Presiden Joko Widodo akhirnya ”merestui” kehendak DPR merevisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dua menteri telah ditunjuk mewakili. Persetujuan Presiden Jokowi diwujudkan dalam surat presiden. Rabu 11 September 2019, 19 hari sebelum DPR berakhir masa jabatannya. Undang-undang [...]
Untuk dapat mengakses konten ini, silakan berlangganan paket Kompas Digital Premium atau login jika sudah berlangganan. Bagi pengguna baru, daftar dan dapatkan akses bebas ke semua Berita Bebas Akses