Keamanan Papua Dijamin

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Sejumlah warga asal Papua mengikuti sidang pendahuluan uji materi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (9/9/2019). Uji materi tersebut diajukan Krisman Dedi Awi Janui Fonataba dan Darius Nawipa selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Papua Bersatu. Dalam uji materi tersebut, pemohon menyampaikan aspirasi terkait pembentukan partai lokal Papua.

Memberikan rasa aman dan memperbaiki fasilitas publik yang rusak akibat unjuk rasa beberapa waktu lalu menjadi prioritas pemerintah pada saat ini di Papua dan Papua Barat.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menjamin keamanan masyarakat Papua di mana pun mereka berada. Terkait hal itu, TNI menyiapkan pesawat Hercules untuk mengembalikan mahasiswa Papua ke daerah tempat mereka menimba ilmu, pekan ini.

”Pejabat TNI, Polri, dan pemerintah daerah akan memiliki anak asuh dari mahasiswa Papua. Kebijakan itu untuk membuat mahasiswa Papua merasa nyaman, tidak terisolasi, dan merasa menjadi bagian bangsa Indonesia,” kata Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Senin (9/9/2019), di Jakarta.

Setelah peristiwa ujaran kebencian bernuansa rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur, 16 Agustus lalu, terdapat 835 mahasiswa asal Papua yang sedang kuliah di Pulau Jawa dan Sulawesi memilih pulang ke Papua. Hal itu, kata Wiranto, karena ada informasi bohong dan provokasi yang menyebutkan adanya rencana aksi kekerasan susulan terhadap masyarakat Papua yang ada di luar Papua.

Sementara itu, setelah yang dialami 16 Agustus lalu, kemarin pagi halaman asrama mahasiswa Papua di Surabaya dilempar dengan dua karung berisi ular. Peristiwa itu terjadi menjelang pukul 04.30, saat mayoritas penghuni asrama sedang tidur.

Mahasiswa yang berjaga melihat empat orang tidak dikenal berboncengan dengan dua sepeda motor berhenti di depan asrama. Dua orang turun dari sepeda motor dan melempar dua karung ke halaman asrama serta bergegas kabur.

KOMPAS/ADITYA PUTRA PERDANA

Suasana Pergelaran Seni Budaya Nusantara ”We Love Papua, Kita Semua Bersaudara” di Lapangan Pancasila, Kota Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (7/9/2019) malam. Pada acara yang diselenggarakan Kepolisian Daerah Jateng dan Kodam IV/Diponegoro itu hadir, antara lain, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Kapolda Jateng Inspektur Jenderal Rycko Amelza Dahniel, Pangdam IV/Diponegoro Mayor Jenderal Mochamad Effendi, dan pembina sekaligus sesepuh mahasiswa asal Papua di Semarang, Samuel Wakku. Acara dimeriahkan penampilan penyanyi Didi Kempot.

Kedua karung itu tidak terikat. Dari salah satu karung itu keluar tiga ular yang kemudian kabur ke selokan. Satu karung lainnya berisi ular piton seberat sekitar 20 kilogram.

Juru bicara Asrama Mahasiswa Papua, Alince Takenge, melalui Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), mengatakan, keberadaan tiga ular yang belum ditangkap itu mencemaskan mahasiswa.

Peristiwa ini belum dilaporkan oleh penghuni asrama ke polisi. Selain masih trauma dengan peristiwa yang dialami pada 16 Agustus lalu, para mahasiswa juga ragu pelemparan ular ini dapat diungkap.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Surabaya Ajun Komisaris Besar Sudamiran mengatakan akan menyelidiki peristiwa pelemparan karung berisi ular tersebut. Ia menyesalkan keengganan penghuni asrama melapor ke polisi.

Sebelumnya, Kepala Polda Jatim Inspektur Jenderal Luki Hermawan mengatakan, dalam pengusutan kasus ujaran kebencian bernuansa rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, polisi telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka adalah bekas calon anggota legislatif Tri Susanti; pegawai Pemerintah Kota Surabaya, Syamsul Arifin; Adria Adiansah, warga Kebumen, Jawa Tengah; serta Veronika Koman. Selain Veronika, tiga tersangka sudah ditahan.

Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Papua Komisaris Besar Tony Harsono bersama Kepala Bidang Humas Polda Papua Komisaris Besar Ahmad Mustofa Kamal mengatakan, 61 orang telah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus unjuk rasa anarkistis dan kerusuhan di sejumlah daerah di Papua, beberapa waktu lalu. Para tersangka tersebar di tiga kabupaten/kota, yakni Deiyai, Jayapura, dan Mimika.

KOMPAS/FABIO MARIA LOPES COSTA

Ketua Majelis Rakyat Papua Timotius Murib saat membacakan deklarasi damai tanah Papua di Jayapura, Jumat (6/9/2019).

Rasa aman

Wiranto menuturkan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 100 miliar untuk memperbaiki fasilitas publik di Papua dan Papua Barat yang rusak akibat unjuk rasa beberapa waktu lalu. Selain memperbaiki berbagai fasilitas publik tersebut, saat ini prioritas pemerintah adalah memberikan rasa aman kepada masyarakat Papua.

Terkait hal itu, Wiranto menampik anggapan bahwa kehadiran 6.500 aparat keamanan tambahan sejak tiga pekan terakhir di Papua dan Papua Barat justru menimbulkan suasana mencekam dan rasa takut di masyarakat.

Tidak benar isu yang mengatakan TNI-Polri menakuti masyarakat karena tugas utama TNI-Polri di Papua bukan represif. Kami mengutamakan perlindungan masyarakat dan obyek vital dari potensi aksi anarkistis dari kelompok yang tidak bertanggung jawab.

Selain itu, kata Wiranto, pasukan TNI-Polri juga membantu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat pemulihan gedung dan fasilitas umum lainnya yang dirusak pengunjuk rasa.

Wiranto juga memastikan, TNI-Polri dan pemerintah daerah telah berkomunikasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat di Papua untuk menjelaskan bahwa keamanan masyarakat Papua dijamin negara.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Ikrar bersama diserukan dalam acara solidaritas untuk Papua yang mengusung tema ”Papua adalah Kita Bersatu Merajut Indonesia” di Museum Fatahillah, Jakarta, Jumat (6/9/2019) malam. Acara yang diikuti masyarakat dari sejumlah daerah, termasuk yang berasal dari Papua, tersebut untuk menjaga kembali persatuan sebagai sesama bangsa Indonesia.