JAKARTA, KOMPAS — Dewan Perwakilan Rakyat diminta tidak terburu-buru mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Budidaya Pertanian yang Berkelanjutan. Hal ini karena terdapat sejumlah pasal dalam rancangan undang-undang tersebut berpotensi merugikan petani, masyarakat adat, dan mengancam [...]
Untuk dapat mengakses konten ini, silakan berlangganan paket Kompas Digital Premium atau login jika sudah berlangganan. Bagi pengguna baru, daftar dan dapatkan akses bebas ke semua Berita Bebas Akses