen, dan mahasiswa sibuk memperjuangkan kepentingan kelompok dan idealismenya.

Potensi kesibukan-kesibukan dinamika pendidikan di tingkat pemerintahan, sekolah, maupun kampus semacam ini tidak hanya membuat sejumlah perumitan pengelolaan pendidikan di negeri ini. Kondisi itu juga telah mengaburkan martabat pendidikan kita yang tidak lagi menghayati sesama yang terlibat di sekolah atau kampus sebagai manusia yang seutuhnya, yang secitra dengan Penciptanya.

Akibatnya pendidikan kita amat sibuk, tetapi tidak fokus. Pelaku pendidikan berpotensi sibuk dalam kepentingan masing-masing, bagaikan katak sibuk dalam tempurungnya. Banyak dana digelontorkan negara, tetapi berpotensi tak tepat sasaran dan peruntukannya.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Puluhan anak usia dini mengikuti kegiatan mewarnai dengan tema kebinekaan yang digelar oleh Taman Komik Nusantara di RPTRA Taman Amir Hamzah, Menteng, Jakarta, Kamis (21/2/2019). Kegiatan dalam rangkaian Festival Kebinekaan ini berupaya mengenalkan literasi budaya Nusantara dan merawat kebinekaan dengan komik kreatif kepada anak sejak dini. Kegiatan ini diharapkan mampu mengembangkan imajinasi kreatif menggambar dan menemu kenali sejarah bangsa dengan baik, belajar mencintai dengan kesungguhan, merawat, dan memelihara rasa kebangsaan.

Uang negara yang dikumpulkan dari pajak segenap rakyat itu tak efektif dan efisien membuat gerak kemajuan bangsa lewat pendidikan. Kalau ini yang terjadi, kita masih harus menunggu lama untuk mengalami kemajuan pendidikan kita, sampai saat segenap bangsa ini benar-benar menjadi bangsa yang merdeka, yang telah selesai dengan dirinya sendiri.

Uang negara yang dikumpulkan dari pajak segenap rakyat itu tak efektif dan efisien membuat gerak kemajuan bangsa lewat pendidikan.

(Sidharta Susila, Pemerhati Pendidikan, Tinggal di Semarang)