Vice President Jusuf Kalla emphasized the government had approved a limited revision of the Corruption Eradication Commission (KPK) Law to strengthen the anticorruption institution. However, this revision is feared to have expanded to other articles. JAKARTA, KOMPAS — Vice President Jusuf Kalla [...]
Untuk dapat mengakses konten ini, silakan berlangganan paket Kompas Digital Premium atau login jika sudah berlangganan. Bagi pengguna baru, daftar dan dapatkan akses bebas ke semua Berita Bebas Akses