JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah pasal yang tertuang dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dinilai bakal menghambat kerja jurnalistik. Sengketa pemberitaan yang berujung pada proses pidana akan mempersulit hidup wartawan. Dalam diskusi di Dewan Pers, Rabu (11/9/2019), Ketua Umum [...]
Untuk dapat mengakses konten ini, silakan berlangganan paket Kompas Digital Premium atau login jika sudah berlangganan. Bagi pengguna baru, daftar dan dapatkan akses bebas ke semua Berita Bebas Akses