JAKARTA KOMPAS — Lembaga keumatan dengan tegas menolak revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Revisi payung hukum ini dinilai berpotensi melemahkan kewenangan KPK. Penolakan mereka sebagai bentuk dukungan bagi KPK agar dapat tetap memberantas korupsi secara maksimal. ”Kesepakatan [...]
Untuk dapat mengakses konten ini, silakan berlangganan paket Kompas Digital Premium atau login jika sudah berlangganan. Bagi pengguna baru, daftar dan dapatkan akses bebas ke semua Berita Bebas Akses