The government is reviewing the draft revision of the initiative of the House of Representatives (DPR) on the Corruption Eradication Commission (KPK) Law. The KPK considers that internal improvements are needed, but the revision of the KPK Law is not the solution. JAKARTA, KOMPAS — The government [...]
Untuk dapat mengakses konten ini, silakan berlangganan paket Kompas Digital Premium atau login jika sudah berlangganan. Bagi pengguna baru, daftar dan dapatkan akses bebas ke semua Berita Bebas Akses