JAKARTA, KOMPAS – Pemerintah dan DPR menyepakati revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3 untuk disahkan di rapat paripurna. Poin revisi yang akan menambahkan jumlah pimpinan MPR ini dinilai akan semakin memboroskan anggaran negara. Revisi UU MD3 [...]
Untuk dapat mengakses konten ini, silakan berlangganan paket Kompas Digital Premium atau login jika sudah berlangganan. Bagi pengguna baru, daftar dan dapatkan akses bebas ke semua Berita Bebas Akses