Filipina mengaku mendapatkan tawaran dari Pemerintah China untuk mengelola kerja sama perusahaan energi di Laut China Selatan. Pukulan bagi negara pengklaim lain di kawasan.
AP/KENZABURO FUKUHARA
Foto yang diambil pada 25 April 2019 ini menunjukkan saat Presiden Filipina Rodrigo Duterte dan Presiden China Xi Jinping bersiap menghadiri pertemuan di Aula Besar Rakyat di Beijing. Akhir Agustus lalu, Presiden Duterte kembali mengunjungi Beijing dan bertemu dengan mitranya, Presiden Xi Jinping, untuk membahas sejumlah isu yang menjadi perhatian kedua negara.
MANILA, RABU— Presiden Filipina Rodrigo Duterte di Manila, Rabu (11/9/2019), menyatakan, tawaran itu disampaikan secara langsung oleh Presiden China Xi Jinping dalam kunjungannya ke Beijing, akhir Agustus lalu. Tawaran kerja sama itu hanya berlaku jika Manila bersedia mengabaikan putusan Mahkamah Arbitrase Internasional terkait tersengketa LCS.
”Kesampingkan putusan soal arbitrase,” kata Duterte mengutip perkataan Xi kepadanya. ”Kesampingkan klaimmu. Biarkan semua orang terhubung dengan perusahaan China. Mereka ingin menjelajah. Jika ada sesuatu, kata mereka, kami akan berbaik hati memberi Anda bagian 60 persen, yang 40 persen akan menjadi milik mereka. Itulah janji Xi Jinping.”
Di Beijing, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Hua Chunying, tidak memberikan keterangan spesifik tentang tawaran Presiden Xi kepada Presiden Duterte itu. Hua hanya menegaskan, Xi kepada Duterte menekankan bahwa tawaran kerja sama itu berpeluang menghasilkan kemajuan yang lebih besar bagi Manila dalam pemanfaatan sumber daya laut.
Hua mengatakan, Duterte telah menyatakan keinginannya mempercepat kerja sama eksplorasi serta pengembangan minyak dan gas di laut antara China dan Filipina. Berkenaan dengan beberapa hal yang spesifik tentang kerja sama itu, kedua pihak akan membahasnya lebih lanjut dan detail melalui kelompok kerja masing- masing dan dalam komunikasi yang erat.
Dalam tawarannya, pihak China setuju menjadi mitra minoritas dalam usaha patungan dengan Filipina, khususnya dalam pengembangan cadangan gas di kawasan Reed Bank. Kawasan itu terletak di dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Filipina.
Mahkamah Arbitrase Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 12 Juli 2016 menyatakan, China tidak memiliki dasar hukum untuk mengklaim wilayah perairan di LCS. Keberatan atas klaim itu diajukan Filipina. Pengadilan di Den Haag itu mengklarifikasi batas-batas laut dan hak kedaulatan Filipina serta membatalkan klaim China. Namun, China menolak pengadilan tersebut.
Duterte tidak mengatakan apakah dia telah menyetujui tawaran Xi. Duterte hanya mengatakan, putusan arbitrase yang merujuk pada ZEE mungkin diabaikan untuk memulai kegiatan ekonomi.
Namun, sikap mengabaikan putusan arbitrase dan bekerja sama dengan China akan menjadi pukulan bagi negara pengklaim lain di LCS. Pukulan itu utamanya mengarah pada Vietnam dan Malaysia.
Terkait dengan tawaran China, Menteri Luar Negeri Filipina Teodoro Locsin Jr mengatakan, China juga hendak membatasi kehadiran militer asing di kawasan LCS.
Batasi keterlibatan asing
Di sisi lain, Pemerintah China juga sekaligus ingin membatasi keterlibatan asing dalam proyek-proyek minyak dan gas di wilayah yang disengketakan itu berdasarkan pakta negosiasinya dengan negara-negara Asia Tenggara.
Locsin mengatakan, Beijing bermaksud menghilangkan kemungkinan hambatan dalam kesimpulan dari kode tata perilaku (COC) di LCS yang
dibahas oleh China dan ASEAN.
Kepada Presiden Xi, Locsin mengatakan, Duterte telah menyampaikan agar tata perilaku itu segera diselesaikan.
