JAKARTA, KOMPAS  – Terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang bisa menjadi jalan tercepat untuk mengisi ketidakpastian hukum penyelenggaraan Pilkada serentak 2020. Hal ini menyusul tumpang tindihnya bentuk lembaga pengawas pada Pilkada serentak 2020 dan Pemilu serentak 2019. [...]
Untuk dapat mengakses konten ini, silakan berlangganan paket Kompas Digital Premium atau login jika sudah berlangganan. Bagi pengguna baru, daftar dan dapatkan akses bebas ke semua Berita Bebas Akses