Presiden Minta Menkumham Mempelajari Terlebih Dahulu

Pemerintah masih belum menentukan sikap atas rancangan undang-undang inisiatif DPR terkait KPK. Presiden Joko Widodo baru meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly untuk mempelajari draf RUU tersebut.

KOMPAS/NINA SUSILO

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly berjalan keluar dari Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Senin (9/9/2019), Presiden Joko Widodo memberikan draf Rancangan Undang-Undang KPK dan memintanya mempelajari draf tersebut.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah masih belum menentukan sikap atas rancangan undang-undang inisiatif DPR terkait Komisi Pemberantasan Korupsi. Presiden Joko Widodo baru meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly untuk mempelajari draf RUU tersebut, Senin (9/9/2019).

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly tampak memasuki Kompleks Istana Kepresidenan sekitar pukul 10.35. Keluar dari mobilnya yang bernomor pelat RI 25, Yasonna segera masuk ke Istana Merdeka, Jakarta, dan baru muncul kembali pukul 11.23.

Kepada wartawan yang bertugas, Yasonna menjelaskan, Presiden Joko Widodo memberikan draf revisi UU KPK dan meminta supaya draf ini dipelajari dulu. Baru setelahnya, pemerintah akan bersikap.

”Ya, ada beberapa concern beliau (terkait RUU KPK),” ujar Yasonna. Namun, saat ditanya lebih lanjut apa saja yang dipertimbangkan dan diperhatikan Presiden terkait revisi aturan ini, dia enggan menjawab. Dia bahkan segera meninggalkan wartawan, menaiki mobilnya, serta menutup pintu dan jendela mobilnya. ”Kami harus mempelajari dulu, pokoknya ada perhatian dan ini harus dipelajari hati-hati,” ujarnya.

Mengenai surat presiden sebagai penanda dimulai atau ditolaknya pembahasan RUU bersama DPR, Yasonna mengatakan bahwa surat itu sampai sekarang belum diterbitkan.

Kendati ada penolakan dari masyarakat luas atas RUU KPK ini, Yasonna tetap pada jawabannya. ”Ya, kami pelajari dulu. Kan, baru sampai. Presiden, kan, baru kembali, saya juga belum baca resminya,” katanya. Berapa lama waktu yang diberikan untuk mempelajari draf ini juga tak bisa dijawab Menkumham.

Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Barat, Kamis (5/9/2019), dan ke Boyolali, Jawa Tengah, Jumat (6/9/2019). Presiden kembali ke Jakarta Minggu (8/9/2019) malam.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Pegiat antikorupsi bersama pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar aksi #SaveKPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (8/9/2019). Dalam aksi ini, mereka menutup sejumlah logo dan tulisan KPK sebagai simbol bukti pelemahan pemberantasan korupsi akan mati. Dugaan pelemahan pemberantasan korupsi tersebut salah satunya dengan rencana revisi UU KPK dan lolosnya sejumlah nama yang dianggap bermasalah diajukan menjadi calon komisioner KPK.

Pengajar Ilmu Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Herlambang Perdana, mengatakan, sampai Senin ini terdapat 41 pengajar Unair, termasuk beberapa guru besar, yang menolak revisi UU KPK. Jumlah ini masih terus bertambah. Demikian pula di kampus-kampus lain, penolakan disuarakan.

”Melihat perkembangan tindak pidana korupsi sampai sekarang, KPK masih perlu dipertahankan sampai agak lama,” ujarnya. Masyarakat pun menolak pelemahan KPK dan pembiaran korupsi membudaya di Indonesia.

Revisi terbatas

Sebelumnya, DPR menginginkan enam hal yang akan diubah dalam RUU KPK.  Pertama, kedudukan KPK disepakati berada pada cabang eksekutif, yang dalam menjalankan tugas dan kewenangannya bersifat independen. Pegawai KPK akan berstatus aparatur sipil negara.

Kedua, penyadapan oleh KPK baru dapat dieksekusi setelah mendapat izin dari Dewan Pengawas KPK. Ketiga, KPK menjadi bagian tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia yang harus bersinergi dengan lembaga penegak hukum lain.

Keempat, kinerja KPK di bidang pencegahan akan ditingkatkan. Setiap instansi, kementerian, dan lembaga wajib menyelenggarakan pengelolaan laporan harta kekayaan terhadap penyelenggaraan negara sebelum dan sesudah berakhir masa jabatan. Kelima, munculnya Dewan Pengawas KPK yang berjumlah lima orang yang bertugas mengawasi KPK.

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Warga asing ikut membubuhkan tanda tangan saat berlangsung aksi tolak revisi UU KPK yang digagas oleh Gerakan Anti Korupsi di Jalan Darmo, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (8/9/2019). Banyak warga turut berpartisipasi membubuhkan tanda tangan sebagai simbol penolakan revisi UU tersebut. Revisi UU KPK yang saat ini diajukan DPR berpotensi melemahkan KPK dalam hal pemberantasan korupsi.

Keenam, kewenangan KPK menghentikan penyidikan dan penuntutan perkara korupsi yang tak selesai dalam jangka waktu setahun. Hal itu harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas dan diumumkan kepada publik.

Dari informasi yang ditelusuri Kompas, Presiden Jokowi disebut-sebut mendukung revisi terbatas pada soal pembentukan Dewan Pengawas KPK serta penghentian penyidikan dan penuntutan dalam waktu setahun jika kasusnya tidak selesai. Alasannya, terkait Dewan Pengawas KPK, semua lembaga negara selalu memiliki pengawas. Penghentian kasus korupsi tak boleh lebih dari setahun agar ada perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Terkait Dewan Pengawas ini, Yasonna tampak sepakat. ”Ya, kita lihat saja. Semua institusi, kan, harus ada checks and balances. Itu saja,” ujarnya.

KOMPAS/LASTI KURNIA

Politisi senior Sabam Sirait (kedua dari kanan), didampingi istri (kanan), berbincang dengan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita (kiri), Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kedua kiri), serta politisi Akbar Tandjung (tengah) pada perayaan hari ulang tahun ke-80 Sabam Sirait di Balai Kartini, Jakarta, Sabtu (15/10/2016). Sejumlah tokoh nasional lain juga menghadiri acara tersebut, antara lain Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Ibu Negara keempat Sinta Nuriyah Wahid.