Penolakan Revisi Undang-Undang KPK Meluas

Di Surabaya, Jawa Timur, aksi penolakan revisi UU KPK berlangsung sejak Minggu dan Senin (8-9/9/2019) dan diperkirakan masih akan terjadi hingga tuntutan tersebut dipenuhi Presiden Joko Widodo.

KOMPAS/IQBAL BASYARI

Pengunjuk rasa membentangkan spanduk penolakan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi di Surabaya, Senin (9/9/2019). Mereka meminta Presiden Joko Widodo tidak menyetujui rancangan UU KPK yang diinisiasi DPR.

SURABAYA, KOMPAS — Sejumlah elemen masyarakat terus menyuarakan penolakan terhadap revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Di Surabaya, Jawa Timur, aksi penolakan berlangsung sejak Minggu dan Senin (8-9/9/2019) dan diperkirakan masih akan terjadi hingga tuntutan tersebut dipenuhi Presiden Joko Widodo.

Aksi unjuk rasa pada Senin dilakukan oleh belasan orang yang tergabung dalam Arek Suroboyo Peduli KPK di depan Gedung Negara Grahadi. Mereka berorasi sambil menaburkan bunga di atas spanduk bertuliskan ”Save KPK” yang menjadi simbol matinya pemberantasan korupsi jika revisi Undang-Undang KPK disetujui Presiden.

Sehari sebelumnya, Minggu, aksi serupa berlangsung saat hari bebas kendaraan bermotor (car free day) di Jalan Raya Darmo. Puluhan warga menandatangani kain putih sebagai simbol penolakan terhadap segala upaya pelemahan KPK.

Baca juga: Akademisi Undip Semarang Tolak Revisi UU KPK

Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Herlambang Wiratraman, mengatakan, kalangan akademisi Unair juga akan membuat pernyataan sikap untuk menolak revisi UU KPK. ”Puluhan dosen Unair akan memberikan pernyataan sikap penolakan revisi UU KPK di kampus Fakultas Hukum Unair, Selasa (10/9/2019),” katanya.

Di media sosial, hingga Senin sekitar pukul 16.00, lebih dari 30.000 orang menandatangani petisi daring change.org berjudul ”Indonesia Bersih, Presiden Tolak Revisi UU KPK!”. Empat tahun lalu, saat DPR menggulirkan rencana revisi UU yang sama, lebih dari 60.000 orang juga menandatangani petisi berjudul ”Jangan Bunuh KPK, Hentikan Revisi UU KPK”.

KOMPAS/IQBAL BASYARI

Pengunjuk rasa menaburkan bunga di spanduk penolakan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi di Surabaya, Senin (9/9/2019). Mereka meminta Presiden Joko Widodo tidak menyetujui rancangan UU KPK yang diinisiasi DPR.

Menurut Herlambang, Presiden seharusnya tidak menyetujui revisi UU KPK yang berpotensi melemahkan lembaga antirasuah tersebut. Sebab, pelemahan KPK menjadi bentuk kemunduran upaya pemberantasan korupsi yang seharusnya menjadi salah satu semangat reformasi. Presiden diharapkan terus menjaga semangat antikorupsi dengan menolak revisi UU KPK yang diinisiasi DPR.

”Kami selaku akademisi tidak menginginkan korupsi membudaya di negeri ini karena jelas akan merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga dari kampus Unair, Surabaya, kami menolak segala bentuk pelemahan terhadap KPK sebagai garda depan dalam pemberantasan korupsi,” ujarnya.

Jika sampai UU KPK yang berisi hal-hal melemahkan, kami akan melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

Pengacara M Sholeh, yang pernah menjadi kuasa hukum Bupati Pamekasan nonaktif Achmad Syafii yang tertangkap operasi tangkap tangan (OTT) KPK,  mengatakan, penyadapan yang harus melalui izin Dewan Pengawas dikhawatirkan bisa membuat upaya OTT gagal. Selama ini OTT dianggap menjadi salah satu cara paling efektif dalam menangkap koruptor. Jika penyadapan harus melalui izin, dikhawatirkan penyadapan tersebut bocor ke koruptor yang sedang diawasi.

”Jika sampai UU KPK yang berisi hal-hal melemahkan, kami akan melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi,” kata Sholeh.

Baca juga: Pasal Bermasalah RUU KPK Jadi Topik Makalah Para Capim

KOMPAS/SHARON PATRICIA

Karangan bunga bertuliskan ”Turut Berdukacita” kepada Komisi Pemberantasan Korupsi di depan Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (9/9/2019).

Sebelumnya, DPR menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Sejumlah kalangan menilai revisi itu berpotensi melemahkan KPK karena akan dibentuk Dewan Pengawas KPK, pembatasan asal penyidik KPK, penuntutan yang dilakukan KPK harus dikoordinasikan dengan Kejaksaan Agung, serta KPK dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan.