Revisi UU MD3 Segera Diselesaikan, Hasrat DPR Akan Kekuasaan Makin Kuat

Badan Legislasi DPR berkomitmen segera menyelesaikan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Revisi UU MD3 itu dinilai sebagai bentuk akomodasi hasrat politik DPR akan kekuasaan.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Suasana Rapat Paripurna DPR dengan agenda meminta tanggapan fraksi dan persetujuan terhadap revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) dan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Kompleks Gedung Palemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/9/2019). Pada paripurna tersebut, secara aklamasi semua fraksi dan anggota DPR menyetujui revisi terhadap dua UU tersebut. Tanggapan setiap fraksi atas usul RUU ini langsung diserahkan secara tertulis kepada pimpinan, atau tidak dibacakan di dalam rapat paripurna.

JAKARTA, KOMPAS - Badan Legislasi DPR berkomitmen segera menyelesaikan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3. Namun, sejumlah kalangan menilai, DPR terlalu ambisius. Penambahan kursi itu dinilai sebagai bentuk akomodasi hasrat politik DPR akan kekuasaan.

Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas, Kamis (12/9/2019), mengatakan, Badan Legislatif DPR akan segera menyelesaikan revisi UU MD3. Aturan yang diubah di UU itu hanya terkait penambahan komposisi pimpinan MPR.

Pembahasan revisi itu akan dikoordinasikan dengan kementerian terkait. "Kan lagi nunggu. Baru mau menghubungi pak menteri," katanya.

Sebelumnya, pada Selasa (10/9/2019), Presiden Joko Widodo mengirimkan surat persetujuan pemerintah atau surat presiden (surpres) untuk membahas revisi UU MD3. Dengan supres revisi UU MD3, wacana penambahan pimpinan MPR menjadi sepuluh orang akan segera dibahas DPR. (Kompas, 11/9/2019).

Menurut Andi, revisi UU MD3 bertujuan untuk membangun koalisi kebangsaan. Ini akan menempatkan MPR tidak sebagai lembaga politik praktis, tapi politik kebangsaan.

MPR itu menyangkut soal ideologi, konstitusi, dan menjadi pusat bertemunya para perwakilan para partai politik. Dengan begitu, diharapkan semua partai politik berbicara hal yang sama.

"Jadi di sana jangan ada politik praktis. Maka kami berikan kesempatan, mudah-mudahan ini jadi tradisi kita untuk masa mendatang," kata dia.

Revisi UU MD3 bertujuan untuk membangun koalisi kebangsaan. Ini akan menempatkan MPR tidak sebagai lembaga politik praktis, tapi politik kebangsaan.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Nama-nama perwakilan fraksi-fraksi di DPR yang menyerahkan pendapat fraksi terhadap rancangan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Rapat Paripurna di Kompleks Gedung Palemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/9/2019). Pada paripurna tersebut, secara aklamasi semua fraksi dan anggota DPR menyetujui revisi terhadap UU MD3 dan UU KPK tersebut. Tanggapan setiap fraksi atas usul RUU ini langsung diserahkan secara tertulis kepada pimpinan, atau tidak dibacakan di dalam rapat paripurna.

Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil mengemukakan, DPD menginginkan dua kursi dari sepuluh pimpinan MPR. "Tetapi sepertinya (DPD) hanya dapat satu. Sembilan kursi lagi diisi oleh fraksi," katanya.

Anggota DPD Beni Ramdani menyatakan, DPD merupakan representasi daerah. Sudah sepantasnya ada pimpinan MPR yang mewakili wilayah Barat dan Timur. Akan tetapi, mengamati dinamika yang berkembang, wacana revisi UU MD3 lebih kepada bagi-bagi kekuasaan oleh partai politik.

Mengamati dinamika yang berkembang, wacana revisi UU MD3 lebih kepada bagi-bagi kekuasaan oleh partai politik.

Pada prinsipnya, lanjut Beni, DPD setuju revisi UU MD3 sepanjang bertujuan untuk menguatkan lembaga MPR. Tetapi kalau hanya untuk bagi-bagi kursi, DPD tak setuju. "Itu tidak sehat," katanya.

Baca juga: Upaya Wakil Rakyat Berjalan Mulus, Potensi Pemborosan Anggaran Diabaikan

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Ketua DPR Bambang Soesatyo dan Wakil Ketua DPR Utut Adianto sebagai pimpinan sidang menerima tanggapan fraksi dan persetujuan terhadap revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) dan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Kompleks Gedung Palemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/9/2019). Pada paripurna tersebut, secara aklamasi semua fraksi dan anggota DPR menyetujui revisi terhadap dua UU tersebut. Tanggapan setiap fraksi atas usul RUU ini langsung diserahkan secara tertulis kepada pimpinan, atau tidak dibacakan di dalam rapat paripurna.

Bentuk akomodasi kekuasaan

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Lucius Karus, menyatakan, dalih koalisi kebangsaan oleh DPR bersifat manipulatif dan secara rapat menutup bara ambisi partai-partai untuk merebut kekuasaan.

Keputusan merevisi UU MD3, khususnya soal jumlah pimpinan, menjadi noktah hitam bagi DPR dalam hal kualitas legislasi.

"Mungkin baru kali ini terjadi sebuah UU hasil kerja DPR yang sama diubah sendiri oleh mereka walaupun hasil terdahulu belum sempat dilaksanakan," ujarnya.

Urusan kebangsaan di MPR, kata Lucius, semestinya jauh dari sekedar soal kursi kekuasaan. Urusan kebangsaan itu bagaimana membangun Indonesia atas dasar empat pilar, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dia meminta agar DPR tidak mereduksi persoalan kebangsaan dengan mengubah UU demi kekuasaan. Jika itu terjadi, sama saja DPR menjadikan istilah kebangsaan sebagai pembungkus hasrat politik akan kekuasaan.

"Hal itu diperkuat dengan DPD yang juga menginginkan dua kursi pimpinan MPR. Semakin jelas ini bukan urusan kebangsaan lagi," katanya.

DPR diharapkan tidak mereduksi persoalan kebangsaan dengan mengubah UU demi kekuasaan. Jika itu terjadi, sama saja DPR menjadikan istilah kebangsaan sebagai pembungkus hasrat politik akan kekuasaan.

Baca juga: Kursi untuk Rakyat

UU MD3 menyebutkan, jumlah pimpinan MPR terdiri atas satu ketua dan tujuh wakil ketua. UU MD3 itu hanya berlaku setelah disahkan hingga akhir masa jabatan MPR periode 2014-2019 pada akhir September 2019.

Dalam UU itu juga disebutkan, untuk pimpinan MPR periode selanjutnya, kembali ke komposisi semula sebelum UU MD3 itu lahir, yaitu satu ketua dan empat wakil ketua.

Namun, sejumlah fraksi partai politik mengusulkan agar pimpinan MPR pada periode selanjutnya ditambah. Sejumlah fraksi menginginkan jumlah pimpinan tetap berjumlah delapan hingga 10 orang.